' Hartiwiningsih
Universitas Sebelas Maret

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI SURAKARTA SELAMA PANDEMI COVID-19 Adhiatma Indarmawan; ' Hartiwiningsih; Riska Andi Fitriono
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i2.67452

Abstract

Abstrak: Artikel ini menganalisis kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam perpsektif viktimologi. Kekerasan dalam rumah tangga selama pandemi Covid-19 mengalami kenaikan kasus secara signifikan. Kekerasan dalam rumah tangga perlu dilakukan sebuah pemahaman atas peran masing-masing pihak khususnya peran korban untuk memahami bagaimana sebuah kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dari sisi ilmu viktimologis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran korban dalam sebuah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Surakarta selama pandemi Covid-19 serta upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh instansi terkait untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan studi dokumen di Instansi Yayasan Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia Surakarta dan Instansi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta serta data sekunder diperoleh dengan melakukan studi peraturan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan pustaka berdasarkan buku, jurnal, dan referensi literatur lainnya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki peran signifikan disamping peran dari pelaku, peran korban kekerasan dalam rumah tangga atas kekerasan yang dialaminya berupa peran aktif dan peran pasif.Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Peran Korban; Viktimologi.  Abstract: This article analyze about domestic violence’s cases in victimology perspective. Domestic violence cases increases during the Covid-19 pandemic. Domestic violence needs to be analyze about victims and perpretators roles based on victimology to understand how domestic violence could be happened. This study aims to determine the form of victims roles in domestic violence crime cases happens in Surakarta City during the Covid-19 Pandemic and the form of the ways of prevention and control by relevant agencies to reduce domestic violence cases. This research is empirical reasearch with descriptive analytical character. The type of data used in this research is primary data that obtained by interview and documents study in Women’s Solidarity for Humanity and Human Rights Foundation and Technical Implementation Unit for Integrated Service for Women and Children in Surakarta City as well as secondary data by using positive norm study that obtained by Law Number 23 of 2004 and literature study that obtained by books, journals, and other literatures references. The result of this study indicates the victims of domestic violence cases have important roles besides of the role of perpretators, the victims of domestic violence have an active and passive roles in domestic violence cases.Keywords: Domestic Violence Victimology; Victim’s Roles.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAGANG GARAM NDANG NDUT Theodore Sibarani; ' Hartiwiningsih
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i2.67447

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendapatkan jawaban atas pemecahan masalah terhadap putusan hakim ditinjau dari pertimbangan hukum dari unsur yang memberatkan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kepastian adanya keadilan putusan majelis hakim sesuai dengan nilai keadilan berdasarkan nilai moral dan Pancasila.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, menggunakan jenis dan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahaan yang diteliti diantaranya menggunakan peraturan perundang-undangan, putusan hakim, serta menggunakan bahan hukum sekunder yaitu berupa jurnal hukum, buku-buku hukum,  artikel hukum, pendapat para ahli hukum yang  berkaitan dengan permasalahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual dengan disertai menggunakan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme serta dengan pola berpikir deduktif.Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati dilihat dari unsur yang memberatkan, tidak digunakan sebagai alasan pemberat untuk memberikan putusan pidana kepada terdakwa. Hal ini didasarkan atas perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana pemalsuan merek dagang atas garam konsumsi berioduim merek Ndang Ndut tanpa izin edar resmi dari lembaga yang berwenang. Namun, unsur yang memberatkan tersebut tidak menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana kepada terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati memberikan putusan pidana bersyarat selama 3(tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6(enam) bulan. Seharusnya, Majelis Hakim memberikan putusan yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dengan pemberian sanksi pidana penjara, maka masyarakat sekitar mendapat rasa tenang, aman, nyaman, serta tidak khawatir terdakwa melakukan kejahatan pemalsuan kembali. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan keadilan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan kodrat sebagai manusia ciptaan Tuhan yang diberikan akal budi dan kemampuan untuk meneladani dan menjalankan nilai-nilai kebenenaran dan kebaikan serta memperlakukan sesama sebagai bagian dari warga masyarakat dengan cara menghargai dan menghormati hak dan kewajiban orang lain.Kata Kunci: Putusan Hakim; Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang; Tinjauan Yuridis. Abstract: The study aimed at understanding and finding of problem solving on judge’s decision viewed from law perspective from burdensome side. It is conducted to ensure the judge’s decision fair vased on the value of fairness based on moral value and Pancasila.It is prescriptive normative law study with type and source of primary and secondary law materials taken from relevant literature related to the problems tudied, such as constitution, judge’s decision, law article, expert’s opinion of law relating to the problem. The study uses approach of constitution, cases, and conceptual accompanied by analysis of law material using silogism and deductive thinking pattern.Consideration of the judges of District Court of Pati from burdensome proint of view, is not used as burden reason to decide sentence to the defendant. It is based on the action of the defendant doing crime of faking trade mark of comsumption salt with iodine of Ndang Ndut without official distribution permission from the authority. Howeverm the burdensome cannot be base of judge’s consideration in deciding crime decision to the defendant. The judge of the district court of Pati decide to give in condition decision for 3 (three) months with trying periode of 6 (six) months. The judge of District court of Pati decide to fine the defendant with jail for 3 (three) months. The jail sanction causes public to feel peaceful, safe, comfortable, and unworried that the defendant doing the faking anymore. By giving jail sentence, the community around perceive feeling of peace, safe, comfortable, and unworried that the defendant perform the faking crime. It is expected to give fairness based on fair and moral humanity as their functions as creature of God which is given logic and ability to imitate and implement truth and witness as well as settle other people as part of community by respecting others’ right and obligation.Keywords: Faking trade mark crime; Judge’s decision; Jurisdiction review.
PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG) Clara Adinda Putri Tukan; ' Hartiwiningsih
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i2.67453

