p-Index From 2020 - 2025
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Clavia: Journal of Law
Ruslan Renggong
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN JAMINAN KREDIT FIDUSIA Encep Feby Nuramdhan; Ruslan Renggong; Kamsilaniah Kamsilaniah
Clavia Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i2.1580

Abstract

Penggelapan atas barang jaminan kredit fidusia amat kerap terjadi dan sangat rawan karena berupa benda bergerak. Peranan penyidik dalam melindungi barang jaminan fidusia dilakukan berdasarkan beberapa ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu: Bagaimana proses penyidikan tindak pidana penggelapan jaminan fidusia dan faktor-faktor yang menghambat penyidikan tindak pidana penggelapan jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian jaminan. Sedangkan pendekatan normatif adalah jenis penelitian dimana hukum dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau sebagai aturan yang menjadi pedoman tingkah laku manusia dan dianggap tepat. Sumber data penelitian ini berasal dari data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu dengan studi pustaka berupa buku, dokumen dan literatur lain yang mendukung objek yang diteliti. Penelitian dilakukan di instansi terkait yaitu di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyidik akan memberikan waktu untuk berunding antara Terlapor dan Terlapor jika Terlapor mau bertanggung jawab dan atau tidak dapat mengembalikan Jaminan Obyek Fidusia. Tersangka telah dipanggil dua kali, dan Jaminan Fidusia tidak dapat ditahan karena diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Embezzlement of fiduciary credit collateral is very common and very vulnerable because it is in the form of movable objects. The role of investigators in protecting fiduciary collateral is carried out based on several statutory provisions. This study aims to determine two things, namely: How is the process of investigating criminal acts of embezzlement of fiduciary guarantees and the factors that hinder the investigation of criminal acts of embezzlement of fiduciary guarantees. This study uses a normative juridical approach. A juridical approach is used to analyze various laws and regulations related to the implementation of guarantee agreements. While the normative approach is a type of research in which the law is conceptualized as what is written in laws and regulations (law in books) or as a rule that guides human behavior and is considered appropriate. The source of this research data comes from primary data, namely interviews and secondary data, namely by literature study in the form of books, documents and other literature that supports the object under study. The research was conducted in related institutions, namely in the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police. The results of this study indicate that the Investigator will give time to negotiate between the Reported Party and the Reported Party if the Reported Party is willing to take responsibility and or cannot return the Fiduciary Object Guarantee. The suspect has been summoned twice, and the Fiduciary Guarantee cannot be detained because it is threatened with a maximum imprisonment of 2 (two) years.
HUKUM PENJATUHAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Avrila Dwi Putri; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i2.1585

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal: pertama, untuk mengetahui apakah pidana mati yang dijatuhkan dalam putusan nomor 1627/Pid.B/2018/PN Mks sudah sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat tentang berlakunya pidana mati di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan adalah hukum normatif empiris adalah gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur empiris. Penelitian ini dilaksanakan di dua tempat yaitu, di Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar dan Polrestabes Makassar. Hasil Penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan yang digolongkan dalam dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Termasuk data yang diambil langsung di Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar dan di Polrestabes Makassar, selain itu juga dilakukan wawancara langsung  dengan hakim yang menangani kasus tersebut dan pihak kepolisian yang berperan langsung. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pidana mati yang dijatuhkan dalam perkara putusan nomor 627/Pid.b/2018/Pn.Mks sudah sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan tidak ada pelanggaran ham di dalamnya. nilai-nilai HAM yang dimaksud ialah 1) nilai keadilan 2) nilai kebebasan 3) nilai kemanusiaan. Meskipun pidana mati sering menuai pro dan kontra karena di nilai bertentangan HAM. Tetapi, sesuai dengan adanya prosedur hukum yang berlaku, perbuatan yang terbukti dan dilakukan dengan cara tidak manusiawi sudah sepantasnyaa diberikan hukuman yang berat dan setimpal dengan apa yang diperbuatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. This study aims to find out two things: first, to find out whether the death penalty imposed in decision number 1627/Pid.B/2018/PN Mks is in accordance with human rights values and secondly, to find out how people think about the implementation of the death penalty in Indonesia. The research method used is normative empirical law is a combination of normative legal approaches with the addition of various empirical elements. This research was carried out in two places, namely, in 1 District Court Class I A Makassar and Polrestabes Makassar. The results of this research were obtained through field research and literature which were classified into two types of data, namely primary data and secondary data. Including data taken directly at the Makassar Class I A District Court and at the Makassar Polrestabes, in addition, direct interviews were also conducted with the judge who handled the case and the police who played a direct role. The results of this study indicate that the death penalty imposed in case decision number a1627/Pid.b/2018/Pn.Mks is in accordance with human rights values and there are no human rights violations in it. the human rights values in question are 1) the value of justice 2) the value of freedom 3) the value of humanity. Although the death penalty often reaps the pros and cons because it is considered to be against human rights. However, in accordance with applicable legal procedures, actions that are proven and carried out in an inhumane manner should be given a severe and commensurate punishment for what he did in accordance with the applicable laws and regulations
ANALISIS YURIDIS PERBARENGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT UNTUK MENIKAH Deden Deni Hermawan Deden; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i3.1872

