Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Social Science, Humanitis and Humaniora Adpertisi Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
wahyuni idrus
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
EFEKTIVITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KEJAKSAAN NEGERI BULUKUMBA wahyuni idrus
JSSHA ADPERTISI JOURNAL Vol. 1 No. 2 (2021): Des 2021
Publisher : JSSHA ADPERTISI JOURNAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.89 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil kerja penegakan hukum oleh penyidikan terhadap tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris atau yuridis sosologis dan penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil kerja penegakan hukum oleh penyidikan terhadap tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Bulukumba masih kurang efektif karena belum adanya aturan yang secara tegas memberikan kewenangan kepada kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi juga di sebabkan lemahnya bukti yang kurang detail dan spesifik,serta rill pada pembuktian sebuah tindak pidana korupsi. Penulis menyarankan perlu adanya pengaturan yang lebih jelas lagi terutama tindak pidana korupsi,agar kepastian hukum dapat dicapai dan lebih memperjelas lembaga yang berwenang secara tersendiri dalam penanganan tindak pidana korupsi,dan pemahaman tentang masing-masing kewenangan antara subsistem dalam sistem peradilan pidana dalam penegakan kordinasi terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum tindak pidana korupsi,serta peningkatan kordinasi terhadap lembaga penegak hukum yang terkaitguna meningkatkan peranan nya masing-masing dalam mendukung tindak pidana korupsi juga untuk semua lapisan masyarakat terutama para penegak hukum dalam menegakan keadilan mengikuti peraturan sebaiknya harus juga di ikuti sertakan dengan pemahaman agama dan melihat seberapa besar manfaat penjatuhan hukuman.
Tindak Pidana Penganiayaan oleh Pengemudi Ojek Konvesional terhadap Pengemudi Transportasi Online Wahyuni Idrus
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 2 No. 1 (2024): February - May 2024
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v2i1.51

Abstract

This study aims to determine the factors behind the rampant acts of violence by conventional motorcycle taxi drivers against online transportation drivers and to determine the forms of violence experienced by online transportation drivers and the resolution of efforts to overcome them. This study uses an empirical research type, the location of this research is in the Makassar City area and the Makassar Police Headquarters, South Sulawesi Province, located on Jalan Ahmad Yani, by conducting two data collection techniques through literature and field collection techniques such as interviews and observations. The results of this study are the factors behind the rampant acts of violence by conventional motorcycle taxi drivers against online transportation drivers, namely based on factors of jealousy, fighting over passengers, envy, differences in services provided by each online transportation driver with conventional motorcycle taxis and differences in fares and ease of using transportation. While the form of violence experienced by online transportation drivers and the resolution of efforts to overcome it is because online transportation drivers and conventional motorcycle taxis often argue, which usually ends in chaos. Online drivers' motorbikes were also damaged and helmets confiscated for violating conventional motorcycle taxi base areas with agreed pick-ups. At some point, traditional motorcycle taxis lost their market share compared to online transportation, forcing a decrease in passenger volume, but mediation between the two parties involved was able to resolve violent violations in the Makassar City area without having to take legal action. The agreement reached by both parties during the mediation process was the final result.
Co-Authors