Garuda - Garba Rujukan Digital

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN JAMINAN KREDIT FIDUSIA Encep Feby Nuramdhan; Ruslan Renggong; Kamsilaniah Kamsilaniah
Clavia Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i2.1580

Penggelapan atas barang jaminan kredit fidusia amat kerap terjadi dan sangat rawan karena berupa benda bergerak. Peranan penyidik dalam melindungi barang jaminan fidusia dilakukan berdasarkan beberapa ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu: Bagaimana proses penyidikan tindak pidana penggelapan jaminan fidusia dan faktor-faktor yang menghambat penyidikan tindak pidana penggelapan jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian jaminan. Sedangkan pendekatan normatif adalah jenis penelitian dimana hukum dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau sebagai aturan yang menjadi pedoman tingkah laku manusia dan dianggap tepat. Sumber data penelitian ini berasal dari data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu dengan studi pustaka berupa buku, dokumen dan literatur lain yang mendukung objek yang diteliti. Penelitian dilakukan di instansi terkait yaitu di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyidik akan memberikan waktu untuk berunding antara Terlapor dan Terlapor jika Terlapor mau bertanggung jawab dan atau tidak dapat mengembalikan Jaminan Obyek Fidusia. Tersangka telah dipanggil dua kali, dan Jaminan Fidusia tidak dapat ditahan karena diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Embezzlement of fiduciary credit collateral is very common and very vulnerable because it is in the form of movable objects. The role of investigators in protecting fiduciary collateral is carried out based on several statutory provisions. This study aims to determine two things, namely: How is the process of investigating criminal acts of embezzlement of fiduciary guarantees and the factors that hinder the investigation of criminal acts of embezzlement of fiduciary guarantees. This study uses a normative juridical approach. A juridical approach is used to analyze various laws and regulations related to the implementation of guarantee agreements. While the normative approach is a type of research in which the law is conceptualized as what is written in laws and regulations (law in books) or as a rule that guides human behavior and is considered appropriate. The source of this research data comes from primary data, namely interviews and secondary data, namely by literature study in the form of books, documents and other literature that supports the object under study. The research was conducted in related institutions, namely in the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police. The results of this study indicate that the Investigator will give time to negotiate between the Reported Party and the Reported Party if the Reported Party is willing to take responsibility and or cannot return the Fiduciary Object Guarantee. The suspect has been summoned twice, and the Fiduciary Guarantee cannot be detained because it is threatened with a maximum imprisonment of 2 (two) years.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SENI UKIR KHAS TORAJA DALAM PERSPEKTIF INDIKASI ASAL Ita Rande; Zulkifli Makkawaru; Kamsilaniah Kamsilaniah
Clavia Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i2.1582

Seni ukir khas Toraja merupakan karya cipta yang memiliki potensi perlindungan Hak kekayaan Intelektual (HKI) khususnya perlindungan indikasi asal. Suatu bentuk perlindungan yang masih jarang dilakukan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) upaya masyarakat Tana Toraja dalam upaya melindungi seni ukir Toraja; 2) penerapan perlindungan indikasi asal atas seni ukir khas Toraja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) upaya masyarakat Toraja dalam melindungi seni ukir khas Toraja itu dengan jalan memperkuat peran pemerintah dalam mendorong kampanye/sosialisasi dalam pelestarian, juga pembinaan langsung ke masyarakat pengukir. Adapan masyarakat umum dilakukan dalam bentuk peningkatan rasa memiliki kebanggaan atas warisan yang perlu dilestarikan dan mengisinya dalam bentuk pameran-pameran dan even-even penting. 2) bentuk perlindungan indikasi asal atas seni ukir Toraja belum terselenggara disebabkan belum terdapatnya kesamaan paham pemerintah tentang konsepsi berkenaan dengan Indikasi Asal, Dengan demikian kegiatan mengakategorikan ke dalam indikasi geografis tidak dilakukan dan berdasarkan prinsip Indikasi Asal suatu produk harus didaftarkan, dan pendaftaran itu tidak dilakukan. Toraja carving art is a copyrighted work that has the potential to protect Intellectual Property Rights (IPR), especially the protection of indications of origin. A form of protection that is still rarely carried out in Indonesia. This study aims to determine: 1) the efforts of the people of Tana Toraja in an effort to protect the art of Toraja carving; 2) the application of protection for indications of origin for the typical Toraja carving art. The research method used is empirical juridical research, the results of the study show that 1) the efforts of the Toraja people to protect the typical Toraja carving art by strengthening the government's role in encouraging campaigns/socialization in preservation, as well as direct guidance to the carving community. Adapan for the general public is carried out in the form of increasing a sense of pride in the heritage that needs to be preserved and filling it in the form of exhibitions and important events. 2) the form of protection for indications of origin for the Toraja carving art has not been implemented due to the absence of a common understanding of the government regarding the conception regarding indications of origin, thus the activity of categorizing into geographical indications is not carried out and based on the principle of indications of origin a product must be registered, and registration is not carried out.

