Garuda - Garba Rujukan Digital

SOSIALISASI DAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM TANAH DI KELUARAHAN DERMO KOTA KEDIRI Zainal Arifin; Emi Puasa Handayani; Huzaimah Al-Anshori; Iskandar Zulkarnain; Reymon Baja Nababan5
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 6: Nopember 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jabdi.v2i6.3721

Abstrak Pengabdian ini berjudul “Sosialisasi dan Peningkatan Pemahaman Hukum Tanah di Kelurahan Dermo Kota Kediri”. Pengabdian ini dilaksanakan oleh Universitas Islam Kadiri, Fakultas Hukum guna untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi salah satunya yaitu Pengabdian Masyarakat untuk menambah pengetahuan warga. Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi, Universitas Islam Kadiri khususnya Fakultas Hukum dengan Kelurahan Dermo Kota Kediri, Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri. Permasalahan yang dihadapi oleh warga Kelurahan Dermo salah satunya kurangnya pemahaman mengenai Hukum Tanah sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban mereka sebagai pemilik tanah. Adapun hasil dari sosialisasi mengenai Hukum Tanah menghasilkan adalah sebagai berikut: Dari hasil sesi tanya-jawab, pemaparan materi dan kuesioner yang disebarkan baik sebelum sosialisasi maupun setelah sosialisasi adalah sebagian besar masyarakat di Kelurahan Dermo sudah mengetahui dan memahami mengenai Hukum Tanah, serta terjadinya kerjasama antara pihak Badan Pertanahan Nasional, Kelurahan Dermo serta Karang Taruna Kelurahan Dermo untuk mengkoordinasi mengenai permasalahan sertifikat tanah yang dihadapi warga. Kata Kunci: Pemahaman, Hukum Tanah, Sertifikat Tanah.

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS KAITANNYA DENGAN KLAUSULA ARBITRASE DI PENGADILAN NIAGA Huzaimah Al-Anshori
Transparansi Hukum Vol 6, No 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v6i1.4223

ABSTRAK Kewenangan Lembaga Arbitrase dan Pengadilan Niaga dalam penyelesaian sengketa bisnis dimana suatu perkara yang sudah disepakati diselesaikan melalui arbitrase dan diajukan melalui Pengadilan Niaga. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach) yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus sengketa bisnis yang berkaitan dengan Arbitrase dan Pengadilan Niaga. Merujuk pada kasus kepailitan PT Enviromental Network Indonesia dan Kawan Melawan PT Putra Putri Fortuna Windu dan Kawan. Dimana adanya akta putusan arbitrase akan tetapi para pihak yang merasa tidak puas dengan hasil putusan arbitrase tersebut mengajukan lagi perkara ini ke pengadilan niaga dan pihak pengadilan pun menerima perkara a quo. Berkaitan dengan kasus tersebut diatas ini menjadi perdebatan yuridis untuk di analisis berkaitan dengan penerapan asas Lex specialist derogate legi generalis UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS dengan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ada implikasi hukum yang menyangkut persoalan kompetensi absolut lembaga yang memiliki kewenangan memeriksa, memutus dan mengadili perkara sengketa bisnis yang di dalam hubungan hukum antara para pihak telah dibingkai dengan suatu kontrak yang didalamnya mengatur klausula arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa. yakni terjadinya pengaturan atau tubrukan norma antara undang-undang arbitrase dan undang-undang kepailitan dan PKPU. Kata Kunci: arbitrase, Pengadilan Niaga, penyelesaian, sengketa bisnis

Persepsi Kafa’ah dalam Perkawinan menurut Masyarakat Petok Kec. Mojo Kab. Kediri Ditinjau dari Hukum Islam Huzaimah Al-Anshori; Sholahudin Fathurrahman; Imam Makhali
MAHAKIM Journal of Islamic Family Law Vol 4 No 2 (2020): July 2020
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

One of the steps to form compatibility in the family is mutual harmony or kafa’ah, a certain step to form a sakinah mawaddah wa rahmah family. The results of this study explain in the community of Petok Village, located in Mojo Subdistrict Kediri Regency, most of them really paying attention to and carry out kafa’ah in a marriage. In practice, there are those who prioritize kafa’ah in religion, however some people consider the concept of kafa’ah to be irrelevant, who rely on consensual elements as the basis for the marriages of their sons and daughters. A few of them put forward kafa’ah in terms of materials or prosperity. Most of the population of the Petok Village practice kafa’ah with one kufu in terms of religion, according to the madzabs of Malikiyah, Hanaafiyah, Shafi’iyah and Hanbaliyah, who agree that the implementation of kafa’ah is good. Meanwhile, the practice of kafa’ah in a small part of Petok villagers who emphasizes kufu in material / financial terms, according to the Malikiyah and Syafi’iyah, is not justified, while according to others, Hanafiyah and Hanbaliyah, it does not fulfill other kafa’ah elements. Thus, the implementing part of consensual is not found in the concept of kafa’ah in Islamic law.

