Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Application of the Fair Use Principle to Songs Modified on Digital Platforms Based on Positive Law in Indonesia Elsha Yoleda; Rika Ratna Permata; Tasya Safiranita Ramli
Widya Yuridika Vol 6, No 1 (2023): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v6i1.3886

Abstract

The song entitled "Masker dan Vaksin" released by Satuan Tugas Penanganan COVID-19 on YouTube is a modified song from the song "Galih dan Ratna" by Guruh Sukarno Putra. In addition, Indomusikgram creates video content on TikTok entitled "Tips Jaga Kesehatan" by modifying the song "Ampar-ampar Pisang" which was created by Hamiedan AC. The song contains a message to the public about preventing the COVID-19 virus. This research will focus on legal protection for the creators of modified song in digital platforms based on Law No. 28/2014 concerning Copyright. Furthermore, this research was also conducted to determine whether the fair use principle can be applied in modifying songwriting works on digital platforms based on Law Number 19/2016 concerning Information and Electronic Transactions. The writing method used is a normative juridical approach. This writing uses descriptive analytical writing specifications. In this writing phase is also done by writing literature by reffering to the laws and regulations, literature and other relevant documents. The results of this research shows that songwriters have the right to include their names in uploaded content on YouTube and TikTok by Indomusicgram and Satuan Tugas Penanganan COVID-19 based on Article 44 of Law No. 28/2014 concerning Copyright. Creators also have the right to refuse if they object to the modification of the song that occurs. Furthermore, the ITE Law does not regulate the principle of fair use of copyright. So it can be concluded from Article 25 of the ITE Law, the application of the principle of fair use to song copyrighted works modified on digital platforms during the COVID-19 pandemic still refers to the Copyright Law.
Potensi Penerimaan Negara Dari Layanan Over the Top (Ott) Di Indonesia: Kebijakan Dan Regulasi Bernadette Aurelllia N.T; Ahmad M. Ramli; Tasya Safiranita Ramli
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 11 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i11.1238

Abstract

Media dan layanan Over-The-Top (OTT) saat ini sedang merajalela di Indonesia. Masyarakat mulai beralih dari media telekomunikasi dan hiburan konvensional ke media OTT. Walaupun pendapatan dari layanan OTT terus meningkat di Indonesia, nyatanya layanan OTT asing tidak membayarkan pajak penghasilan kepada Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki potensi penerimaan negara dari layanan Over the Top (OTT) di Indonesia dengan fokus pada kebijakan dan regulasi yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder lainnya seperti kajian literatur hukum lainnya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa regulasi mengenai pajak penghasilan dari layanan OTT sudah terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu dengan menerapkan status Bentuk Usaha Tetap (BUT) bagi perusahaan penyedia layanan OTT asing. Selain BUT, terdapat alternatif lain yang dapat digunakan, yaitu melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kesimpulan penelitian ini menemukan bahwa layanan OTT telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia, yang mencakup layanan seperti pesan instan, streaming video, panggilan video, dan lain-lain.