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi Eksistensi Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang dalam melaksanakan perannya saat penerapan Restorative Justice pada penyelesaian perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan mengetahui kendala yang dihadapinya. Penelitian ini bertujuan juga untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan upaya Diversi dengan pendekatan konsep Restorative Justice dilaksanakan dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum tahun 2020-April 2022 pada setiap tingkat Sistem Peradilan Pidana Anak di Kota Malang. Penelitian ini adalah penelitian hukum non-doktrinal atau socio-legal research yang bersifat deskriptif. Jenis dan sumber data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang. Kemudian teknik analisis data yang digunakan terdapat 3 tahapan yakni mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Bapas Kelas I Malang memiliki peran penting pada penyelesaian perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yaitu melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan, Pendampingan, Pembimbingan, dan Pengawasan saat upaya Diversi dilaksanakan maupun setelah adanya penetapan Surat Kesepakatan Diversi. Pada pelaksanaan tugas tersebut, ditemui beberapa kendala dari segi hukumnya sendiri, penegak hukumnya, masyarakatnya, sarana dan prasarananya yang dapat menghambat optimalisasi peran Bapas Kelas I Malang. Kata Kunci: Restorative Justice; Diversi; Anak yang Berkonflik dengan Hukum; Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang; UU SPPA ABSTRACT: This study aims to determine the condition of the existence of the Class I Penitentiary of Malang in carrying out its role when implementing restorative justice in resolving cases of children in conflict with the law and knowing the obstacles it faces. This study also aims to determine the extent to which the implementation of Diversion efforts with a restorative justive concept approach is carried out in resolving cases of children in conflict with the law in 2020-Aapril 2022 at each level of the Juvenile Criminar Justice System in Malang City. This research is non-doctrinal legal research or descriptive socio-legal research. Types and sources of research data include primary data and secondary data. The data collection techniques used were library research and field studies at the Class I Penitentiary in Malang. Then the data analysis technique used there are 3 stages, namely reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results showed that based on Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, the Class I Penitentiary in Malang has an important role in resolving cases of Children in Conflict with the Law (ABH), namely through Community counseling (PK) to conduct community research, mentoring, guidance, and supervision whe the diversion effort is carried out or after the issuance of the diversion agreement. In carrying out this task, several obstacles were encountered in erms of the law itself, law enforcement, the community, facilities and infrastructure that could hinder the optimization of the role of the Class I Penitentiary of Malang.Key words: restorative justice; diversion; children in conflict with the law; Class I penitentiary of Malang; Juvenile Criminal Justice System