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS KAITANNYA DENGAN KLAUSULA ARBITRASE DI PENGADILAN NIAGA Huzaimah Al-Anshori
Transparansi Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v6i1.4223

ABSTRAK Kewenangan Lembaga Arbitrase dan Pengadilan Niaga dalam penyelesaian sengketa bisnis dimana suatu perkara yang sudah disepakati diselesaikan melalui arbitrase dan diajukan melalui Pengadilan Niaga. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach) yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus sengketa bisnis yang berkaitan dengan Arbitrase dan Pengadilan Niaga. Merujuk pada kasus kepailitan PT Enviromental Network Indonesia dan Kawan Melawan PT Putra Putri Fortuna Windu dan Kawan. Dimana adanya akta putusan arbitrase akan tetapi para pihak yang merasa tidak puas dengan hasil putusan arbitrase tersebut mengajukan lagi perkara ini ke pengadilan niaga dan pihak pengadilan pun menerima perkara a quo. Berkaitan dengan kasus tersebut diatas ini menjadi perdebatan yuridis untuk di analisis berkaitan dengan penerapan asas Lex specialist derogate legi generalis UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS dengan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ada implikasi hukum yang menyangkut persoalan kompetensi absolut lembaga yang memiliki kewenangan memeriksa, memutus dan mengadili perkara sengketa bisnis yang di dalam hubungan hukum antara para pihak telah dibingkai dengan suatu kontrak yang didalamnya mengatur klausula arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa. yakni terjadinya pengaturan atau tubrukan norma antara undang-undang arbitrase dan undang-undang kepailitan dan PKPU. Kata Kunci: arbitrase, Pengadilan Niaga, penyelesaian, sengketa bisnis

Penerapan PP Nomor 36/2021 terhadap gaji guru honorer (studi kasus di SDN Klanderan, Plosoklaten, Kediri) Rizma Dewi Permata Sari; Khayatudin Khayatudin; Huzaimah Al-Anshori
Indonesia Berdaya Vol 5, No 3 (2024)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2024870

Penelitian ini terkhusus membahas tentang gaji honorer di SDN Klanderan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri yang mengandung kesenjangan sosial dengan guru yang berstatus sebagai ASN. Hal tersebut bertentangan dengan PP No. 36/2021. Jenis metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dan dilakukan melalui observasi lapangan dengan pendekatan sosiologis (social legal reaserch). Hasil penelitian menunjukan bahwa gaji guru honorer di SDN Klanderan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri yaitu sebesar Rp.150.000,- (lima belas ribu rupiah) perbulan. Pemberian gaji tersebut nyatanya tidak memenuhi kriteria yang telah tercantum dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 15/2015 karena seharusnya gaji guru honorer diberikan dengan layak atau paling tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, karena belum terpenuhi, maka PP No. 36/2021 belum terimplementasi dengan baik. Akan tetapi, disisi lain memang ada sekolah yang memang sangat membutuhkan guru tambahan yang membuat kepala sekolah harus mengambil guru tambahan karena banyak mengalami kekosongan, karena jika hanya mengandalkan guru yang pegawai negeri sipil hanya ada beberapa orang dibandingkan dengan jumlah kelas yang ada di SDN Klanderan.Abstract. This research specifically discusses honorary salaries at SDN Klanderan, Plosoklaten District, Kediri Regency, which contains social disparities with teachers who have ASN status. This is contrary to PP no. 36/2021. The type of research method used is empirical legal research and is carried out through field observations with a sociological approach (social legal research). The research results show that the salary of honorary teachers at SDN Klanderan, Plosoklaten District, Kediri Regency is IDR 150,000 (fifteen thousand rupiah) per month. In fact, this salary does not meet the criteria stated in Article 1 point 15 of Law no. 15/2015 because honorary teachers' salaries should be given properly or at least enough to meet living needs. However, because it has not been fulfilled, PP No. 36/2021 has not been implemented properly. However, on the other hand, there are schools that really need additional teachers, which means the principal has to hire additional teachers because there are many vacancies, because if you only rely on teachers who are civil servants, there are only a few people compared to the number of classes at SDN Klanderan.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search