Tjokorda Istri Agung Rai Sintha Devi
Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Intervensi Pemerintah Hindia Belanda terhadap Kerajaan Klungkung tahun 1841-1849: The Dutch East Indies Government’s Intervention Againts the Klungkung Kingdom in 1841-1849 Tjokorda Istri Agung Rai Sintha Devi; Dewa Made Alit; I Nyoman Bayu Pramartha
Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sosial Vol. 3 No. 2 (2022): Nirwasita
Publisher : Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mahadewa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai Intervensi Pemerintah Hindia Belanda terhadap Kerajaan Klungkung yang bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan bentuk-bentuk intervensi Pemerintah Hindia Belanda serta bagaimana dampaknya terhadap Kerajaan Klungkung. Sebagai penelitian sejarah maka didahului dengan pengumpulan data dengan data sekunder yang berasal dari berbagai buku. Dari data tersebut kemudian dikritik, diinterpretasikan dan dihubungkan antara fakta satu dengan fakta lainnya sehingga menjadi sebuah keterkaitan. Berdasarkan keterkaitan tersebut kemudian disusun menjadi peristiwa sejarah. Teori terkait penelitian ini adalah teori kekuasaan, teori hegemoni dan teori konflik. Kedatangan pemerintah Hindia Belanda ke Kerajaan Klungkung dengan tujuan penguasaan Bali dalam memonopoli perdagangan Nusantara menjadi tujuan bangsa Belanda. Kerajaan Klungkung sebagai sesuhunan raja di Bali dan Lombok memiliki kekuasaan yang cukup penting sehingga menarik perhatian Belanda untuk melakukan intervensi ke kerajaan tersebut. Melalui perjanjian kontrak pemerintah Hindia Belanda melakukan intervensi diplomasi untuk menguasai Klungkung. Keadaan yang terus intensif membuat intervensi militer juga dilakukan untuk merebut pelabuhan Kerajaan sehingga berdampak terhadap keadaan ekonomi dan politik Kerajaan Klungkung.