ANALISIS PERJANJIAN BAGI HASIL PERTAMBANGAN PASIR ANTARA PT. ERA SEJAHTERA DAN PEMILIK TANAH DI KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE Arman Maulana; Kamsilaniah Kamsilaniah; Hamzah Taba
Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2168

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pelaksanaan pembagian hasil usaha tambang pasir antara pelaksana tambang dengan pemilik lahan di Kecamatan Libureng, Bone. Dan untuk mengetahui factor-faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa bagi hasil antara pelaksana tambang dengan pemilik lahan dikecamatan Libureng, Bone. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, proses pengumpulan datanya yaitu studi lapangan dan juga wawancara, Adapun selanjutnya melalui telaah buku literatur, studi pustaka, dan undang-undang. Hasil penelitian ini menyimpulkan: 1) Perjanjian bagi hasil usaha tambang pasir di kecamatan libureng kabupaten bone merupakan pelaksannan perjanjian bagi hasil yang di lakukan secara lisan, tetapi memacu pada kepercayaan dan kesepakatan antara pelaksana tambang dengan pemilik lahan, pelaksanaan perjanjiannya tidak dilaksanakan dihadapan kepala desa serta tidak di buatkan akta mengenai hukum tersebut. 2) Sengketa yang ditimbulkan dari pelaksanaan bagi hasil usaha tambang kecamatanlibureng kabupaten bone tidak adanya kesesuaian antara kenyataan dengan penyampaian hasil, lingkungan menjadi tercemar karena limbah, tanah masyarakat tidak lagi subur, serta banyaknya korban jiwa dan tanah longsor. This research is aimed at analyzing the implementation of sharing the results of the sand mining business between mining operators and land owners in the holidayeng sub-district, bone. And to find out the factors that cause production sharing disputes between mining operators and land owners in the holidaying district, bone. This study uses empirical juridical methods, the data collection process is field studies and interviews. Furthermore, through a review of literature books, literature studies, and laws. The results of this study concluded:1. The profit-sharing agreement for the sand mining business in the holidayeng sub-district, bone district is the implementation of the profit-sharing agreement which is carried out orally, but spurring on the trust and agreement between the mining operator and the land owner, the implementation of the agreement is not carried out before the village head and no deed is drawn up regarding the law.2. Disputes arising from the implementation of mining profit sharing in the Libureng sub-district, Bone Regency, there is no conformity between reality and the delivery of results, the environment has become polluted due to waste, the community's land is no longer fertile, and there have been many fatalities and landslides.

