Garuda - Garba Rujukan Digital

Moh. Ali Hofi

Universitas Ibrahimy

Author-ID : 5661550

Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Formulasi Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ahmad Yunus; Moh. Ali Hofi
HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2021): HUKMY : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Fiat justitia ruat caelum, artinya hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh. Kalimat ini diucapkan oleh pemangku kekuasaan Romawi, Lucius Calpurnius Piso Caesoninus (43 SM). Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk mampu memberantas tindak pidana korupsi yang akibatnya sangat merugikan negara khususnya keuangan negara. Dalam Undang-undang KPK (Pasal 12 (1) huruf a), lembaga ini diberi kewenangan melakukan penyadapan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Dengan diberikannya wewenang penyadapan kepada KPK oleh undang-undang maka memudahkan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi, hal ini terbukti dengan banyaknya kasus korupsi dinegeri ini yang dituntaskan oleh KPK. Namun akhir-akhir ini kewenangan penyadapan tersebut dibatasi oleh Undang-undang KPK yang baru, yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana lembaga KPK dalam melakukan penyadapan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari dewan pengawas yang dibentuk oleh DPR dan Presiden. Hal ini memicu beberapa hal yang menyebabkan proses penyadapan menjadi terhambat atau bahkan tidak bisa dilakukan secara leluasa oleh KPK.

JUDICIAL REVIEW SATU ATAP DI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI REFLEKSI TERHADAP PROBLEMATIKA DAN TANTANGAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA Moh. Ali Hofi
HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 (2021): HUKMY : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Judicial review merupakan suatu upaya hukum agar dapat keluar dari peroalan regulasi yang dihasilkan pembentuk uu dengan kualitas rendah. namun demikian, penyelenggaraan judicial review pada praktiknya selama ini dapat memunculkan suatu persoalan hukum. Penyebabnya di antaranya adalah pembagian kewenangan dalam praktik judicial review oleh MK dan MA untuk melakukan judicial review. Disamping hal di atas, beberapa alasan pengujian satu atap di Mahkamah Konstitusi didasari beberapa alasan, di antaranya mengurungi beban menumpuk di Mahkamah Agung mengingat MA tidak hanya sekedar menguji regulasi dibawah uu, kasasi, peninjauan kembali kasus pidana dan perdata serta TUN juga menjadi bagian dari kewenangan MA yang tidak terpisahkan, kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat, efisiensi dan efektifitas dapat diwujudkan bila dilakukan dalam satu atap di MK. Praktik judicial review di Mahkamah Konstitusi sangat terbuka bila di bandingkan MA. Karenanya judicial review satu di MK Urgent untuk dilaksanakan. Tulisan ini mengkaji dengan konkrit persoalan dualisme judicial review dalam perspektif negara hukum serta ugensi judicial review satu pintu di MK sebagai solusi atas problematika di atas.

ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP TINGGINYA PERCERAIAN AKIBAT PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SITUBONDO KELAS IA) Fitrotun Nisa’; Ainun Najib; Moh. Ali Hofi
HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 (2022): HUKMY : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Banyak sekali faktor yang menjadi pertimbangan hakim sebelum mengeluarkan penetapan dispensasi nikah. Salah satu pertimbangan hakim adalah MBA (Married bya Accident) yang mana calon wanita hamil diluar nikah. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang mana mengggabungkan antara Undang-undang dengan realita yang ada di masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan salah satu hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemberian dispensasi nikah harus melewati beberapa tahap menyesuaikan alasan-alasan para pemohon untuk diterima atau tidaknya permohonan dispensasi nikah. faktor yang mendukung pernikahan dini adalah faktor ekonomi, kurangnya pendidikan, dan terjadinya hamil diluar nikah. Dampak negatif dari pemberian dispensasi nikah adalah terjadinya kekerasan rumah tangga dikarenakan emosi yang sangat labil yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Dampak positif dari pemberian dispensasi nikah yaitu dapat meringankan beban orang tua, terhindarnya dari pergaulan bebas dan hamil diluar nikah.

Title

Found 3 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 3 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search