Garuda - Garba Rujukan Digital

Dimas Ramadhan

Populi Center

Author-ID : 5635138

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

LIMITASI ETIKA PEMILU: Evolusi dan Tantangan Penanganan Pelanggaran Etika Pemilu Dimas Ramadhan; Bayu Mardinta Kurniawan
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Vol 4 No 1 (2022): Etika Penyelenggara Pemilu
Publisher : Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Kontestasi dan etika dalam kepemiluan merupakan dua bahasan yang tidak dipisahkan. Pada beberapa aspek, pemilu membahas persoalan terkait dengan kontestasi kandidat, sedangkan dalam setiap kontestasi, selalu akan ada persoalan etika di sana, terlebih kontestasi politik. Penyelenggara pemilu memiliki peran penting dalam upaya menjaga integritas pemilu (proses) ataupun memastikan integritas penyelenggaranya (aktor). Meski demikian, menempatkan standar etika pada aturan dan mengeksekusinya dengan tepat bukanlah perkara mudah. Etika menjadi ruang kontestasi antara tarikan moralitas maupun aturan. Bagaimanapun juga, pelanggaran etika pemilu oleh penyelenggara dapat memiliki dampak yang serius bagi pada legitimasi penyelenggaraan pemilu. Pertemuan antara penyelenggara pemilu dengan kandidat saja, dapat menjadi persoalan serius, terutama bagi penyelenggara di tingkat pusat. Hal ini berbeda, apabila penyelenggara pemilu di tingkat lokal, sanksi dapat diberikan langsung mengingat penyelenggara di tingkat lokal diangkat oleh penyelenggara di tingkat pusat. Tulisan ini hendak melihat evolusi penanganan pelanggaran etika pemilu, serta hendak melihat dampaknya bagi penyelenggaraan pemilu, terutama dari aspek legitimasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, serta memanfaatkan data sekunder berupa dokumen, jurnal, maupun artikel sebagai data utama. Hasil studi menunjukkan bahwa secara kelembagaan terdapat perbaikan upaya menjaga etika penyelenggara pemilu.Meski demikian, perlu upaya untuk mendorong partisipasi warga negara di masa mendatang, terutama untuk mengatasi persoalan yang berkaitan dengan integritas ataupun etika pemilu, seperti politik uang.

Generasi Rasional-Demokratis : Proyeksi Partisipasi Memilih Kaum Muda Dimas Ramadhan
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
Publisher : Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Pada setiap pelaksanaan pemilu, Indonesia dibayangi angka partisipasi memilih. Padahal, partisipasi dibutuhkan sebagai legitimasi bagi pemerintah untuk bekerja. Tanpa adanya partisipasi politik yang memadai dari warganya, demokrasi akan pincang, atau bahkan tidak berjalan. Tulisan ini hendak membahas mengenai faktor apa saja yang dapat mendorong angka partisipasi memilih terutama pemilih Gen Z dan Milenial. Mencermati partisipasi kedua kelompok generasi tersebut menjadi penting, mengingat mereka ialah kelompok penduduk terbesar berdasarkan usia. Temuan dalam tulisan ini menunjukkan, partisipasi memilih kelompok muda berkaitan dengan erat dengan derajat kepercayaan mereka terhadap sejumlah lembaga pemerintah. Selain itu, evaluasi kepuasan kelompok Gen Z dan Milenial terhadap kinerja pemerintah, serta pengetahuan mereka terhadap pemilu, turut menjadi faktor yang mendorong keputusan kelompok ini berpartisipasi untuk memilih. Kata kunci : Partisipasi, Gen Z , Milenial

Pilkada tanpa Kompetisi dan Dampaknya pada Demokrasi di Tingkat Lokal Dimas Ramadhan
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Vol 8 No 01 (2026): Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
Publisher : Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55108/sywqh324

Penelitian ini membahas dinamika Pilkada calon tunggal di Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 dan implikasinya terhadap legitimasi demokrasi lokal. Menggunakan pendekatan mixed methods, studi ini menelaah hubungan antara defisit kompetisi politik, perilaku pemilih, dan persepsi terhadap proses pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya kompetisi elektoral berkaitan dengan menurunnya motivasi sebagian warga untuk berpartisipasi, yang tercermin dari penurunan tingkat partisipasi dari 74 persen pada 2018 menjadi 68,9 persen pada 2024. Kontribusi utama studi ini ialah menunjukkan bahwa dalam Pilkada calon tunggal yang diikuti petahana, ketidakpuasan pemilih tidak mengalir ke satu kanal, melainkan terbelah secara bersamaan ke dalam protes kolom kosong dan ketidakhadiran, sehingga pemenang memperoleh mandat yang tipis meskipun penyelenggaraan teknisnya dinilai baik. Kondisi ini diperkuat oleh melemahnya mobilisasi partai politik serta dominasi elite lokal yang menyempitkan ruang bagi munculnya alternatif kandidat. Temuan tersebut menggambarkan bahwa Pilkada calon tunggal cenderung menghasilkan demokrasi prosedural, ketika legitimasi lebih bertumpu pada pelaksanaan teknis daripada kompetisi substantif, sehingga integritas prosedural dan legitimasi substantif dapat saling terpisah.

Title

Found 3 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 3 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search