Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Idea JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi
Fitriana Januar Arifiana
Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Dukungan Yang Dibutuhkan Dalam Implementasi Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasar Pendekatan Analisis USG Fitriana Januar Arifiana; Ibung Prasetiya Utama; Jundi Widiantoro
Syntax Idea Vol 4 No 12 (2022): Syntax Idea
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v4i12.2058

Abstract

As a servant of government affairs, ASN is responsible for the development and implementation of strategic policies to maintain the continuity of government programs. The purpose of this study is to show what forms of support are needed by PFPP on the part of the state government in carrying out the evaluation function in the current conditions, and the most urgent, most serious, and most extensive support assistance. if this is not immediately addressed, placement will be made immediately and alternative solutions will be sought to support the effectiveness of the State Assessor's operational duties and duties in the current conditions. Data collection in research activities is a technique that is processed to obtain the necessary data and data sources, which can then be used with analytical techniques to draw sufficient conclusions, so that the method of data collection must be regulated appropriately. These results are the formulation of the problem as the most important and urgent risk management method in the administration of regional governance from the JFPP point of view, so that this information can serve as an example for the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform. , Ministry of Home Affairs or Ministry of Finance. As an oversight authority, DJKN determines the preferred political direction, especially to support the efficiency of carrying out tasks related to the duties of state experts. In conclusion, JFPP needs some form of local government support that is considered urgent and serious, which has the potential to worsen if not addressed immediately.
DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN DALAM IMPLEMENTASI JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH BERDASAR PENDEKATAN ANALISIS USG Jundi Widiantoro; Ibung Prasetiya Utama; Fitriana Januar Arifiana
JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi Vol 1 No 5 (2022): Desember 2022
Publisher : Melati Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59004/jisma.v1i5.234

Abstract

Salah satu wujud Jabatan Fungsional terbuka yang memungkinkan ada di instansi Pusat maupun Instansi Daerah adalah Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah (JFPP) dimana di lingkungan Pemerintah Daerah juga telah ada JFPP untuk mendukung proses pengelolaan BMD. Selaku Instansi Pembina, Kementerian Keuangan c.q. DJKN perlu memitigasi berbagai persoalan terkait dukungan yang di butuhkan para JFPP di Instansi Daerah (lingkungan Pemerintah Daerah) agar kemudian tidak menimbulkan masalah/ganjalan dalam implementasi fungsionalisasi jabatan Penilai Pemerintah. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menyajikan bentuk dukungan apa saja yang sekiranya dibutuhkan JFPP di lingkungan Pemda dalam implementasi fungsional penilai di kondisi saat ini, berikut memetakan dukungan yang paling mendesak, serius dan mempunyai potensi meluas jika tidak segera diatasi, untuk segera dipenuhi dan dicari alternatif solusi guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi fungsional Penilai Pemerintah dalam kondisi saat ini. Kajian ini menghimpun data melalui kuesioner yang ditujukan kepada JFPP Penilai di lingkungan Pemerintah Daerah, sementara dan analisis yang digunakan dalam kajian ini menggunakan pendekatan analisis Urgency, Seriousness, Growth (USG). Berdasarkan hasil penjumlahan pada penilaian Urgency, Seriousness, dan Growth (USG) didapatkan hasil bahwa aspek “belum tersedia prasarana yang dapat membantu menghitung capaian angka kredit JFPP” menjadi aspek prioritas pertama yang dibutuhkan oleh JFPP di lingkungan Pemerintah Daerah yang perlu didukung untuk ditindaklanjuti/diatasi. Selanjutnya, kiranya perlu disiapkan konstruksi kebijakan untuk mengantisipasi masalah terkait berbagai dukungan yang dibutuhkan oleh JFPP di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai urutan prioritas yang paling mendesak, serius dan mempunyai potensi meluas jika tidak segera diatasi.
Co-Authors Ibung Prasetiya Utama Jundi Widiantoro