Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak
Muhamad Mujahidin
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KERATON TERHADAP KURSUS PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DAN SEJAHTERA Leliya Leliya; Nursyamsudin Nursyamsudin; Muhamad Mujahidin
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v7i2.11549

Abstract

Pernikahan merupakan sebuah perjalanan panjang yang akan dilalui bersama oleh pasangan suami istri yang terkadang dalam perjalanan tersebut menemui berbagai rintangan, permasalahan, serta hambatan yang datang silih berganti baik dari segi ekonomi, sosial hingga penyebab masalah lainnya. Untuk itu perlu adanya suatu pembekalan atau pembimbingan terhadap calon pengantin sebelum mereka mengarungi lautan rumah tangga yang mana sebagian besar kehidupan individual manusia akan dihabiskan di sana. Adapun pembekalan yang dimaksud dapat diperoleh melalui kursus pra nikah. kursus pra nikah ini merupakan salah satu kebutuhan dan solusi bagi calon pengantin atau remaja yang telah memasuki usia nikah dengan tujuan untuk mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian. Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berbasis program studi dilaksanakan di Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. Lokus pengabdian yang dipiilih di Desa Kaeraton karena rata-rata besarnya angka perceraian dibandingkan pernikahan sebesar 36,7% tiap tahunnya angka ini lebih dari dua kali lipat dari angka perceraian Nasional sebesar 18%. Metode yang digunakan dalam pegabdian kepada masyarakat ini adalah Participatory Action Research (PAR). PAR merupakan kegiatan riset yang dilaksanakan secara partisipatif di antara masyarakat warga dalam suatu komunitas atau lingkup sosial yang lebih luas untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif (perubahan kondisi hidup yang lebih baik). Adapun indikator keberhasilan dari pelaksanaan PkM ini bisa terlihat data tingkat pemahaman peserta yang tadinya di pre test pada kategori pemahaman baik meningkat dari 30% kemudian naik menjadi 50% dan pada kategori baik sekali meningkat 5% menjadi 10% setelah dilakukan pemberian materri kursus pra nikah dan post test. Hal ini mengindikasikan berhasilnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat Desa Keraton yaitu  Pemberdayaan Masyarakat Desa Keraton Terhadap Kursus Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Dan Sejahtera.
Perlindungan Hukum Keluarga Bagi Perempuan dan Anak Dalam Rumah Tangga di Desa Keraton Leliya, Leliya; Mujahidin, Muhamad
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v9i1.16473

Abstract

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga, termasuk dalam konteks pernikahan, merupakan isu yang serius yang harus dihadapi dan dieliminasi secara tegas. Tanggung jawab untuk mengatasi masalah ini tidak hanya melekat pada pemerintah, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berbasis program studi dilaksanakan di Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. Lokus kegiatan pengabdian dilokasikan di Desa Keraton karena di wilayah tersebut teridentifikasi adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jenis kekerasan yang terjadi meliputi kekerasan ekonomi, psikis, dan fisik. Tim Abdimas menggunakan Participatory Action Research (PAR) sebagai metode dalam menyelesaikan masalah. Dengan menerapkan pendekatan partisipatif, penelitian ini melibatkan aktifitas pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan informasi, menyelenggarakan sosialisasi, seminar, dan Focus Group Discussion (FGD) guna meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur tingkat pemahaman setelah kegiatan pengabdian dilakukan. Indikator keberhasilan pelaksanaan PkM dapat terlihat dari peningkatan tingkat pemahaman peserta dalam kategori "Baik," yang meningkat dari 13% pada pre-test menjadi 46% pada post-test. Selain itu, terdapat peningkatan dalam kategori "Baik Sekali," yang meningkat dari 6% menjadi 13% setelah dilakukan sosialisasi, seminar dan FGD serta pemberian materi oleh narasumber. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan pengabdian masyarakat di Desa Keraton telah tercapai, yaitu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum keluarga bagi perempuan dan anak dalam lingkup rumah tangga.
Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Kabupaten Cirebon Leliya, Leliya; Mujahidin, Muhamad; Wildanuddin, Muhamad Dadan
Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/equalita.v7i1.19968

Abstract

Perceraian yang terjadi dalam rumah tangga sering kali menimbulkan dampak yang kompleks, khususnya bagi perempuan dan anak mengenai hak-hak mereka yang berkaitan dengan nafkah, hak asuh, dan perlindungan fisik serta mental. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dan regulasi perlindungan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian di Kabupaten Cirebon, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambatnya, serta menjelaskan dampak perceraian terhadap perlindungan hak-hak tersebut. . Penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan dan regulasi perlindungan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian di Kabupaten Cirebon telah menunjukkan upaya yang signifikan, meskipun belum sepenuhnya efektif. Beberapa kebijakan dan peraturan telah diterapkan dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan, namun pelaksanaannya masih terkendala oleh faktor-faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung mencakup adanya undang-undang dan peraturan daerah, kesadaran masyarakat yang semakin meningkat terhadap hak-hak perempuan dan anak, serta sinergitas pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat. Namun, terdapat pula faktor penghambat, seperti budaya patriarki, kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat, serta kelemahan dalam sistem perlindungan sosial. Dampak perceraian terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Cirebon cukup signifikan, baik dari aspek psikologis, ekonomi, sosial, serta dampak terhadap anak yang sering kali menyebabkan ketidakpastian pemenuhan hak-hak dasar mereka, termasuk hak atas perlindungan, pendidikan, dan kesejahteraan. Hal ini menekankan pentingnya penguatan sistem perlindungan hukum untuk memastikan hak perempuan dan anak terlindungi secara optimal pascaperceraian.
GENDER-BASED CYBER VIOLENCE IN CIREBON REGENCY: A CRITICAL GENDER AND LEGAL ANALYSIS Leliya, Leliya; Mujahidin, Muhamad; Wildanuddin, Muhamad Dadan
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 10, No 2 (2025): December 2025
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v10i2.22842

Abstract

The rapid expansion of digital technology and social media has facilitated the emergence of Gender-Based Cyber Violence (GBCV). In Cirebon Regency, reported cases increased sharply from three in 2023 to eight in 2024, reflecting a 166 percent rise and highlighting the growing risks faced by women in digital environments. This study aims to comprehensively examine GBCV in Cirebon Regency by integrating gender analysis, feminist legal theory, positive law, and Islamic law to evaluate existing legal protections and formulate a more responsive and victim-centered protection framework. This research employs a qualitative descriptive approach using primary data from victims of GBCV, local government officials, NGO, and experts in Islamic and positive law, complemented by secondary data derived from relevant legal regulations. Data were collected through interviews, document analysis, FGD, and questionnaires to support a comprehensive qualitative analysis. The results show that from 2020 to 2025 the dominant forms of GBCV in Cirebon Regency were sexting (6 cases), cyber grooming (5 cases), and impersonation (5 cases). Contributing factors include low digital literacy, patriarchal norms, victim blaming, and the absence of a dedicated cybercrime unit within the Cirebon Police Resort. The legal analysis reveals that the implementation of the Electronic Information and Transactions Law, the Sexual Violence Crime Law, and regional regulations remains insufficiently gender responsive, while the principles of maqaṣid shariah affirm that GBCV violates the protection of human dignity, honor, and life. This study contributes a gender informed and Islamic values-based integrative framework to enhance policies for protecting women in digital environments.
Co-Authors Leliya Leliya Leliya, Leliya Nursyamsudin Nursyamsudin Wildanuddin, Muhamad Dadan Wildanuddin, Muhamad Dadan