Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENYALAHGUNAAN WEWENANG (ABUSE OF POWER) PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU BERDASARKAN PERSPEKTIF SOVEREIGN IMMUNITY Danna Muhamad Bagas Abdurrahman; Azka Patria Fauzi
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan Vol. 1 No. 12 (2022): November
Publisher : Lafadz Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v1i12.488

Abstract

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai sarana dalam proses penggantian pemimpin yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah di Indonesia, rentan terjadi kecurangan oleh Presiden yang sedang menjabat demi kepentingan bakal calon Presiden yang berasal dari satu partai yang sama dengannya. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, sangat rawan melakukan penyalahgunaan wewenangnya (Abuse of Power) demi kepentingan golongannya untuk mendapatkan kembali kursi sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di pemerintahan. Namun berbagai tindak penyalahgunaan wewenang yang dapat dilakukan Presiden tersebut tidak dapat diganggu gugat karena pemerintah dilindungi oleh asas sovereign immunity atau asas kekebalan pemerintah yang berdaulat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Presiden dalam penyelenggaraan pemilu dilihat dari perspektif sovereign immunity, serta untuk mengetahui cara membatasi kewenangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif agar tidak terjadi penyelewengan dalam Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif serta dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah melalui pengamatan pada bahan hukum terkait, berbagai buku, artikel, jurnal, berita, dan dokumen lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan wewenang adalah tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk kepentingan diri sendiri, kelompok, atau organisasi, tindakan menguntungkan publik yang menyimpang dari aturan dan perundang-undangan, di mana dalam proses menjalankan wewenang tersebut berbeda dengan yang ditentukan. Penyalahgunaan wewenang tersebut terjadi karena pejabat mempunyai kekuasaan yang begitu besar sehingga diperlukan pengawasan antar lembaga yang berfungsi memperbaiki suatu sistem, sebagai tolok ukur dan acuan keberhasilan, serta mencegah tejadinya penyimpangan penyalahgunaan kekuasaan yang akan datang.
Pertanggungjawaban Pemerintah terhadap Masyarakat atas Pencemaran Air Limbah pada Aliran Sungai Hafidz Setyo Susanto; Azka Patria Fauzi
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (328.974 KB)

Abstract

Limbah hasil industri pabrik yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan lingkungan hidup menjadi tercemar, yang berdampak pada warga yang bermukim pada wilayah sekitar aliran sungai. Penelitian ini dilakukan guna memberikan pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pemerintah terhadap pencemaran air limbah yang terjadi pada aliran sungai. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan penerapan metode deskripsi analitis, penelitian ini menitikberatkan pada aturan yang berlaku mengenai pengelolaan limbah di Indonesia, serta pertanggungjawaban yang dimiliki oleh pemerintah dalam mengatasi pencemaran air limbah pada aliran sungai.