Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Johari Johari
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Maqasid Al-Syariah Sebagai Problem Solver Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Muhammad Hafis; Johari Johari
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 22, No 3 (2022): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/jiubj.v22i3.2420

Abstract

Indonesia regulates child custody in the KHI, and emphasizes the mumayyiz of the child. Article 105 KHI, The judges seem to agree on this rule and most of them implement it. However, in practice, judges sometimes assume that not all mothers are capable of accepting caregiving responsibilities without careful consideration. The judges saw that some mothers had bad traits and so on. So the judges in determining child custody often return to the concept of benefit. This study uses a qualitative analysis technique with a philosophical approach, the results of the study show that child custody rights are the rights of a mother in the event of a divorce, but that right can be transferred to the father or someone else. Because the rights of the child must come first by looking at the benefit side of the child, therefore the maqasid al-syariah method can be a problem solving to determine who is most entitled to become a post-divorce caregiver.
PEMBUNUHAN ATAS PERMINTAAN KORBAN (Suatu Kajian Terhadap Pasal 344 KUHP) Rina Ridara Yani; Johari Johari; Ummi Kalsum
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 6, No 1 (2023): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i1.8813

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pembunuhan atas permintaan korban berdasarkan Pasal 344 KUHP dan pengaturan euthanasia di Negara Belanda. Pembunuhan atas permintaan korban adalah suatu perbuatan yang dilarang di Indonesia. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 344 KUHP dan selalu dikaitkan dengan euthanasia. Di Indonesia, euthanasia masih selalu diperdebatkan. Sedangkan di Negara Belanda euthanasia telah dilegalkan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang bersifat deskriptif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti. Hasil penelitian menyebutkan bahwa sejauh ini belum ada aturan khusus di Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana euthanasia, namun dalam KUHP terdapat Pasal yang selalu dikaitkan dengan tindak pidana euthanasia, yaitu Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban. Keberadaan Pasal 344 KUHP tersebut secara tidak langsung melarang tindakan euthanasia. Sedangkan di negara Belanda, euthanasia telah dilegalkan dan telah ada pengaturan khusus tentang euthanasia yang diatur dalam Wet van 12 April 2001, yaitu Undang-Undang mengenai Prosedur untuk Mengakhiri Hidup Secara Sukarela dan Pengecualian Terhadap Ketentuan Pidana dan Undang-Undang Tentang Kremasi dan Penguburan. Dalam undang-undang ini terdapat beberapa persyaratan yang telah ditetapkan dan euthanasia akan dilakukan jika persyaratan tersebut telah terpenuhi.
Co-Authors Muhammad Hafis Rina Ridara Yani Ummi Kalsum