Articles
<![CDATA[FAKTOR KRIMINOGEN TINDAK PIDANA PERIKANAN DI PERAIRAN MALUKU UTARA ]]>
<![CDATA[Arum Oktavia Tri Utami]]>;
<![CDATA[Yundha Rachmawati]]>;
<![CDATA[Riska Andi Fitriono]]>
<![CDATA[ Jurnal Legal Reasoning Vol 4 No 1 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35814/jlr.v4i1.2967
<![CDATA[Provinsi Maluku merupakan provinsi dengan mayoritas wilayahnya adalah perairan, berdasarkan penelitian presentase besar wilayah perairannya adalah 94 %. Perairan yang luas ditambah dengan kekayaan flora dan fauna di dalamnya tentu menjadi incaran bagi wilayah lain untuk melakukan eksploitasi. Hal yang menjadi keresahan selama dekade terakhir adalah maraknya Illegal Fishing di dalam masyarakat. Hal ini mengakibatkan rendahnya pemasukan dari masyarakat. Untuk menanggulangi masalah tersebut, pemerintah dengan cekatan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disingkat UUP) yang mengatur mengenai regulasi yang berkaitan dengan larangan kategori penangkapan ikan, secara kewajiban serta saksi yang diterima. Penelitian dilakukan dengan metode studi kasus untuk mengetahui mengapa dan bagaimana suatu fenomena bisa terjadi. Penelitian metode ini tergolong jenis penelitian kualitatif yang reaksi penelitiannya berbentuk penelitian deskriptif naratif. Ditemukan sebab-sebab tindakan pidana perikanan berasal dari dalam diri pelaku berupa keinginan untuk mendapatkan keuntungan secepat mungkin, faktor dari luar berupa kondisi ekonomi yang tidak memadai.]]>
<![CDATA[Upaya Pencegahan Kejahatan Maritim Ditinjau dari Perspektif Kriminologi ]]>
<![CDATA[Syahan Nur Muhammad Haiba]]>;
<![CDATA[Sofia Annisa]]>;
<![CDATA[Riska Andi Fitriono]]>
<![CDATA[ Res Judicata Vol 4, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29406/rj.v4i2.3150
<![CDATA[Salah satu permasalahan yang masih tetap eksis sampai sekarang ialah kejahatan maritim. Kejahatan maritim merupakan kejahatan yang terjadi di perairan khususnya di laut. Kejahatan maritim dapat berupa pembajakan laut, penyelundupan, tindak pidana pelayaran, tindak pidana pencemaran laut, dan masih banyak lagi. Faktanya, di Indonesia masih banyak terjadi kejahatan maritim, hal tersebut dikarenakan luasnya wilayah perairan yang ada di Indonesia. Dalam tulisan ini akan dijelaskan berbagai macam kejahatan maritim, alasan terjadinya kejahatan maritim, serta upaya pencegahannya dalam aspek kriminologi. Kejahatan maritim harus segera ditangani sehingga tidak ada yang dirugikan baik negara maupun lingkungan. Kriminologi sendiri merupakan cabang ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan dan tindakan kriminal, oleh karena itu kriminologi dan kejahatan maritim mempunyai hubungan yang sangat erat. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penyebab adanya kejahatan di laut dapat dijelaskan melalui teori kriminologi yaitu, teori positive, teori kritis, dan teori klasik.]]>
<![CDATA[Pengaruh Dari Perkembangan Asas Legalitas Yang Terdapat Pada Ruu Kuhp Terhadap Sistem Hukum Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Aidina Cecilia Amni]]>;
<![CDATA[Riska Andi Fitriono]]>;
<![CDATA[Billy Brillyan Dwi Saputra]]>;
<![CDATA[Shafy Wiryawan]]>
<![CDATA[ Res Judicata Vol 5, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29406/rj.v5i1.4277
<![CDATA[The principle of legality is a principle that has been set in Indonesia’s criminal law system. It is occured and explained in Criminal Code also become the basis of Indonesia’s criminal law. It state that an act can not convicted if that act is unregulated in the law regulation. With the times, priciple of legality that occured in the Criminal Code Bill expand the meaning of it compared to the Criminal code. The expansion of the meaning of principle of legality state that people can be convicted even if the act is unregulated in the law regulation. So that, this thing can be a question about how this new meaning of principle of legality effect Indonesia’s legal system. Asas legalitas adalah suatu asas yang telah diatur di dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Asas legalitas terdapat dan dijelaskan pada KUHP dan menjadi dasar pagi hukum pidana Indonesia. Asas legalitas menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila suatu perbuatan tersebut tidak diatur di dalam sistem perundang-undangan. Seiring perkembangannya, asas legalitas yang terkandung pada RUU KUHP mengalami perubahan, yaitu perluasan terhadap maksud dari asas legalitas yang terkandung di dalam KUHP. Perluasan yang dimaksud adalah dengan bertambahnya makna dari asas legalitas yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipidana walaupun perbuatan tersebut belum diatur di dalam undang-undang. Hal ini menciptakan berbagai persepsi bagaimana perluasan makna dari asas legalitas ini akan berpengaruh kepada sistem hukum di Indonesia apabila RUU KUHP disahkan. Maka dari itu, penulis di sini ingin menganalisis tentang apa yang akan terjadi apabila nanti RUU KUHP disahkan dan pengaruh dari perluasan dari asas legalitas tersebut terhadap sistem hukum di Indonesia.]]>
<![CDATA[Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan Illegal Fishing Di Laut Natuna ]]>
<![CDATA[Faarkhaan Asrori]]>;
<![CDATA[Intan Kusumaning Jati]]>;
<![CDATA[Riska Andi Fitriono]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Mahupiki April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (14003.856 KB)
|
DOI: 10.51370/jhpk.v3i1.49
<![CDATA[Indonesia yang disebut sebagai negara maritim karena merupakan negara kepulauan dengan sebagian besar luas wilayah lautan lebih dari wilayah daratan. Potensi perikanan di perairan Indonesia sangat besar sehingga sering di-manfaatkan oleh pihak lain baik lokal maupun asing untuk menangkap ikan secara ilegal. Praktik penangkapan ikan ilegal dan membawa sebagian hasil tangkapan ke luar negeri tanpa melalui prosedur pemeriksaan terbukti berdampak pada hilangnya pendapatan bagi pemerintah daerah atau pusat yang dapat merugikan keuangan negara. Perairan Natunan merupakan salah satu bagian terluar dari Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaaan, dan penelusuran data online. Kementerian kelautan dan perikanan menyebutkan pada kuartal pertama tahun 2020, ada 44 kasus illegal fishing dan perusakan penangkapan ikan, sebanyak 38 kasus telah ditindaklanjuti secara hukum, lalu pada tahun kuartal pertama tahun 2021, Kementerian kelautan dan perikanan dan kejaksaan negeri karimun telah melakukan eksekusi penenggelaman total 10 kapal sebagai bentuk sikap tegas atas penjagaan kedaulatan pengelolaan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Persoalan mendasar yang perlu dipecahkan guna mendukung pola konsep dalam bidang perikanan tanpa merusak laut dan melanggar ketentuan yang berlaku dan berkelanjutan yaitu faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perikanan dan bagaimana upaya penanggulangan, pemberian jera, serta hukuman yang sepadan kepada pelaku tindak pidana tersebut.]]>
<![CDATA[Lokika Sanggraha Perspektif Teori Kriminologi ]]>
<![CDATA[MUTIARA AGHATA]]>;
<![CDATA[Dhestiani Amara Putri]]>;
<![CDATA[Riska Andi Fitriono]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Mahupiki April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (19030.376 KB)
|
DOI: 10.51370/jhpk.v3i1.52
<![CDATA[Masyarakat Bali dikenal sebagai masyarakat yang masih menjunjung adat istiadat dan hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai pelanggaran hukum adat yang ada di Bali telah ditentukan sanksinya. Delik adat Lokika Sanggraha menjadi perhatian khusus bagi orang Bali yang tunduk kepada hukum adat Bali. Walaupun tidak diatur dalam hukum positif Indonesia, delik adat Lokika Sanggraha mendapat pengakuan oleh penegak hukum di Indonesia. Majelis Hakim mengacu pada nilai-nilai dan hukum yang masih hidup di masyarakat adat Bali dalam bentuk hukum adat, yakni Pasal 359 Kitab Adhigama tentang Lokika Sanggraha. Pria dan wanita yang sudah berhubungan satu sama lain didasarkan pada rasa suka sama suka tidak seharusnya