Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

PENINGKATAN PEMAHAMAN GURU DALAM MENETAPKAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM) MELALUI KEGIATAN WORKSHOP TERPADU -, Suryoto
Jurnal Inovasi Pembelajaran Karakter Vol 5, No 3 (2020): September - Desember 2020
Publisher : Jurnal Inovasi Pembelajaran Karakter

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) merupakan tahapan awal pelaksanaan penilaian hasil belajar sebagai bagian dari langkah pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kenyataan di lapangan, guru dalam menetapkan KKM tidak berdasarkan analisis dan tidak memperhatikan prinsip serta langkah-langkah penetapan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan dan menguji efektivitas kegiatan yang dapat memberikan informasi kepada guru dalam menetapkan KKM. Kegiatan tersebut berupa workshop terpadu pada awal tahun pelajaran untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menetapkan KKM. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan sekolah. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Penelitian dilakukan dalam empat langkah, yakni perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Terjadi peningkatan kesiapan dan kemampuan guru dalam menetapkan KKM melalui pembinaan berupa Workshop di SMP Negeri 160 Jakarta. Hasil siklus I ke siklus II mencapai target minimal yang telah ditetapkan yakni 85%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui workshop dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menetapkan KKM. Penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman pelaksanaan workshop bagi guru. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi peneliti lain untuk mengembangkan penelitian sejenis.
PENGARUH KOMPETENSI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KOMITMEN SERTA DAMPAKNYA PADA KINERJA PEGAWAI PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD) KABUPATEN CILACAP Suryoto -; Oti Kusumaningsih
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 17, No 2 (2020): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v17i2.30

Abstract

AbstrakPenelitian ini meneliti fenomena-fenomena yang diidentifikasikan adanya kesempatan antara harapan dan kenyataan dari pengaruh kompetensi dan budaya organisasi terhadap komitmen serta dampaknya pada kinerja pegawai Badan Pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap.Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan kompetensi dengan budaya organisasi dalam mempengaruhi komitmen serta dampaknya pada kinerja pegawai Badan Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap. Agar dapat diperoleh gambaran yang mendalam dari fenomena tersebut, maka digunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penetapan sampel menggunakan disproportionate stratified ramdom sampling dan di peroleh sampel sebanyak 72 responden.pengumpulan data menggunakan tehnik observasi, quisioner, Interview, dan Studi dokumentasi, serta analisis data menggunakan analisis jalur (Path analisis) Hasil penelitian menunjukkan : ada hubungan yang signifikan antara kompetensi dengan budaya organisasi dalam mempengaruhi komitmen serta dampaknya pada kinerja pegawai badan Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap baik secara parsial maupun simultan.Kata kunci : kompetensi,budaya organisasi, komitmen dan kinerja pegawai.ABSTACTThis study examines the phenomena that identified the opportunity between expectations and reality of the influence of competence and organizational culture on commitment and its impact on employee performance of the Revenue Agency, financial management and regional assets of Cilacap Regency.The purpose of this study is to explain the relationship between competence and organizational culture in influencing commitment and its impact on employee performance of the Revenue, Financial Management and Asset Management Agency of Cilacap Regency. In order to obtain an in-depth picture of this phenomenon, a quantitative approach was used with the sampling method using disproportionate stratified random sampling and a sample of 72 respondents was obtained. Data collection used observation, questionnaire, interview, and documentation study techniques, and data analysis using analysis path (Path analysis) The results showed: there is a significant relationship between competence and organizational culture in influencing commitment and its impact on employee performance of the Agency for Revenue, Financial Management and Regional Assets of Cilacap Regency both partially and simultaneously.Keywords: competence, organizational culture, commitment and employee performance.
FUNGSI HUMAS DAN PROTOKOL DALAM KOMUNIKASI POLITIK DPRD KABUPATEN CILACAP Oti Kusumaningsih; Suryoto -
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 17, No 1 (2020): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v17i1.21