PELAKSANAAN IKTIKAD BAIK DALAM KLAIM PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DI PT. ASURANSI RAMAYANA TBK. MAKASSAR Muh. Reza Arisman; Kamsilaniah Kamsilaniah; Andi Tira
Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2264

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan iktikad baik terhadap klaim perjanjian asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Ramayana Tbk. Makassar dan untuk mengetahui penyelesaian hukum jika tidak dilaksanakan asas iktikad baik dalam klaim Asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Ramayana Tbk. Makassar. Tipe penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta penerapanya di dalam kehidupan masyarakat. Seluruh data yang dikumpulkan, selanjutnya diklarifikasikan dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan dari data data yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis asuransi kerugian yang diminati oleh konsumen karena asuransi ini memberi pertanggungan atas kerugian Atau berkurangnya nilai secara finansial atas obyek pertanggungan kendaraan bermotor, disebabkan karena ditabrak, menabrak, terbakar maupun dicuri. Dalam pelaksanaanya tidak jarang menimbulkan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan iktikad baik. Pelaksanaan iktikad baik ini sering disalah gunakan oleh orang orang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Pelaksanaan iktikad baik menjadi yang utama dalam suatu perjanjian karena pada dasarnya kedua belah pihak harus memahami informasi atau fakta yang ada dengan jelas dan risiko yang terjadi apabila tertanggung maupun penanggung melakukan iktikad tidak baik. Adapun pelaksanaan iktikad baik dalam klaim perjanjian asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Ramayana yaitu mengacu pada polis standar asuransi ketika salah satu unsur tidak terpenuhi maka secara otomatis klaim tersebut batal. Pelaksanaan iktikad baik sebagaimana disyaratkan dalam suatu ketentuan dalam pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata bahwa keharusan untuk melaksanakan perjanjian yang dibuat secara sah dengan kejujuran dan kepatuhan. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian secara jujur, dan patuh, hal itu tidakdapat mengubah hak dan kewajiban pokok para pihak yang telah disepakati dalam perjanjian sebagaimana yang tertuang pada bunyi pasal 11 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia mengenai kewajiban oleh tertanggung dalam hal terjadi kerugian dan kerusakan. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penanggung wajib melalui mekanisme prosedur klaim kendaraan yang telah melakukan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Sebagaimana yang tercantum Sesuai dalam standar polis asuransi pasal 13 ayat 1 dan 2 tentang laporan yang tidak benar di PT. Asuransi Ramayana permohonan klaim kerusakan kendaraan secara otomatis juga di tolak jika diketahui betul bahwa tertanggung melakukan pelanggaran dalam perjanjian polis asuransi. Adapun akibat hukum tidak melaksanakan perjanjian dengan itikad baik adalah tetap wajib memenuhi atau melaksanakan apa yang dijanjikan untuk menjamin kepastian hukum dan memenuhi tuntutan keadilan yang harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. This study aims to find out how the implementation of good faith in motor vehicle insurance agreement claims at PT. Ramayana Insurance Tbk. Makassar and to find out the legal settlement if the principle of good faith is not implemented in a motor vehicle insurance claim at PT. Ramayana Insurance Tbk. Makassar. Type of empirical juridical research, namely research that examines applicable legal provisions and their application in people's lives. All data collected is then clarified and analyzed qualitatively to produce conclusions from the data obtained in accordance with the problems discussed. Motor vehicle insurance is one type of loss insurance that is in demand by consumers because this insurance provides coverage for losses or reduced financial value of the object of motor vehicle coverage, caused by being hit, hit, burned or stolen. In its implementation, it is not uncommon to cause problems related to the implementation of good faith. This exercise of good faith is often misused by irresponsible persons. Based on article 1338 paragraph 3 of the Civil Code states that an agreement must be executed in good faith. The implementation of good faith is the main thing in an agreement because basically both parties must understand the information or facts that exist clearly and the risks that occur if the insured or insurer do bad faith. The implementation of good faith in the claim of motor vehicle insurance agreement at PT. Ramayana insurance refers to the standard insurance policy when one of the elements is not met, the claim is automatically void. The implementation of good faith as required in a provision in article 1338 paragraph 3 of the Civil Code that it is imperative to carry out a validly concluded agreement with honesty and obedience. If in the performance of the agreement one of the parties does not execute the agreement honestly, and obediently, it cannot change the main rights and obligations of the parties that have been agreed in the agreement as stated in article 11 of the Indonesian Motor Vehicle Insurance Standard Policy regarding obligations by the insured in the event of loss and damage. The liability carried out by the insurer must go through the mechanism of the vehicle claim procedure that has entered into a mutual agreement between the two parties. As stated in the standard insurance policy article 13 paragraphs 1 and 2 regarding incorrect reports in PT. Ramayana Insurance request for vehicle damage claim is automatically rejected if it is well known that the insured committed a violation in the insurance policy agreement. The legal consequence of not implementing the agreement in good faith is that it is still obliged to fulfill or carry out what is promised to guarantee legal certainty and meet the demands of justice that must be carried out by heeding the norms of propriety and decency

