Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

2.319

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Res Judicata Jurnal Legal Reasoning Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi International Journal of Religion Education and Law Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan) Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities

Riska Andi Fitriono

Universitas Sebelas Maret

Author-ID : 2626495

Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

FAKTOR KRIMINOGEN TINDAK PIDANA PERIKANAN DI PERAIRAN MALUKU UTARA Arum Oktavia Tri Utami; Yundha Rachmawati; Riska Andi Fitriono
Jurnal Legal Reasoning Vol 4 No 1 (2021): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v4i1.2967

Provinsi Maluku merupakan provinsi dengan mayoritas wilayahnya adalah perairan, berdasarkan penelitian presentase besar wilayah perairannya adalah 94 %. Perairan yang luas ditambah dengan kekayaan flora dan fauna di dalamnya tentu menjadi incaran bagi wilayah lain untuk melakukan eksploitasi. Hal yang menjadi keresahan selama dekade terakhir adalah maraknya Illegal Fishing di dalam masyarakat. Hal ini mengakibatkan rendahnya pemasukan dari masyarakat. Untuk menanggulangi masalah tersebut, pemerintah dengan cekatan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disingkat UUP) yang mengatur mengenai regulasi yang berkaitan dengan larangan kategori penangkapan ikan, secara kewajiban serta saksi yang diterima. Penelitian dilakukan dengan metode studi kasus untuk mengetahui mengapa dan bagaimana suatu fenomena bisa terjadi. Penelitian metode ini tergolong jenis penelitian kualitatif yang reaksi penelitiannya berbentuk penelitian deskriptif naratif. Ditemukan sebab-sebab tindakan pidana perikanan berasal dari dalam diri pelaku berupa keinginan untuk mendapatkan keuntungan secepat mungkin, faktor dari luar berupa kondisi ekonomi yang tidak memadai.

Upaya Pencegahan Kejahatan Maritim Ditinjau dari Perspektif Kriminologi Syahan Nur Muhammad Haiba; Sofia Annisa; Riska Andi Fitriono
Res Judicata Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v4i2.3150

Salah satu permasalahan yang masih tetap eksis sampai sekarang ialah kejahatan maritim. Kejahatan maritim merupakan kejahatan yang terjadi di perairan khususnya di laut. Kejahatan maritim dapat berupa pembajakan laut, penyelundupan, tindak pidana pelayaran, tindak pidana pencemaran laut, dan masih banyak lagi. Faktanya, di Indonesia masih banyak terjadi kejahatan maritim, hal tersebut dikarenakan luasnya wilayah perairan yang ada di Indonesia. Dalam tulisan ini akan dijelaskan berbagai macam kejahatan maritim, alasan terjadinya kejahatan maritim, serta upaya pencegahannya dalam aspek kriminologi. Kejahatan maritim harus segera ditangani sehingga tidak ada yang dirugikan baik negara maupun lingkungan. Kriminologi sendiri merupakan cabang ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan dan tindakan kriminal, oleh karena itu kriminologi dan kejahatan maritim mempunyai hubungan yang sangat erat. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penyebab adanya kejahatan di laut dapat dijelaskan melalui teori kriminologi yaitu, teori positive, teori kritis, dan teori klasik.

Pengaruh Dari Perkembangan Asas Legalitas Yang Terdapat Pada Ruu Kuhp Terhadap Sistem Hukum Di Indonesia Aidina Cecilia Amni; Riska Andi Fitriono; Billy Brillyan Dwi Saputra; Shafy Wiryawan
Res Judicata Vol 5, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v5i1.4277

The principle of legality is a principle that has been set in Indonesia’s criminal law system. It is occured and explained in Criminal Code also become the basis of Indonesia’s criminal law. It state that an act can not convicted if that act is unregulated in the law regulation. With the times, priciple of legality that occured in the Criminal Code Bill expand the meaning of it compared to the Criminal code. The expansion of the meaning of principle of legality state that people can be convicted even if the act is unregulated in the law regulation. So that, this thing can be a question about how this new meaning of principle of legality effect Indonesia’s legal system. Asas legalitas adalah suatu asas yang telah diatur di dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Asas legalitas terdapat dan dijelaskan pada KUHP dan menjadi dasar pagi hukum pidana Indonesia. Asas legalitas menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila suatu perbuatan tersebut tidak diatur di dalam sistem perundang-undangan. Seiring perkembangannya, asas legalitas yang terkandung pada RUU KUHP mengalami perubahan, yaitu perluasan terhadap maksud dari asas legalitas yang terkandung di dalam KUHP. Perluasan yang dimaksud adalah dengan bertambahnya makna dari asas legalitas yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipidana walaupun perbuatan tersebut belum diatur di dalam undang-undang. Hal ini menciptakan berbagai persepsi bagaimana perluasan makna dari asas legalitas ini akan berpengaruh kepada sistem hukum di Indonesia apabila RUU KUHP disahkan. Maka dari itu, penulis di sini ingin menganalisis tentang apa yang akan terjadi apabila nanti RUU KUHP disahkan dan pengaruh dari perluasan dari asas legalitas tersebut terhadap sistem hukum di Indonesia.

Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan Illegal Fishing Di Laut Natuna Faarkhaan Asrori; Intan Kusumaning Jati; Riska Andi Fitriono
Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Mahupiki April 2022
Publisher : Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia

Indonesia yang disebut sebagai negara maritim karena merupakan negara kepulauan dengan sebagian besar luas wilayah lautan lebih dari wilayah daratan. Potensi perikanan di perairan Indonesia sangat besar sehingga sering di-manfaatkan oleh pihak lain baik lokal maupun asing untuk menangkap ikan secara ilegal. Praktik penangkapan ikan ilegal dan membawa sebagian hasil tangkapan ke luar negeri tanpa melalui prosedur pemeriksaan terbukti berdampak pada hilangnya pendapatan bagi pemerintah daerah atau pusat yang dapat merugikan keuangan negara. Perairan Natunan merupakan salah satu bagian terluar dari Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaaan, dan penelusuran data online. Kementerian kelautan dan perikanan menyebutkan pada kuartal pertama tahun 2020, ada 44 kasus illegal fishing dan perusakan penangkapan ikan, sebanyak 38 kasus telah ditindaklanjuti secara hukum, lalu pada tahun kuartal pertama tahun 2021, Kementerian kelautan dan perikanan dan kejaksaan negeri karimun telah melakukan eksekusi penenggelaman total 10 kapal sebagai bentuk sikap tegas atas penjagaan kedaulatan pengelolaan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Persoalan mendasar yang perlu dipecahkan guna mendukung pola konsep dalam bidang perikanan tanpa merusak laut dan melanggar ketentuan yang berlaku dan berkelanjutan yaitu faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perikanan dan bagaimana upaya penanggulangan, pemberian jera, serta hukuman yang sepadan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Lokika Sanggraha Perspektif Teori Kriminologi MUTIARA AGHATA; Dhestiani Amara Putri; Riska Andi Fitriono
Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Mahupiki April 2022
Publisher : Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia

Masyarakat Bali dikenal sebagai masyarakat yang masih menjunjung adat istiadat dan hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai pelanggaran hukum adat yang ada di Bali telah ditentukan sanksinya. Delik adat Lokika Sanggraha menjadi perhatian khusus bagi orang Bali yang tunduk kepada hukum adat Bali. Walaupun tidak diatur dalam hukum positif Indonesia, delik adat Lokika Sanggraha mendapat pengakuan oleh penegak hukum di Indonesia. Majelis Hakim mengacu pada nilai-nilai dan hukum yang masih hidup di masyarakat adat Bali dalam bentuk hukum adat, yakni Pasal 359 Kitab Adhigama tentang Lokika Sanggraha. Pria dan wanita yang sudah berhubungan satu sama lain didasarkan pada rasa suka sama suka tidak seharusnya berpisah karena terdapat ingkar janji. Artikel ini mengangkat kasus delik adat Lokika Sanggraha yang hanya terdapat di Bali sehingga menarik untuk dibahas lebih lanjut khususnya dengan menggunakan teori kriminologi. Penulisan artikel ini dilakukan untuk mengetahui delik adat Lokika Sanggraha dalam perspektif teori kriminologi. Metode penelitian dari pembuatan artikel ini adalah metode kualitatif berupa studi pustaka dengan bersumber pada buku serta beberapa literatur lain seperti artikel. Hasil dari penelitian ini yaitu delik adat Lokika Sanggraha dapat ditinjau menggunakan teori kontrol sosial dalam ilmu kriminologi mengenai kecenderungan Terdakwa pelanggar Lokika Sanggraha tidak mematuhi hukum yang berlaku dan memilih untuk mengingkari janjinya serta meninggalkan pihak wanita.

