<![CDATA[Marriage is one of the sunnah of the Prophet Muhammad. There are pillars that must be fulfilled for its legality. One of the pillars is a marriage guardian from the woman's side. The purpose of this study was to find out how to determine the magistrate guardian (wali hakim) in the marriage of woman from convert family in the Religious Affairs Office (KUA) of Ambarawa, from the perspective of Islamic law. This ia a field research with qualitative descriptive methods by using an empirical juridical research approach. The data collection techniques are observation, interviews and document studies, then it is analyzed to obtain conclusions.The result of this research is that the process of determining the magistrate in the marriage of women from convert families in the KUA Ambarawa is not in accordance with Islamic law. This is because Moslem converts still have a father or brother who has met the requirements to become a marriage guardian. In Islamic law, the magistrate guardian can act as a guardian if he has fulfilled various conditions, which in fact in the KUA Ambarawa does not fulfill the conditions to be a magistrate guardian. Keywords: Magistrate Guardian, Woman, Convert Family PENENTUAN WALI HAKIM DALAM PERNIKAHAN PEREMPUAN KELUARGA MUALAF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN AMBARAWA Abstrak Salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW kepada umatnya adalah pernikahan. Dalam pelaksanaannya, sah atau tidaknya suatu pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya rukun pernikahan. Salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan adalah wali nikah yang berasal dari pihak perempuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam tentang proses penentuan wali hakim dalam pernikahan perempuan dari keluarga mualaf yang terjadi di KUA Kecamatan Ambarawa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumen untuk kemudian dianalisis untuk mendapatkan hasil kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa proses penentuan wali hakim dalam pernikahan perempuan keluarga mualaf di KUA Kecamatan Ambarawa belum sesuai dengan hukum Islam karena perempuan mualaf yang menikah masih memliki ayah ataupun kakak yang memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah. Berdasarkan hukum Islam, hakim dapat menjadi wali apabila tidak terdapat wali nasab yang memenuhi syarat untuk menjadi wali. Kata Kunci: Wali Hakim, Perempuan, Keluarga Mualaf]]>