Abstract

AbstrakDPRD Kabupaten Cilacap merupakan institusi pemerintahan di daerah yang mempunyai hubungan dan kerjasama dengan pemerintah daerah, organisasi pemerintah daerah dan masyarakat. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya bagian hubungan masyarakat dan protokol di DPRD adalah mendukung sistem komunikasi politik baik internal maupun eksternal. Ada 3 (tiga) fungsi yang pertama, melaksanakan keprotokolan pimpinan, fasilitasi tamu dan media center. Kedua, mengidentifikasi dan mengantisipasi citra negatif di masyarakat. Ketiga, mempublikasikan identitas dan kinerja institusi dengan tepat dan benar melalui media massa baik cetak maupun elektronik untuk membangun citra positif institusiKata kunci : informasi, persuasi dan komunikasi AbstractCilacap Regional House of People’s Representatives is one of goverment intitusion which have a relation  and work togather with regional government, other local organizations and public. Base on job discriptions, the fungtions of public relation and protocol in scope of this institution is supporting system in political communication at internal or external relations. There are 3 (three) fungtions: first, Doing protocol of leadership, facilitate guest and media center. Two, identification and anticipation negative images. Three, Pricisely and correctly publishing identity and performance institution on mass media or social media for building positive image.Keyword:  information, persuasion and communication
Optimalisasi Budaya Organisasi di Era Milenial Suryoto -
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 18, No 1 (2021): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (817.56 KB) | DOI: 10.56681/da.v18i1.38

Abstract

Budaya organisasi adalah sebagai sistem nilai, fungsi, dan acuan perilaku. Sistem nilai dimaksudkan bahwa yang diyakini semua anggota organisasi dan yang dipelajari, diterapkan serta dikembangkan secara berkesinambungan. Fungsi budaya organisasi adalah sebagai sistem perekat diantara anggota organisasi, sedangkan acuan untuk berperilaku adalah dapat dijadikan acuan berperilaku dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam mengelola generasi millenial adalah dengan memanfaatkan perilaku mereka terhadap teknologi. Kata Kunci: Budaya, Milenial, Organisasi. ABSTRACT Organizational culture is a system of values, functions, and behavioral references. The value system is meant that all members of the organization believe in and that are learned, applied and developed on an ongoing basis. The function of organizational culture is as an adhesive system among members of the organization, while the reference for behavior is that it can be used as a reference for behavior in the organization to achieve the goals that have been set. In managing the millennial generation is to take advantage of their behavior towards technology. Keywords: Culture, Millennial, Organization.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT COVID-19 Oti Kusumaningsih; Suryoto -
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 18, No 2 (2021): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (610.675 KB) | DOI: 10.56681/da.v18i2.41