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perbarengan yang manakah yang terjadi pada Putusan Nomor: 52-K/PM-III-17/AD/V/2018) serta sistem pemidanaan yang manakah yang diterapkan pada Putusan Nomor: 52-K/PM-III-17/AD/V/2018. Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif, tipe penelitian ini ialah mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dll. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dan Kota Manado. Semua data di peroleh dari penelitian kepustakaan dan wawancara serta analisis yang digunakan yakni analisis deskriftif. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam kasus ini Mukrim Dg Tommi melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan menikah lagi, terdakwa Mukrim Dg Tommi menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2002, terdakwa telah mempunyai istri yang bernama Lulu Sera yang menikah pada tanggal 17 November 2008. Awal mula terdakwa kenal dengan Fitria Ladilae istri keduanya pada bulan April 2015 melalui telephone, selanjutnya terdakwa datang kerumah orangtua Firia Ladilae yang bernama Ibu Siti Maryam Sumele. Saat perkenalan tersebut terdakwa mengaku masih berstatus bujangan dan belum beristri. Kemudian hubungan antara terdakwa dan Fifria Ladilae berlanjut ke hubungan pacaran dan terdakwa sering datang ke rumah Fitria Ladilae dan menginap dirumahnya. Serta sistem pemidanaan berdasarkan pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi juga pertimbangan sosiologisnya yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dan mengaitkan keyakinan itu dengan bukti-bukti yang sah serta menciptakan hukum sendiri yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia. This research aims to find out which form of distribution occurs in decision Number: 52-K/PM-III-17/AD/V/2018) and which punishment system is applied to decision Number: 52-K/PM-III-17/AD/V/2018. This research is a normative type of research, this type of research is to examine document studies, namely using various secondary data such as of legislation, legal theory etc. This research was conducted in Makassar City and Manado City. All data is obtained from literature research and interviews and the analysis used is descriptive analysis. The results of this study show that In this case, Mukrim Dg Tommi committed the crime of forging letters and remarried, the defendant Mukrim Dg Tommi became a member of the Indonesian Army in 2002, the defendant had a wife named Lulu Sera who married on November 17, 2008. Initially, the defendant knew Fitria Ladilae, his second wife, in April 2015 by telephone, then the defendant went to the home of Firia Ladilae's parents named Mrs. Siti Maryam Sumele. At the time of the alan, the defendant claimed to be a bachelor and had not yet married. Then the relationship between the defendant and Fifria Ladilae continued to a courtship relationship and the defendant often came to Fitria Ladilae's house and stayed at her house. As well as  the system of legal considerations by judges in passing judgments must reflect the sense of justice of society, that is, not only based on its juridical considerations but also its sociological considerations that lead to the background of the occurrence of crimes. Judges are required to have a conviction and associate that belief with valid evidence and create their own laws that certainly do not conflict with Pancasila as the source of all laws in Indonesia.
PELAKSANAAN PRAPENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI BONE Bobby Ashari Lukman; Ruslan Renggong; Basri Oner
Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2243

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Bone dan Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Penuntut Umum dalam  melakukan Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Bone. Penelitian ini dilaksanakan di di Kejaksaan Negeri Bone lebih tepatnya di Kabupaten Bone. Dengan menggunakan tipe penelitian pendekatan yuridis. Jenis data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder, data dari bahan hukum primer diperoleh langsung dari sumber pertama pada lokasi penelitian. Bahan hukum sekunder merujuk pada buku, jurnal dan bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Bone dalam melakukan prapenuntutan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur biasa disingkat (SOP) penanganan perkara Tindak Pidana Umum terkhusus Prapenuntutan dimana disebutkan bahwa dalam prapenuntutan, penuntut umum setelah menerima berkas perkara penyidikan penyidik dan berpendapat bahwa hasil penyidikan itu dianggap lengkap atau belum lengkap. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bone melakukan Prapenuntutan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Diawali penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik kepada penuntut umum yang tertuang dalam Pasal 109 Ayat (1) KUHAP sehingga terjadi keterlibatan Kejaksaan Negeri Bone terhadap kasus yang dimaksud dalam SPDP. Kejaksaan Negeri Bone juga melakukan Prapenuntutan berdasarkan PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang tersusun dari Pasal 8 sampai Pasal 12. This study aims to identify and analyze the implementation of pre-prosecution at the Bone State Prosecutor's Office and to find out and analyze the basic considerations of the Public Prosecutor in carrying out Pre-Prosecution at the Bone State Attorney's Office. This research was conducted at the Bone District Attorney, more precisely in Bone Regency. By using the type of research approach juridical. The type of data used is Primary Data and Secondary Data, data from primary legal materials obtained directly from the first source at the research location. Secondary legal materials refer to books, journals and other readings related to the issues under study. The results showed that the Bone District Attorney carried out pre-prosecution based on the Criminal Procedure Code and PER-036/A/JA/09/2011 concerning Standard Operating Procedures (SOP) for handling general criminal cases, especially pre-prosecution, which states that in pre-prosecution, the public prosecutor after receiving the investigator's investigation case file and is of the opinion that the results of the investigation are considered complete or incomplete. The Public Prosecutor of the Bone State Prosecutor's Office conducted a pre-prosecution based on the Criminal Procedure Code. It began with the receipt of the Notice of Commencement of Investigation (SPDP) from the investigator to the public prosecutor as stipulated in Pasal 109 Ayat (1) of the Criminal Procedure Code so that the Bone District Prosecutor's Office was involved in the case referred to in the SPDP. The Bone District Attorney also conducted pre-prosecution based on PER-036/A/JA/09/2011 concerning Standard Operating Procedures (SOP) for Handling General Crime cases which are composed of Pasal 8 to Pasal 12.
TINDAK PIDANA PEMERASAN MELALUI APLIKASI PINJAMAN ONLINE ILEGAL Tasya Ramadani Jalil; Ruslan Renggong; Almusawir Almusawir
Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2277

