Devina Tanzil
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

POLEMIK PILKADA SERENTAK 2020: PERJUANGAN PELAKSANAAN PERHELATAN DEMOKRASI DI TENGAH PANDEMI COVID-19 Christine Monica; Devina Tanzil
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Vol 3 No 1 (2021): Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020
Publisher : Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (440.083 KB) | DOI: 10.55108/jbk.v3i1.251

Abstract

Pada tanggal 2 Maret 2020 lalu, pemimpin Republik Indonesia, Joko Widodo, resmi menyatakan kasus pertama CoronavirusDisease (“COVID-19”) di Indonesia. Berdasarkan data dari World Health Organization (“WHO”), COVID-19 merupakan penyakitmenular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Sebagai upaya meminimalisir adanya penularan, makapemerintah secara resmi memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (“PSBB”) di beberapa wilayah di Indonesia.Dalam penerapannya, beberapa aktivitas publik dibatasi, diantaranya aktivitas pendidikan, industri perkantoran, tempathiburan, keagamaan, sampai dengan fasilitas umum. Namun, berbeda dengan kegiatan Pilkada Serentak tahun 2020, pestademokrasi ini tetap berlangsung dengan melibatkan peran warga Indonesia secara masif untuk menerapkan sistem demokrasi. Pelaksanaan acara ini menimbulkan perdebatan dalam masyarakat maupun pemerintahan. Tulisan ini bertujuan untuk mengulas serta menganalisis mengenai evaluasi Pilkada Serentak yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.
PENINJAUAN ELECTORAL JUSTICE SEBAGAI UPAYA DALAM MEWUJUDKAN PEMILU 2024 YANG BERKEADILAN Devina Tanzil
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Vol 3 No 2 (2021): Electoral Justice Pada Pemilu 2024
Publisher : Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.405 KB) | DOI: 10.55108/jbk.v3i2.256

Abstract

Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) dan menganut bentuk pemerintahan yang demokratis. Dalam menjalankan sebuah pemerintahan dengan sistem demokrasi, maka setiap orang yang merupakan bagian dari Warga Negara Indonesia (“WNI”) diberikan hak dan kewenangan untuk memilih secara langsung wakil rakyat yang akan melaksanakan amanat hak politik rakyat demi kedaulatan masyarakat Indonesia. Dengan itu, Indonesia memberlakukan sistem pemilihan umum agar dapat terwujudnya proses demokrasi yang berkeadilan bagi setiap warga Indonesia. Namun,dalam proses pelaksanaan untuk mewujudkan tujuan inilah adanya tantangan yang harus dihadapi baik oleh peserta, penyelenggara, maupun pemilih dalam pemilu, karena sengketadan pelanggaran rentan terjadi baik dalam proses pemilu (seperti konflik yang terjadi antar peserta), maupun juga perselisihan hasil pemilu. Oleh karena itu, diperlukan penerapan sistem keadilan pemilu yang lebih mendalam. Keadilan pemilu menjadi salah satu upaya yang harus dilakukan agar dapat menjunjung tinggi perhelatan demokrasi yang sesuai dengan tujuan utama seluruh warga negara Indonesia dengan sistem keadilan pemilu yang harus ditinjau secara berkala.