Abstract

Penelitian ini mengkaji Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah kabupaten Banyumas Nomor: 2 tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Covid-19) yang dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah ini adalah penelitian yang menggunakan metode diskritif kualitatif.Temuan penelitian melalui model analisis data interaktif adalah: pertama, intensitas komunikasi antara implementor dengan kelompok sasaran sudah baik yang dipengaruhi oleh metode sosialisasi lewat media cetak, elektronik, internet dan media sosial yang cukup efektif dan terintegrasi. Kedua, kuantitas dan kualitas implementor, anggaran yang tesedia dan sumber kewenangan sudah cukup kuat. Di sisi peralatan penunjang masih kurang memadai karena sudah usang dan rusak. Ketiga, sikap implementor punya komitmen, jujur dan demokaratis ketika pelaksanaan operasi yustisi dan non yustisi, namun kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam penindakan belum berhasil menyadarkan masyarakat menjalankan protokol kesehatan covid-19. Keempat kendala birokratis dapat diselesaikan, namun tidak semua implementor dapat memahami dengan baik standard operating procedure (SOP).Adapun luaran atau implikasi penelitian ini adalah: pertama, institusi Satpol PP Perlu menambah kuantitas dan kualitas sarana penunjang kegiatan dalam implementasi kebijakan khususnya bidang penegakan perundang-undangan daerah. Kedua, implementor harus menambah pengetahuan dan pengalaman sehingga lebih tegas dalam menjalankan SOP penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Covid-19 ABSTRACT This research on the implementation of the Banyumas Regency Regional Regulation Number 2 0f 2020 concerning Disease Prevention and Management (Covid-19) which is carried out at the Civil Service Police Unit (Satpol PP) for Regional Legislation Enforcement is a research using a qualitative method. The research findings through the interactive data analysis model are as follow: first, the comunications intensity beetween the implementaters and target groupos is good., which is influenced by socialization method through printed media, electronic media, internet and social media which are quite effective and integrated. Second, the quantity and quality of implementers, available budgets and sources of authority are sufficiently strong. On the side of the supporting equipment, it is still inadequate because its worn and demaged. Third, the implementers attitude is commited, honest and democrataic whwn carrying out the justifiable operaions, the lack of knowledge and experience in prosecutions has not succeeded the public in implementing the health protocol of Covid-19. Thwe fourth, Bureaucratic obstaclescan be resolved, but not all implementers can understand the standard operating prosedure (SOP) well. The outputs or imlpications of thie research are: first, the institution of Satpol PP needs toincrase the quantity and quality of facilities to support activities in implementing policies, especially in the field of regional law enforcement. Second, iimplementers must increase their knowledge and experience so that they are more assertive in implementing SOPs for enforcing Regional Legislation. Keywords: Implementation, Policy, Covid-19
Policy Formulation Of Banyumas Regency Regional Regulation Plan (RAPERDA) Concerning Detailed Spatial Plan (RDTR) Sokaraja District Banyumas Regency Suryoto, Suryoto
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 2/Juli (2022): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v12i2.3241

Abstract

ABSTRACT Policy formulation is one of the efforts used to develop various alternative policies aimed at solutions to problems that are included in the public agenda or policy agenda. This research was conducted in Sokaraja Urban Area. The reason for choosing the location was motivated by various Sokaraja people's rejection of the Sokaraja Urban RDTR, which was considered to be disturbing the community's interests. This led to a prolonged pause in RDTR discussions until 2018 when it again received a recommendation and approval from the Governor from the Ministry of Land and Spatial Planning. Therefore, this study aims to analyze and describe the process of developing regional regulations in more detail. (Raperda) Banyumas Regency on the Detailed Spatial Planning (RDTR) of Sokaraja City using qualitative research methods. Data collection in this study was carried out using in-depth interviews, observation, and recording techniques. The analytical method used is an interactive analysis model. The results of this study indicate the importance of identifying RDTR issues for the Sokaraja urban area in order to support urban spatial planning. The policy development process involves various actors from all walks of life, The results of this study indicate the importance of identifying RDTR issues for the Sokaraja urban area in order to support urban spatial planning. The policy development process involves various actors from all walks of life, The results of this study indicate the importance of identifying RDTR issues for the Sokaraja urban area in order to support urban spatial planning. The policy development process involves various actors from all walks of life, such as the Banyumas Regency Government, DPRD, the community, the private sector, and academics. The Policy Alternative Options Development process is carried out through zone agreements. The spatial planning is carried out to produce a general spatial plan and a detailed spatial plan. The development of urban areas is carried out in areas with high mobility. Urban areas are the center of each region. While at the stage of testing alternative policy options in the development of strategic areas. Keywords; Policy Alternative, Policy Formulation, Green open space ABSTRAKPerumusan kebijakan merupakan salah satu upaya yang digunakan untuk mengembangkan berbagai alternatif kebijakan yang ditujukan untuk pemecahan masalah yang masuk dalam agenda publik atau agenda kebijakan. Penelitian ini dilakukan di Kawasan Perkotaan Sokaraja. Alasan pemilihan lokasi tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai penolakan masyarakat Sokaraja terhadap RDTR Perkotaan Sokaraja yang dinilai mengganggu kepentingan masyarakat. Hal ini menyebabkan pembahasan RDTR terhenti cukup lama hingga tahun 2018 ketika kembali mendapat rekomendasi dan persetujuan dari Gubernur dari Kementerian Pertanahan dan Tata Ruang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses pengembangan peraturan daerah secara lebih rinci. (Raperda) Kabupaten Banyumas tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Sokaraja menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan perekaman. Metode analisis yang digunakan adalah model analisis interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya mengidentifikasi isu RDTR untuk kawasan perkotaan Sokaraja dalam rangka mendukung penataan ruang kota. Proses pengembangan kebijakan melibatkan berbagai aktor dari semua lapisan masyarakat, Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya mengidentifikasi isu-isu RDTR untuk wilayah perkotaan Sokaraja dalam rangka mendukung penataan ruang kota. Proses pengembangan kebijakan melibatkan berbagai aktor dari semua lapisan masyarakat, Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya mengidentifikasi isu-isu RDTR untuk wilayah perkotaan Sokaraja dalam rangka mendukung penataan ruang kota. Proses pengembangan kebijakan melibatkan berbagai aktor dari semua lapisan masyarakat, seperti Pemerintah Kabupaten Banyumas, DPRD, masyarakat, swasta, dan akademisi. Proses Pengembangan Opsi Alternatif Kebijakan dilakukan melalui kesepakatan zona. Penataan ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana tata ruang umum dan rencana rinci tata ruang. Pengembangan kawasan perkotaan dilakukan pada kawasan dengan mobilitas tinggi. Daerah perkotaan merupakan pusat dari setiap daerah. Sedangkan pada tahap pengujian alternatif pilihan kebijakan dalam pengembangan kawasan strategis.
Implementation Of Village-Owned Enterprises (BUMDES) In Sibalung Village, Kemranjen District, Banyumas Regency Ma'muri, Johar; Suryoto, Suryoto; Saputra, Anggara Setya; Lestari, Mery
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 2/Juli (2022): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v12i2.3102

