This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sociopolitico
Siska Kuswoyo
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PAHANDUT KECAMATAN PAHANDUT Tutik Haryani; Siska Kuswoyo
JURNAL SOCIOPOLITICO Vol 4 No 1 (2022): JURNAL SOCIOPOLITICO
Publisher : FISIPOL Universitas PGRI Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54683/sociopolitico.v4i1.57

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui dan menggambarkan peran Pemerintah Kelurahan sebagai bina manusia dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut. (2) Untuk mengetahui dan menggambarkan peran Pemerintah Kelurahan sebagai bina usaha dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut. (3) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran Pemerintah Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran faktual dengan argument yang tepat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran melalui proses analisis untuk memahami peran pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan : 1) Peranan pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni: Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, dan Bina Kelembagaan 2) Faktor yang mempengaruhi peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari: Faktor pendukung dalam pelaksanaaan peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat, dan tingkat pendidikan, Faktor penghambat dalam pelaksanaaan peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari keterbatasan anggaran, pola pikir masyarakat dan aturan yang mengikat.