Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mustashfa MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam
Nursyamsudin Nursyamsudin
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA PENGIRIMAN BARANG PT. J & T EXPRESS KOTA CIREBON PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Reka Rosalina; Nursyamsudin Nursyamsudin; R. Agus Abikusna
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (465.9 KB) | DOI: 10.24235/jm.v4i1.4970

Abstract

AbstractOne of the services which the most influences into human life at this time are commodity delivery services. Based on the fact, there are a lot of commodity delivery services in Indonesian. One of them is PT. Global Jet Express (J & T Express) which is an express company that serves shipping commodities or documents to all cities in Indonesian and abroad. This study uses qualitative research, the data collected using interview, observation, documentation and then analyzed by descriptive analysis method. The results of this study: 1) Transactions or agreements conducted by PT. J&T Express and consumer is ijarah contract because the consumer indicated providing wages as a value of the service benefits provided by PT. J & T Express. 2) There is a default in this agreement that is the delivery estimated of commodities that are unsuitable, because of several factors that make the commodities late until the destination. But in the case of delays in the delivery of commodities provided by PT. J&T Express does not provide compensation. 3) Solving of dispute problem that occurs between PT. J & T Express of the Cipto branch of Cirebon City and consumer was settled by deliberation according to Islamic law, base on the agreement of both so that can express their opinions until tranquillity.Keywords: Protection, Consumer Services, Shipping, Goods, and Ijarah. AbstrakSalah satu pelayanan jasa yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia pada saat ini adalah jasa pengiriman barang. Berdasarkan kenyataan ini banyak sekali jasa pengiriman barang yang terdapat di Indonesia. Salah satunya adalah PT. Global Jet Express (J&T Express), sebuah perusahaan express yang melayani pengiriman barang ataupun dokumen ke seluruh kota di Indonesia maupun luar negeri. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian ini 1) Transaksi atau perjajian yang dilakukan oleh PT. J&T Express dan pengguna jasanya yaitu akad ijarah, karena apa yang dilakukan oleh pihak konsumen ini yaitu dengan memberikan upah sebagai nilai dari manfaat jasa yang diberikan oleh PT. J&T Express. 2) Adapun bentuk wanprestasi dalam perjanjian ini adalah estimasi pengiriman barang yang tidak sesuai, karena beberapa faktor yang menjadikan barang terlambat sampai tujuan. Tetapi dalam hal keterlambatan pengiriman barang ini PT. J&T Express tidak memberikan ganti rugi apapun. 3) Penyelesaian persengketaan yang terjadi antara PT. J&T Express cabang Cipto Kota Cirebon diselesaikan secara musyawarah sesuai hukum Islam, dengan kesepakatan kedua belah pihak agar semuanya dapat mengemukakan pendapat sehingga tercapai kata damai.Kata Kunci: Perlindungan, Konsumen Jasa, Pengiriman, Barang, dan Ijarah.
KONSEP RUJUK BILFI’LI PERSPEKTIF SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI Nursyamsudin Nursyamsudin; Wardah Nuroniyah; Azizahtul Khasanah
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v6i2.9150

