Ega Anzani
Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA INFORMASI NASABAH Titie Syahnaz Natalia; Ega Anzani
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v7i2.1928

Abstract

Pasal 40 ayat (1) Undang –Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang perbankan memberikan suatu kewajiban bagi Bank untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpananya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41 A, Pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 44 A. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, artinya tidak sembarangan orang yang dapat membuka rahasia bank tersebut seperti yang ditegaskan di dalam undang-undang perbankan. Bentuk dan batasan rahasia bank yang diatur di dalam undang-undang dan peraturan terkait dan sanksi-sanksi bagi pihak banyak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank tersebut. Sudah banyak peraturan-peraturan baru yang memberikan penafsiran maupun peluasan arti terhadap rahasia bank, sehingga memerlukan perubahan terhadap pasal 40 Undang-Undang Perbankan tentang rahasia bank, sedangkan tanggung jawab pihak bank terhadap pelanggaran rahasia bank dapat saja melalui pidana, perdata, maupun administrasi.
A Comparative Analysis of KPPU Sanctions on Tender Collusion in Public Procurement in Indonesia Eduardo, Herroe; Anzani, Ega; Natalia, Titie Syahnaz
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2025): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v10i1.3572

Abstract

Collusion in public procurement tenders in Indonesia, particularly in the context of Hajj-related services, has been a persistent issue despite sanctions imposed by the Indonesian Competition Commission (KPPU). This study analyses KPPU’s approach to sanctions and compares it with international best practices to assess the effectiveness of these measures in preventing anti-competitive practices. Case studies of procurement for Hajj souvenirs, equipment, food, and transportation from 2007 to 2018 indicate that KPPU fines have not provided a sufficient deterrent to prevent repeat collusion. Factors such as weak law enforcement, close business relationships between companies, and ineffective oversight contribute to the recurrence of tender collusion. Through a comparative approach, this study provides recommendations for strengthening regulations, enforcing more stringent sanctions, and enhancing oversight to promote fair competition in public procurement in Indonesia.