DIAN ANITA
Unknown Affiliation

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Provinsi Jawa Barat) Dian Anita; Octavianidori, Iqlima
JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi) Vol. 10 No. 3 (2024): Juni 2024
Publisher : Sekretariat Pusat Lembaga Komunitas Informasi Teknologi Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35870/jemsi.v10i3.2448

Abstract

Kinerja keuangan daerah yang baik dapat dilihat dari kemandirian pemerintah dalam membiayai program pemerintah, efektivitas dalam menggali potensi kinerja daerah, ketergantungan terhadap pemerintah pusat yang lebih rendah, dan porsi yang lebih besar dari PAD dalam pembiayaan pembangunan di daerah. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki kemandirian keuangan yang sangat baik dan tidak berpacu atau ketergantungan pada pendanaan pusat, namun pada tahun 2019, Indonesia terkena wabah Covid 19 yang membuat Pendapatan Asli daerah mengalami penurunan dikarenakan banyak jenis usaha yang terhenti, pendapatan pajak berkurang karena ada program Insentif Pajak sebagai bentuk Pemulihan Ekonomi Nasional. Hal tersebut berdampak pada kondisi keuangan provinsi Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio pemerintah untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah provinsi Jawa Barat periode 2018-2022. Rasio pemerintah tersebut diantaranya rasio desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan, rasio efektivitas PAD, dan rasio belanja modal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dimana akan dilakukan analisis data keuangan realisasi anggaran menggunakan rumus dan mengacu pada skala interval menurut teori mahmudi, dan penelitian ini menggandeng Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai tempat berlangsungnya penelitian ini. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwasannya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini juga ikut terkena dampak dari wabah covid 19 pada kinerja keuangannya karena dapat dilihat dari pendapatan asli daerah yang turun pada tahun 2020. Namun kendati demikian, Provinsi Jawa Barat masih menempati kriteria sangat baik dalam nilai rasio desentralisasi fiskal, kemudian juga masih menunjukan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak terlalu tergantung pada pendanaan pusat untuk membiayai belanja pemerintahan, juga pendapatannya masih masuk dalam kategori yang efektif. Namun masih ada ketidak seimbangan dalam pengalokasian dana antara belanja modal dengan belanja operasi.
Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung Tahun Anggaran 2019-2023 Dian Anita; Fadilah, Muhamad Nazar
JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi) Vol. 10 No. 4 (2024): Agustus 2024
Publisher : Sekretariat Pusat Lembaga Komunitas Informasi Teknologi Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35870/jemsi.v10i4.2644

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran belanja daerah pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung. Efektivitas diukur dengan membandingkan realisasi anggaran dengan target yang telah ditetapkan, sementara efisiensi dinilai berdasarkan perbandingan antara input anggaran dan output yang dihasilkan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan data yang diambil dari laporan realisasi anggaran dan dokumen terkait lainnya selama periode tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas realisasi anggaran berkisar antara 84% hingga 91%, menunjukkan pencapaian yang cukup baik meskipun terdapat fluktuasi. Namun, efisiensi realisasi anggaran tidak optimal, dengan tingkat efisiensi mencapai 110% pada tahun 2019. Hambatan utama yang diidentifikasi adalah perubahan APBD yang tidak tepat waktu dan perencanaan yang tidak sesuai dengan target. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, diperlukan langkah-langkah perbaikan, termasuk pembinaan, pengawasan, dan koordinasi dengan instansi terkait. Fluktuasi dalam pengelolaan anggaran dan kurangnya efisiensi menjadi faktor penghambat utama dalam realisasi anggaran belanja daerah di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung. Kata Kunci : Efektivitas, Efisiensi, Realisasi Anggaran, Belanja Daerah Keywords Efektivitas; Efisiensi; Realisasi Anggaran; Belanja Daerah
Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Rasio Profitabilitas Dan Metode Economic Value Added (EVA): (Studi Kasus Pada PT. Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk Yang Terdaftar Di BEI Periode 2019-2023) Dian Anita; Nurdiandani, Nirmala
JRAK (Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis) Vol. 10 No. 2 (2024): JRAK Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Juli 2024
Publisher : LPPM POLITEKNIK LP3I BANDUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38204/jrak.v10i2.1951

Abstract

This study aims to analyze the financial performance of PT. Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk using two main approaches: profitability ratios and the Economic Value Added (EVA) method. This approach is conducted to provide an overview of how effectively the company generates profits and creates value for its shareholders. The study employs a descriptive qualitative method using secondary financial data from the period 2019-2023. The results indicate that PT. Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk experienced fluctuations in profitability ratios. A decline was observed in 2020 and 2021 due to the impact of the COVID-19 pandemic, which adversely affected this industrial sector due to the implementation of Community Activity Restrictions (PPKM). Overall, the company's performance in terms of profitability ratios is still below the industry average. The assessment using the EVA method showed fluctuations during the 2019-2023 period but remained positive, indicating that the company is still capable of creating additional value for the shareholders. The implication of this study is the importance of monitoring financial perfomance and adjusting strategies to ensure the company’s sustainability and growth in the future.
Analisis Penerapan E-Bupot Unifikasi Di Instansi Pemerintah Dalam Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Spt Masa Februari 2024: (Studi Kasus Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat) Dian Anita; Cahya Nilamsari, Amanda
JRAK (Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis) Vol. 10 No. 2 (2024): JRAK Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Juli 2024
Publisher : LPPM POLITEKNIK LP3I BANDUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38204/jrak.v10i2.1973

Abstract

E-Bupot Unification is the newest application from the previous version, namely e-Bupot 23/26, which was created to report Periodic SPT. The Directorate General of Taxes provides applications in order to support taxpayers to create proof of withholding and facilitate tax reporting for SPT. Periodic documents are electronic and stored in the Directorate General of Taxes system. This research aims to examine the implementation of Unification E-Bupot, to find out who collects, deposits and reports on the Unification E-Bupot application as well as obstacles to the implementation of Unification e-Bupot in the West Java Provincial Forestry Service. The type of research used in this research is Qualitative Descriptive using primary data. This research applies the interactive model data analysis method proposed by Miles & Huberman, including the process of collecting and reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The research results show that the West Java Provincial Forestry Service has implemented the E-Bupot Unification application since 2021, and in making deduction evidence and reporting it is implemented in accordance with the Director General of Taxes Regulation Number PER-24/PJ/2021. With the presence of E-Bupot, every taxpayer can report their Annual Tax Return (SPT) anywhere and anytime online. In implementing the system of proof of collection/withholding and reporting of the unified Periodic Income Tax SPT which has been regulated in the Director General of Taxes Regulation Number PER-24/PJ/2021. The obstacles or obstacles faced when implementing e-Bupot Unification are that the process of opening the DJP website takes quite a long time to load and often experiences errors during the process of inputting and recording period taxes, making it more difficult.