Abstract

ABSTRACT This research is entitled Implementation of Village Owned Enterprise Management (Bumdes) in Sibalung Village, Kemranjen District, Banyumas Regency. That the role of village economic development is very important in building community welfare. Rural development is one way to eradicate poverty. Village development can be improved through developing the potential of the village economy and becoming a forum for rural communities to develop themselves and their environment independently and in a participatory manner. Village communities have the same rights to participate in growing and developing in building an equitable order of life and welfare.  One of the new approaches that is expected to be able to become a driving force for development and the wheels of the village economy is through the establishment of village community economic institutions called Village-Owned Enterprises (BUMDes) as one of the mainstay programs in increasing village economic independence. This study uses a qualitative research method with a case study approach.  Where the location of this research is in Sibalung Village, Kemranjen District, Banyumas Regency, which is a village that has a BUMDes which is currently developing. The results of this study are based on the approach to implementing policies and organizational management. The aspect of policy implementation looks at the management of BUMDes in terms of policies, target groups, and environmental factors, of which the three aspects have been going quite well in the implementation of BUMDes in Sibalung Village.   Keywords: BUMDes, Policy Implementation ABSTRAK Penelitian ini berjudul Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Bahwa peran pembangunan ekonomi Desa menjadi sangat penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pedesaan merupakan salah satu cara dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Pembangunan desa dapat ditingkatkan melalui pengembangan potensi perekonomian desa dan menjadi wadah bersama masyarakat pedesaan dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dan partisipatif. Masyarakat desa memiliki hak yang sama untuk ikut tumbuh dan berkembang dalam membangun tatanan kehidupan dan kesejahtraan secara merata. Salah satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menjadi penggerak pembangunan dan roda perekonomian desa adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi masyarakat desa yang disebut dengan istilah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dimana lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, yang mana merupakan desa yang memiliki BUMDes yang saat ini sedang berkembang. Hasil penelitian ini di dasarkan pada pendekatan implementasi kebijakan dan manajemen organisasinya. Adapaun aspek implementasi kebijakan melihat pengelolaan BUMDes dari sisi kebijakan, kelompok sasaran, dan faktor lingkungan, dimana dari tiga aspek tersebut sudah berjalan cukup baik pada pelaksanaan BUMDes di Desa Sibalung.   Kata Kunci: BUMDes, Implementasi Kebijakan
Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Susukan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Suryoto Suryoto; Anggara Setya Saputra; Devit Bagus Indranika; Ranjani Ranjani; Chamid Sutikno
Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri (JPMTB) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri (JPMTB) (Edisi Oktober)
Publisher : Pusat Studi Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (945.152 KB) | DOI: 10.36448/jpmtb.v1i2.23