Abstract

 Marriage is a contract whose elements include the justification of wāṭi, the implementation of the rights and obligations of husband and wife. However, this element is sometimes forgotten so that disputes arise which end in the word alāq. Jumhur (the majority) of scholars agree on the fall of alāq for free people with the right to reconcile with his wife while waiting for the 'iddah period. In the implementation of the reconciliation agreed upon by the Ulama, it is rujuk bilqauli, while rujuk bilfi'li there are still differences of opinion. Shaykh Nawawi al-Bantani is one of the leading Shafi'iyah scholars who forbid. The formulation of the problem from this research is, how is the concept of rujuk bilfi'li from the perspective of Shaykh Nawawi al-Bantani, how is the legal istinbaṭ methodology of Shaykh Nawawi al-Bantani, and is there any relevance to the Compilation of Islamic Law (KHI). The purpose of writing this research is to find out how the concept of rujuk bilfi'li from the perspective of Shaykh Nawawi al-Bantani, to know the istinbaṭ method used by Shaykh Nawawi al-Bantani, and to know its relevance to the Compilation of Islamic Law. This research is a type of literature study (library research) in the form of "qualitative-descriptive" with a socio-historical approach, examining characters and describing their thoughts in legal terms and legal products that are adapted to the applicable KHI law. According to Shaykh Nawawi al-Bantani, rujuk bilfi'li is haram, and the provisions for the implementation of reconciliation according to him cannot be carried out by bilfi'li, only bilqauli can be done. If done bilfi'li then dita'zir. The argument for strengthening the prohibition is on the basis of taġlîẓan (aggravating) and iḥtiyāṭ (prudence). The istinbaṭ method used by Shaykh Nawawi al-Bantani is ta'liq wa takhrij. The relevance of Shaykh Nawawi al-Bantani's opinion with the Compilation of Islamic Law is contained in the provisions for the implementation of rujuk, the terms and conditions for the implementation of rujuk bilqauli and the prohibition on the implementation of rujuk bilfi'li. Meanwhile, in the case of problems resulting from the implementation of the bilfi'li reconciliation, there is no relevance.
SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU (INTEGRETED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM) MENURUT KUHAP Nursyamsudin Nursyamsudin; Samud Samud
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v7i1.10413

Abstract

One of the ideals of the Indonesian people is to implement good governance that reflects democratic values and prioritizes the principle of legal certainty. The creation of a good and integrated law will certainly not be achieved just like that. We need a legal system that can answer and become a tool to achieve the ideals of the nation. Within the criminal justice system, a system known as the Integrated Criminal Justice System is already being implemented. A system in the criminal justice system that becomes a reference for the implementation of a justice that is fair and as expected by the wider community. For synchronization within the criminal justice system itself, it must be synchronized with 3 (three) synchronizations, namely synchronization of substance, structure, and culture. In the criminal justice system, these three pillars must remain in tandem and in sync in order to be able to run a truly integrated criminal justice system.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KERATON TERHADAP KURSUS PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DAN SEJAHTERA Leliya Leliya; Nursyamsudin Nursyamsudin; Muhamad Mujahidin
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v7i2.11549

Abstract

Pernikahan merupakan sebuah perjalanan panjang yang akan dilalui bersama oleh pasangan suami istri yang terkadang dalam perjalanan tersebut menemui berbagai rintangan, permasalahan, serta hambatan yang datang silih berganti baik dari segi ekonomi, sosial hingga penyebab masalah lainnya. Untuk itu perlu adanya suatu pembekalan atau pembimbingan terhadap calon pengantin sebelum mereka mengarungi lautan rumah tangga yang mana sebagian besar kehidupan individual manusia akan dihabiskan di sana. Adapun pembekalan yang dimaksud dapat diperoleh melalui kursus pra nikah. kursus pra nikah ini merupakan salah satu kebutuhan dan solusi bagi calon pengantin atau remaja yang telah memasuki usia nikah dengan tujuan untuk mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian. Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berbasis program studi dilaksanakan di Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. Lokus pengabdian yang dipiilih di Desa Kaeraton karena rata-rata besarnya angka perceraian dibandingkan pernikahan sebesar 36,7% tiap tahunnya angka ini lebih dari dua kali lipat dari angka perceraian Nasional sebesar 18%. Metode yang digunakan dalam pegabdian kepada masyarakat ini adalah Participatory Action Research (PAR). PAR merupakan kegiatan riset yang dilaksanakan secara partisipatif di antara masyarakat warga dalam suatu komunitas atau lingkup sosial yang lebih luas untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif (perubahan kondisi hidup yang lebih baik). Adapun indikator keberhasilan dari pelaksanaan PkM ini bisa terlihat data tingkat pemahaman peserta yang tadinya di pre test pada kategori pemahaman baik meningkat dari 30% kemudian naik menjadi 50% dan pada kategori baik sekali meningkat 5% menjadi 10% setelah dilakukan pemberian materri kursus pra nikah dan post test. Hal ini mengindikasikan berhasilnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat Desa Keraton yaitu  Pemberdayaan Masyarakat Desa Keraton Terhadap Kursus Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Dan Sejahtera.
Co-Authors Azizahtul Khasanah Leliya Leliya Muhamad Mujahidin R. Agus Abikusna Reka Rosalina Samud Samud Wardah Nuroniyah