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pelaksanaan pinjam meminjam berbasis online di Indonesia, mengetahui tentang perlindungan hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis online dan mengetahui penyelesaian hukum apabila terjadi tidak pidana dan penipuan pada pinjam meminjam berbasis online. Tipe penelitian yang digunakan adalah hukum normatif empiris. Lokasi penelitian di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda Sulsel) dan Otoritasa Jasa Keuangan, penelitian menggunakan bahan hukum primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dan angket, bahan hukum sekunder yang di kumpulkan melalui studi pustaka dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui internet. Bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif yang di tuangkan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penegakkan Hukum terhadap pelaku usaha fintech ilegal sudah efektif . 2) Kendala kepolisian dan OJK dalam pelaksanaan ada 3 (tiga) ; TKP yang tidak jelas, aplikasi yang dibekukan masih bisa dioperasikan kembali, belum ada payung hukum yang kuat untuk menjerat para pelaku fintech technology illegal sehingga perusahaan financial technology illegal masih terus beroperasi. This research aims to find out: 1. About the provisions of the implementation of online-based lending and borrowing in Indonesia 2. To find out about legal protection regarding the rights and obligations of the parties in an online-based lending and borrowing agreement. 3. To find out the legal settlement if there is no crime and fraud in online-based lending and borrowing. The type of research used is empirical normative law. The research location is in the Regional Police of the Republic of Indonesia (Polda Sulsel) and the Financial Services Authority, the research uses primary legal materials obtained directly through interviews and questionnaires, secondary legal materials collected through literature studies and tertiary legal materials collected through the internet. Legal materials are then analyzed qualitatively which are poured in descriptive form. The results showed that: 1) Implementation of Law Enforcement of illegal Fintech Business Actors has been well implemented. 2) The obstacles of the police and OJK in implementation are 3 (three); unclear crime scenes, frozen applications can still be operated again, there is no strong legal umbrella to ensnare illegal fintech technology actors so that illegal financial technology companies continue to operate.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA: Studi Kasus Putusan No. 1029/Pid.B/2022/PN.Mks Amiruddin Makmur; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2296

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana serta untuk mengetahui bagaimana hakim dalam memeberikan pertimbangan terkait penjatuhan sanksi pidana  terhadap pelaku pembunuhan berencana. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif dan empiris. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim terhadap terdakwa M.Asri yang telah turut serta melakukan pembunuhan berencana telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam putusannya yang berdasarkan pada keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang dan menjatuhkan sanksi pidana kurungan penjara selama 15 tahun terhadap terdakwa M.Asri dengan pertimbangan yang meringankan terdakwa dirinya belum pernah dipidana sebelumnya serta bersikap sopan dalam persidangan This study aims to find out how law enforcement efforts are made against the perpetrators of premeditated murder and to find out how judges give consideration regarding imposing criminal sanctions on perpetrators of premeditated murder. The type of research used is qualitative research with normative and empirical approach methods. Data sources are primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out by interviewing. The data obtained in this study were then analyzed qualitatively. The results showed that the law enforcement efforts carried out by the judge against the defendant M. Asri who had participated in the premeditated murder were in accordance with the laws and regulations where the judge had given considerations in his decision based on the conviction obtained from valid evidence. based on the law and imposed a criminal sanction of 15 years in prison against the defendant M. Asri with the mitigating considerations for the defendant himself having never been convicted before and being polite in court