berpisah karena terdapat ingkar janji. Artikel ini mengangkat kasus delik adat Lokika Sanggraha yang hanya terdapat di Bali sehingga menarik untuk dibahas lebih lanjut khususnya dengan menggunakan teori kriminologi. Penulisan artikel ini dilakukan untuk mengetahui delik adat Lokika Sanggraha dalam perspektif teori kriminologi. Metode penelitian dari pembuatan artikel ini adalah metode kualitatif berupa studi pustaka dengan bersumber pada buku serta beberapa literatur lain seperti artikel. Hasil dari penelitian ini yaitu delik adat Lokika Sanggraha dapat ditinjau menggunakan teori kontrol sosial dalam ilmu kriminologi mengenai kecenderungan Terdakwa pelanggar Lokika Sanggraha tidak mematuhi hukum yang berlaku dan memilih untuk mengingkari janjinya serta meninggalkan pihak wanita.]]>
<![CDATA[PERAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI SURAKARTA SELAMA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Adhiatma Indarmawan]]>;
<![CDATA[' Hartiwiningsih]]>;
<![CDATA[Riska Andi Fitriono]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v11i2.67452
<![CDATA[Abstrak: Artikel ini menganalisis kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam perpsektif viktimologi. Kekerasan dalam rumah tangga selama pandemi Covid-19 mengalami kenaikan kasus secara signifikan. Kekerasan dalam rumah tangga perlu dilakukan sebuah pemahaman atas peran masing-masing pihak khususnya peran korban untuk memahami bagaimana sebuah kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dari sisi ilmu viktimologis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran korban dalam sebuah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Surakarta selama pandemi Covid-19 serta upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh instansi terkait untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan studi dokumen di Instansi Yayasan Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia Surakarta dan Instansi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta serta data sekunder diperoleh dengan melakukan studi peraturan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan pustaka berdasarkan buku, jurnal, dan referensi literatur lainnya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki peran signifikan disamping peran dari pelaku, peran korban kekerasan dalam rumah tangga atas kekerasan yang dialaminya berupa peran aktif dan peran pasif.Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Peran Korban; Viktimologi. Abstract: This article analyze about domestic violence’s cases in victimology perspective. Domestic violence cases increases during the Covid-19 pandemic. Domestic violence needs to be analyze about victims and perpretators roles based on victimology to understand how domestic violence could be happened. This study aims to determine the form of victims roles in domestic violence crime cases happens in Surakarta City during the Covid-19 Pandemic and the form of the ways of prevention and control by relevant agencies to reduce domestic violence cases. This research is empirical reasearch with descriptive analytical character. The type of data used in this research is primary data that obtained by interview and documents study in Women’s Solidarity for Humanity and Human Rights Foundation and Technical Implementation Unit for Integrated Service for Women and Children in Surakarta City as well as secondary data by using positive norm study that obtained by Law Number 23 of 2004 and literature study that obtained by books, journals, and other literatures references. The result of this study indicates the victims of domestic violence cases have important roles besides of the role of perpretators, the victims of domestic violence have an active and passive roles in domestic violence cases.Keywords: Domestic Violence Victimology; Victim’s Roles.]]>
<![CDATA[Pancasila as a Political Ethic ]]>
<![CDATA[Abigail Ahmad Taufiq]]>;
<![CDATA[Anisa Fisa Bilhillah]]>;
<![CDATA[Nabilla Yogy Irawan]]>;
