Syamsuddin Syamsuddin
Institut Islam Mamba’ul ‘Ulum Surakarta, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Penggunaan Media Audio Visual pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Muhammadiyah 1 Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten Shofi Amani; Syamsuddin Syamsuddin; Lailla Hidayatul Amin
MODELING: Jurnal Program Studi PGMI Vol 9 No 2 (2022): Juni
Publisher : Program Studi PGMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Al Hikmah Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36835/modeling.v9i2.1305

Abstract

Pada setiap proses pembelajaran dibutuhkan media untuk membantu penyampaian materi yang akan disampaikan, hal ini telah dilakukan dari jaman dahulu hingga saat ini, termasuk saat kejadian covid-19 ini yang mengharuskan pembelajaran dilakukan secara daring/sekolah jarak jauh. Adapun media audio visual mempunyai banyak kelebihan dan kekurangan pada penggunaannya, termasuk banyaknya faktor-faktor yang menjadi kendala pada pemakaian media audio visual ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif yang digunakan untuk mengetahui analisis penggunaan media audio visual pada pembelajaran Agama Islam di SMK Muhammadiyah 1 Wedi Klaten. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah library research (studi pustaka) dan field research (studi lapangan) dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media audio visual pada pembelajaran telah diterapkan oleh SMK Muhammadiyah 1 Wedi Klaten sejak berdirinya sekolah ini, termasuk pada pembelajaran Agama Islam. penggunaannya pun beragam, dari media audio, media visual, dan media audio visual. Pada tahun ajaran 2021/2022 sekolah memfokuskan pada penggunaan media audio visual karena banyak kelebihan yang menguntungkan pada pembelajaran jarak jauh ini, walaupun banyak kekurangan yang didapat termasuk dikarenakan kendala dari murid, guru, maupun dari sekolah, namun hal itu dapat diupayakan dengan banyak solusi dari pihak sekolah dan pemerintah.
The Dynamics of Underage Marriage: An Empirical Socio-Legal Study at the Religious Affairs Office of Simo, Boyolali, Indonesia Makasim Makasim; Syamsuddin Syamsuddin; Muhammad Azmi Al-Katiri
AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies Vol 7 No 2 (2026)
Publisher : IDRIS Darulfunun Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58764/j.im.2026.7.206

Abstract

Underage marriage remains a persistent socio-legal challenge in Indonesia despite the establishment of nineteen as the statutory minimum marriage age. This study examines the implementation of underage marriage at the Religious Affairs Office (KUA) of Simo, Boyolali, analyses its driving factors and consequences, and evaluates the institutional role of the KUA in addressing the practice. Employing a normative-empirical socio-legal approach, the study integrates statutory analysis with field evidence obtained through semi-structured interviews, observation, and institutional documentation. The findings demonstrate that underage marriage occurs through two principal pathways: court-authorised marriage dispensation followed by formal registration and religious marriage conducted prior to, or outside, the formal registration process. The practice is driven by the interaction of economic hardship, educational discontinuity, cultural expectations, premarital relationships and pregnancy, partial religious understandings, and individual preference. Its consequences include disrupted education, economic insecurity, psychological immaturity, reproductive-health vulnerability, and marital instability. Although the KUA effectively performs legal gatekeeping through age verification, registration control, premarital guidance, and institutional coordination, its preventive capacity remains limited where social practices precede or bypass formal legal procedures. These findings imply that underage-marriage prevention requires an integrated intervention involving legal institutions, schools, health services, village authorities, religious leaders, and families. The study contributes original empirical evidence by locating the regulatory-practice gap at the local institutional level and by demonstrating the relevance of integrating socio-legal analysis with a maqasid al-shariah-oriented child-protection framework.