Pancasila as a Political Ethic Abigail Ahmad Taufiq; Anisa Fisa Bilhillah; Nabilla Yogy Irawan; Riska Andi Fitriono
IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law Vol 1, No 2 (2022): November 2022
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Pancasila and Citizenship Education (PPKn) is strategic in the introduction and penetration of democratic principles, the spirit of nationalism, participation in the development of the country and character, schools through civic education in schools, and the wider community (community citizenship). Political education is part of the formation of concepts and conditions for building civil society, including the rights and responsibilities of citizenship that sustain the democratic life of a democratic state. The political competence of citizens must be accompanied by supporting ethics as the disposition or character of the development of previous competencies (knowledge and competence). The concept of ethics as a guideline and action in carrying out the democratic life of the Indonesian nation also contributes to this. Positioning in line with ethics and the concept of Pancasila as a view of life and philosophy in society, nation, and state.

Protecting the Existence of Pancasila and Its Implementation in Society in the Era Towards 5.0 Rizka Adilla Octavia; Ellena Syane Fransisca; Imam Tauhid Ragananda; Riska Andi Fitriono
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 1, No 2 (2022): December 2022
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

As the basis of the state, Pancasila is used as the basis for building the Unitary State of the Republic of Indonesia. Unavoidable globalization seems to make all aspects unlimited. This needs to be balanced with the implementation of Pancasila in social life so that it maintains its existence.

The Role of Pancasila in the Era of Globalization Endah Yulia Wardani; Muhammad Izzuddin Al Qossam; Riska Andi Fitriono
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 1, No 2 (2022): December 2022
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Pancasila is the basis and ideology of the Indonesian nation, Pancasila is the legal basis and symbol of unity. Globalization is a process of change in society without any territorial boundaries. Globalization can be called a challenge, a challenge that cannot be avoided. Therefore there must be a movement to strengthen the values of Pancasila which are not just mere slogans or mere nonsense.

Implementation of Pancasila Values in Generation Z Adonis Putra Mahecwara; Tania Dina Antasari; Muhammad Daffa Putra Pratama; Riska Andi Fitriono
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 1, No 2 (2022): December 2022
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Pancasila is the foundation or guideline for the Indonesian nation as a source of life for Indonesian people, so that in everyday life it is very necessary to apply Pancasila values, Pancasila itself can keep up with the times and can be applied in generations, including Generation Z. live in the era of globalization, which is advanced in technology and information. In this study the aim is to find out the implementation of Pancasila values for generation Z so that they can be applied in everyday life even though information technology is developing rapidly, because in the current era of globalization, generation Z is considered to have forgotten the values pancasila value. The method used is a quantitative method or a descriptive approach to literature study. As students we conducted this research as a form of concern and love for Pancasila as a guideline for Indonesian society.

Kesesuaian Penjatuhan Pidana Denda Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Naufalin Salma Allyanisa; Subekti Subekti; Riska Andi Fitriono
Hakim Vol 2 No 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v2i2.1733

The aim of writing this article is to analyze the suitability of the imposition of fines by the panel of judges on children for the crime of sexual intercourse in the Karanganyar District Court decision Number 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Krg with the Juvenile Criminal Justice System Law, especially in article 71 Paragraph (3) . The type of research used is normative with the nature of perspective research, while the approaches used are a case approach and a statutory approach. The results of this research are that the imposition of fines by judges is not in accordance with the Juvenile Criminal Justice System Law which clearly states that fines are replaced with job training.

Co-Authors Abigail Ahmad Taufiq Adonis Putra Mahecwara Aidina Cecilia Amni Anisa Fisa Bilhillah Anita Zulfiani Arum Oktavia Tri Utami Billy Brillyan Dwi Saputra Busyra Salsabila Cornella Fithria Khairunnisa Dhestiani Amara Putri Ellena Syane Fransisca Endah Yulia Wardani Faarkhaan Asrori Farahavisa Rifastya Mahfud Imam Tauhid Ragananda Intan Kusumaning Jati Lidwina Yosieva Lushiana Primasari Muhammad Daffa Putra Pratama Muhammad Izzuddin Al Qossam MUTIARA AGHATA Nabilla Yogy Irawan Naufalin Salma Allyanisa Rismoyo Kurnia Sangkara Rizka Adilla Octavia Shafy Wiryawan Sofia Annisa Subekti Subekti Syahan Nur Muhammad Haiba Tania Dina Antasari Yundha Rachmawati

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search