Mohammad Haidar Mustaghfiri
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Kualitas Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta Mohammad Haidar Mustaghfiri; Priyanto Susiloadi
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 1, No 1 (2021): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebela

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (300.67 KB) | DOI: 10.20961/wp.v1i1.50893

Abstract

Pelayanan publik telah menjadi isu strategis di negara ini, karena layanan umum adalah hal dasar dari setiap negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Dinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Surakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 entang implementasi dari pelayanan terpadu satu pintu dengan otoritas untuk mengelola semua jenis perijinan dan non perijinanm yang salah satu jenis izin yangg dapat ditangani disini adalah izin mendirikan bangunan. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan kualitas layanan penerbitan izin bangunan (IMB) disediakan oleh DPMPTSP Surakarta untuk umum.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Dengan fokus penelitian yang didasarkan pada kualitas layanan yang dirumuskan oleh Parasuraman: nyata keandalan, responsif, jaminan dan empati. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dan accidental sampling. Jenis data yang dihasilkan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data mengunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Validasi data menggunakan teknik metodologis triangulasi. Teknik analisis menggunakan model interaktif,Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas bangunan Layanan penerbitan ijin menyediakan DPMPTSP Surakarta. Dalam tangibles aspek perlu lebih banyak kursi tunggu dan ruang tunggu pembangunan. Aspek kehandalan, umum sudah mendapatkan prosedur ederana dan penerangan prosedur. Responsif aspek, dengan memberikan pembagian tugas di layanan untuk memberikan kesempatan layanan. Aspek jaminan, legalitas pembiayaan yang diberikan oleh Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD). Aspek empati, petugas memiliki sikap pribadi yang baik selama memberikan layanan kepada publik.