Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PRINCIPLES OF JUSTICE IN LAND ACQUISITION GRANT OF COMPENSATION FOR PUBLIC INTEREST (CASE STUDY IN THE CITY highway widening Praya Central Lombok) Zarkasih, Hery
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol 3, No 8 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA
Publisher : Jurnal IUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.219 KB) | DOI: 10.12345/ius.v3i8.219

Abstract

Process of the implementation of compensation for land acquisition for public purposes in the town of Praya carried out under the provisions of Law No. 2 of 2012 on Land Procurement for Development for Public Interest starts from the stage of assessment, the results of the assessment became the basis of the implementation of the deliberations in the determination of damages and villages Prapen Panjisari, When viewed from perspektif justice John Rawls, then compensation in the procurement of land in the town of Praya including unfair, John Rawls suggests an element of substantive justice and procedural fairness element. Some of the obstacles in the indemnity is a dispute between the owner of the land affected by the widening of the road by the old owners. The government’s efforts is through deliberation to find the best solution. Keywords: Justice, Compensation, Land Acquisition
Tuan Guru and the Efforts to Prevent Early Marriage Among Sasak Tribe Sainun, Sainun; Zarkasih, Hery; Sugitanata, Arif
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 16, No 1 (2024)
Publisher : Shariah Faculty UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v16i1.23742

Abstract

Early marriage is still a problem in developing countries, including Indonesia. one of the areas with a high rate of child marriage is West Nusa Tenggara. This study aims to explore the implementation of the Marriage Law Number 16 of 2019 in Rembiga Subdistrict, Mataram City, focusing on the role of Tuan Guru in reducing early marriage cases. While national trends indicate a decline, local data shows a significant increase in early marriage cases, particularly in some Indonesian provinces. The study utilised empirical legal field research and qualitative methods, involving profound observations and interviews with fourteen informants. It identified obstacles in the application of the law, including premarital pregnancy, family conflicts, economic factors, promiscuous behaviour, normative conflicts, and suboptimal socialisation. In this context, Tuan Guru plays a crucial role in fostering understanding and compliance with the law in the Sasak Rembiga community through religious studies and marriage counselling. This strategy highlights the importance of integrating religious, cultural, and legal values to minimise early marriages and calls for cross-sector collaboration for sustained effectiveness.
Respons Para Istri Terhadap Praktek Keadilan Dalam Perilaku Poligami Suami Alya, Nabila; Muhasim, Ahmad; Zarkasih, Hery
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i9.14262

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perhatian penulis yang melihat bagaimana kehidupan para istri yang dipoligami Di Desa Tempos Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Poligami dikenal sebagai bentuk pernikahan yang banyak dilakukan mulai dari zaman Rasulullah SAW hingga saat ini, poligami juga disinggung dalam beberapa artikel dan berbagai jurnal dikarenakan para pelaku poligami menyatakan jika perbuatan tersebut adalah Sunnah Rasulullah SAW yang “apabila kita melakukannya kita termasuk kepada ummat yang taat”. Jenis penelitian ini menggunakan qualitative research atau penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu analysis interaktive. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui berbagai respon para istri yang dipoligami oleh suaminya namun dalam keadaan tidak menguntungkan atau tidak ada keadilan di dalam bahtera rumah tangganya, serta tujuan dari hasil penelitian ini berguna agar menyadarkan para suami yang ingin berpoligami dengan besarnya tanggung jawab dalam menjalankan syarat-syarat pra-poligami. Hasil penelitiannya menunjukkan poligami adalah suatu kebolehan apabila memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ada, bukan semata-mata mengikuti hawa nafsu dan mengabaikan hak-hak istri dan anak yang sewajarnya menjadi tanggung jawab dari suami yang sanggup untuk berpoligami. Selain itu, konsep adil yang secara tegas dijelaskan oleh beberapa ulama dan Undang-Undang Hukum Positif Di Indonesia menyangkut hal materil yang harus dipenuhi karena untuk mewujudkan keadilan formil atau membagi kasih sayang dianggap sebagai hal mustahil yang dapat memicu seseorang berbuat dosa kepada Allah SWT.