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PERJANJIAN PENITIPAN ANAK BABY DAYCARE TAMAN KANAK-KANAK KHALIFAH 4 DI MAKASSAR Musdalipa Musdalipa; Kamsilaniah Kamsilaniah; Andi Tira
Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2282

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui substansi perjanjian penitipan anak dan pelaksanaan tanggungjawab Baby Daycare Khalifah 4 Makassar terhadap orang tua anak dalam perjanjian penitipan anak. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dari pemilik dan pengasuh di Baby Daycare Khalifah 4 Makassar dan orang tua anak, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Substansi pernjanjian penitipan anak di Baby Daycare Khalifah 4 Makassar telah sesuai dengan peraturan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan ketentuan umum mengenai perjanjian diatur melalui Pasal 1320 KUHPerdata yaitu dengan tujuan untuk pihak pertama menghendaki hak bahwa anaknya terjaga dan tumbuh dengan baik, sedangkan pihak kedua menghendaki adanya upah atau uang. 2) Pelaksanaan tanggungjawab penitipan anak di Baby Daycare Khalifah 4 Makassar sebagai pelaku usaha telah sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1) dan (2) mengenai Tanggungjawab pelaku usaha yaitu Baby Daycare Khalifah 4 Makassar harus bertanggung jawab atas apapun kerugian konsumen akibat mengkonsumsi jasa yang dihasilkan penitipan anak. This study aims to determine the substance of the child care agreement and the implementation of the responsibilities of the Baby DayCare Khalifah 4 Makassar towards the child's parents in the child care agreement. This research is an empirical normative research. The research data were obtained through interviews with the owners and caregivers at Baby Daycare Khalifah 4 Makassar and the children's parents, then analyzed qualitatively. The results of the study show that 1) The substance of the child care agreement at Baby Daycare Khalifah 4 Makassar complies with Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and general provisions regarding agreements are regulated through Article 1320 of the Civil Code, namely with the aim that the first party wants the right that their child is cared for and grows well, while the second party wants wages or money. 2) The procedure for implementing child care at Baby Daycare Khalifah 4 Makassar is by means of parents and their children coming directly to the place to get a form and a joint agreement between the child's parents and Daycare. This form serves as an agreement between the parties, which listed the rights and obligations of the parties.

ANALISIS HUKUM PENGEMBALIAN SISA HASIL LELANG OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN Kamsilaniah Kamsilaniah; Juliati Juliati; Andi Tira; Firman Aswari
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2209