<![CDATA[Riska Andi Fitriono]]>
<![CDATA[ IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law Vol 1, No 2 (2022): November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (177.81 KB)
|
DOI: 10.57235/ijrael.v1i2.122
<![CDATA[Pancasila and Citizenship Education (PPKn) is strategic in the introduction and penetration of democratic principles, the spirit of nationalism, participation in the development of the country and character, schools through civic education in schools, and the wider community (community citizenship). Political education is part of the formation of concepts and conditions for building civil society, including the rights and responsibilities of citizenship that sustain the democratic life of a democratic state. The political competence of citizens must be accompanied by supporting ethics as the disposition or character of the development of previous competencies (knowledge and competence). The concept of ethics as a guideline and action in carrying out the democratic life of the Indonesian nation also contributes to this. Positioning in line with ethics and the concept of Pancasila as a view of life and philosophy in society, nation, and state.]]>
<![CDATA[Protecting the Existence of Pancasila and Its Implementation in Society in the Era Towards 5.0 ]]>
<![CDATA[Rizka Adilla Octavia]]>;
<![CDATA[Ellena Syane Fransisca]]>;
<![CDATA[Imam Tauhid Ragananda]]>;
<![CDATA[Riska Andi Fitriono]]>
<![CDATA[ AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 1, No 2 (2022): December 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (177.779 KB)
|
DOI: 10.57235/aurelia.v1i2.161
<![CDATA[As the basis of the state, Pancasila is used as the basis for building the Unitary State of the Republic of Indonesia. Unavoidable globalization seems to make all aspects unlimited. This needs to be balanced with the implementation of Pancasila in social life so that it maintains its existence.]]>
<![CDATA[The Role of Pancasila in the Era of Globalization ]]>
<![CDATA[Endah Yulia Wardani]]>;
<![CDATA[Muhammad Izzuddin Al Qossam]]>;
<![CDATA[Riska Andi Fitriono]]>
<![CDATA[ AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 1, No 2 (2022): December 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (174.789 KB)
|
DOI: 10.57235/aurelia.v1i2.163
<![CDATA[Pancasila is the basis and ideology of the Indonesian nation, Pancasila is the legal basis and symbol of unity. Globalization is a process of change in society without any territorial boundaries. Globalization can be called a challenge, a challenge that cannot be avoided. Therefore there must be a movement to strengthen the values of Pancasila which are not just mere slogans or mere nonsense.]]>
<![CDATA[Implementation of Pancasila Values in Generation Z ]]>
<![CDATA[Adonis Putra Mahecwara]]>;
<![CDATA[Tania Dina Antasari]]>;
<![CDATA[Muhammad Daffa Putra Pratama]]>;
<![CDATA[Riska Andi Fitriono]]>
<![CDATA[ AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 1, No 2 (2022): December 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (136.092 KB)
|
DOI: 10.57235/aurelia.v1i2.154
<![CDATA[Pancasila is the foundation or guideline for the Indonesian nation as a source of life for Indonesian people, so that in everyday life it is very necessary to apply Pancasila values, Pancasila itself can keep up with the times and can be applied in generations, including Generation Z. live in the era of globalization, which is advanced in technology and information. In this study the aim is to find out the implementation of Pancasila values for generation Z so that they can be applied in everyday life even though information technology is developing rapidly, because in the current era of globalization, generation Z is considered to have forgotten the values pancasila value. The method used is a quantitative method or a descriptive approach to literature study. As students we conducted this research as a form of concern and love for Pancasila as a guideline for Indonesian society.]]>
