<![CDATA[Stunting merupakan masalah penting bagi pemerintah yang perlu ditangani mulai dari tingkat lokal, regional, hingga nasional. Salah satu daerah yang memiliki kecenderungan komitmen yang tinggi dalam upaya mengatasi dan mengurangi stunting saat ini adalah Kabupaten Purbalingga. Dalam rangka memerangi dan menurunkan angka stunting di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses implementasi kebijakan dilakukan dari sisi aturan, pihakpihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan, organisasi pelaksana kebijakan dan analisis lingkungan yang mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini mencoba melihat proses implementasi kebijakan dari sisi buttom up dimana peran masyarakat dan kelompok organisasi terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kebijakan terkait dengan penanggulangan stunting di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber informan, teknik triangulasi data, dan teknik analisis data. Kemampuan mencocokkan data menggunakan teknik pengambilan sampel menjadi fokus utama penelitian ini. Hasil penelitian dilihat dari temuan studi ini didasarkan pada skenario kebijakan yang diidealkan di mana inisiatif pencegahan stunting Kabupaten Purbalingga mengikuti pedoman yang digariskan dalam peraturan daerah dan keputusan bupati. Masyarakat yang menjadi sasaran program pencegahan stunting merupakan kelompok sasaran dalam kebijakan ini. Kelompok pelaksana, khususnya kelompok pemerintah yang juga tergabung dalam organisasi terkait, organisasi komunitas psikiatri, dan organisasi masyarakat. Aspek sosial dan ekonomi masyarakat terkait dengan faktor lingkungan yang dialami selama pelaksanaan kebijakan pengendalian stunting. Kondisi kekurangan gizi menjadi penyebab stunting erat kaitannya dengan keadaan sosial ekonomi mereka yang berpenghasilan rendah. Implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Purbalingga dianggap berhasil karena pola penaggunalangannya lebih menitikberatkan pada berbagai aspek agar bisa dilaksanakan dengan baik baim dari sisi kebijakan, pihak dan organisasi yang terlibat dan faktor lingkungan]]>