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses lelang objek Hak Tanggungan oleh KPKNL Palopo dan untuk mengetahui akibat hukum jika hasil lelang tidak diterima oleh debitur. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan dan menggunakan metode tipe penelitian Normatif-Empiris. Pendekatan dilakukan dengan kepustakaan dalam kenyataan berdasarkan wawancara dengan para pihak yaitu pihak debitur dan pihak KPKNL Palopo serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan proses lelang objek hak tanggungan oleh KPKNL Palopo telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Akan tetapi pelaksanaan lelang tersebut tidak berlandaskan asas keadilan oleh karena penentuan nilai limit ditentukan oleh pihak penjual berdasarkan pasal 17 ayat (1) huruf e PMK No 27/PMK.06/2016 Selain itu, akibat hukum dari hasil lelang yang tidak diterima oleh debitur, oleh karena menurut debitur tidak sesuai perkiraannya, sehingga sisa hasil lelang tersebut dititipkan di Pengadilan Negeri Makale. Sesuai ketentuan pasal 1404 KUHPerdata yang mengatur tentang uang penitipan di Pengadilan Negeri. This study aims to determine the auction process for dependent rights objects by KPKNL Palopo and to find out the legal consequences if the auction results are not received by the debtor. This research was conducted at the Palopo State Wealth and Auction Service Office, Palopo City, South Sulawesi Province, and used a Normative-Empirical research type method. The approach is carried out with literature in reality based on interviews and documentation. The results showed that the implementation of the auction process for dependent rights objects by the Palopo KPKNL had been carried out in accordance with the Minister of Finance Regulation No. 27 / PMK.06 / 2016 concerning Instructions for Auction Implementation. However, in fulfilling the conditions for the auction process, there are some deviations where there are principles that are not accommodated by the rights of one of the parties in this case the owner of the goods or debtor because the auction process does not meet the principle of fairness. In addition, the legal consequence is that if the auction proceeds are not received by the debtor, this is because they do not attend/receive the remaining money from the auction due to objections and do not receive the auction proceeds, the remaining money from the auction can be deposited in the District Court in accordance with the provisions of article 1404 of the Civil Code which regulates deposit money in the District Court.

KAJIAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PT. DIKA DALAM PEMENUHAN HAK PEKERJA DI KOTA MAKASSAR Rifandy Jauri Samosir; Kamsilaniah Kamsilaniah; Muh. Rusli
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.6612

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang dihadapi oleh PT.DIKA dalam memenuhi kewajibannya terhadap pekerja, serta hambatan yang dihadapi oleh pekerja dalam menuntut haknya sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis -empiris, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder, yang diperoleh dari pengumpulan data dan wawancara pada perusahaan PT.DIKA Makassar serta Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Dika menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajibannya memberikan upah kepada pekerja atau sales marketing akibat tindakan kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh pihak sales. Tindakan fraud ini berupa manipulasi data nasabah atau pencatatan yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang menyebabkan sales tidak menerima haknya sesuai perjanjian. Pekerja mengakui bahwa tindakan kecurangan tersebut diarahkan oleh team leader di perusahaan PT.DIKA. Namun, Dinas Ketenagakerjaan menyatakan bahwa meskipun pekerja melakukan tindakan fraud, upah tetap menjadi hak pekerja selama mereka telah menjalankan kewajiban yang diberikan oleh perusahaan. Oleh karena itu, tindakan kecurangan tidak bisa dijadikan alasan untuk menahan atau tidak memberikan upah, karena upah adalah hak yang tidak bisa diganggu gugat hanya berdasarkan pelanggaran tertentu seperti kecurangan tanpa prosedur yang sah dan adil. This study aims to identify and analyze the challenges faced by PT.DIKA in fulfilling its obligations to workers, as well as the obstacles faced by workers in demanding their rights in accordance with the agreed work agreement. This study uses a qualitative method with a juridical-empirical approach, and refers to laws and regulations and case studies. The data used consists of primary and secondary data, obtained from data collection and interviews at the company PT.DIKA Makassar and the Makassar City Manpower Office. The results of the study indicate that PT Dika faces difficulties in fulfilling its obligations to provide wages to workers or sales marketing due to fraudulent actions carried out by the sales party. This fraudulent action is in the form of manipulation of customer data or records that do not correspond to reality, which causes sales not to receive their rights according to the agreement. Workers admit that the fraudulent actions were directed by the team leader at the company PT.DIKA. However, the Manpower Office stated that even though workers commit fraud, wages remain the workers' rights as long as they have carried out the obligations given by the company. Therefore, fraudulent acts cannot be used as a reason to withhold or not provide wages, because wages are a right that cannot be violated only based on certain violations such as fraud without legal and fair procedures.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search