Abstract

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu upaya yang sangat penting dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki fungsi sebagai upaya menciptakan pembedayaan masyarakat melalui pengelolaan potensi desa yang dimiliki agar mampu dimanfaatkan secara maksimal. Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Susukan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas merupakan kegiatan yang dilakukan untuk pengutan kelembagaan BUMDes agar mampu memaksimalkan fungsi- fungsi bisnis dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Upaya-upaya yang dialkukan dalam rangka penguatan kelembagaan BUMDes menjadi titik perhatian utama agar dapat mencapai suatu tujuan yang disepakati bersama-sama oleh berbagai pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan pengelolaan BUMDes Mitra Usaha Makmur di Desa Susukan, Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Melalui penguatan kelembagaan tersebut, diharapkan mampu meningkatkan kinerja dari masing masing pengurus dan memahami dari peran dan fungsi masing-masing lini serta meningkatkan perekonomian masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan secara merata. Sebagai wujud adanya keberadaan BUMDes tentu prioritas dalam pencapaian ialah memberikan kontibusi bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah desa. Maka kehadiran pengabdian kepada masyarakat mengenai Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Susukan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dianggap penting untuk dilaksanakan.
What is the Role of Organizational Culture, Competence and Motivation on the SMEs Performance in the Digital Era and the Covid-19 Pandemic? Suryoto Suryoto
International Journal of Social and Management Studies Vol. 3 No. 4 (2022): August 2022
Publisher : IJOSMAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5555/ijosmas.v3i4.227

Abstract

The purpose of this study is to identify the influence of Organizational Culture, Competence and Motivation on the SMEs Performance in the Digital Era and the Covid-19 Pandemic. This research method is quantitative through online surveys through online social media. The sampling technique used was purposive sampling technique with the number of samples determined as many as 130 SMEs staff respondents. The quantitative data analysis technique used partial least square structural equation modeling (PLS-SEM) analysis. Based on the results of calculations using PLS-SEM software version 3.0, the results of this study are: The organizational culture has a positive and significant effect on the performance of SME employees. Companies can strengthen organizational culture to improve employee performance. Competence variable has a significant and positive effect on the performance of SMEs. The motivation variable has a positive and significant eefect on the performance of SME employees. By providing motivation to employees both materially and morally will increase employee morale at work. Simultaneously there is a significant influence positive and significant relationship between organizational culture, competence and motivation variables towards SME employee performance
Increasing Digital Literacy in Realizing Golden Indonesia Alfriansa Agustina; Anggara Setya Saputra; Devit Bagus Indranika; Suryoto; Oti Kusumaningsih; Johar Mamuri; Emiraldo Win Pazqara
East Asian Journal of Multidisciplinary Research Vol. 1 No. 10 (2022): November 2022
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/eajmr.v1i10.1920

Abstract

It is diaccompanied by the condition of Indonesia where the literature movement in the ability of students to read in the world of education and society is still relatively minimal. One that can be done through the school literacy movement is one form of government awareness of the importance of building a culture of literacy in the world of education in order to create a culture of reading and writing in the school environment as an effort to realize lifelong education. The main and most basic activities are directed at increasing interest in reading. The values of character education can be conveyed implicitly in every learning process, especially in Indonesian language learning. The use of digital literacy is also able to lead students to be able to capture and retrieve information from the internet with teacher monitoring. It is able to broaden students horizons in taking knowledge broadly and facilitate students to be creative freely with maximum monitoring and supervision.