Mualim Mualim
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD SIMPANAN MUDHARABAH DI UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH (UJKS) MEKAR JAYA Alfan Syafi’i; Mualim Mualim; Siffa Khoerunisa
Al Barakat Vol 2 No 01 (2022): Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah (Muamalah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.997 KB) | DOI: 10.59270/jab.v2i01.104

Abstract

Manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Maka dari itulah manusia disebut sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu bersosialisasi atau berinteraksi.Salah satu interaksi tersebut adalah dalam hal bermuamalah, contohnya seperti pelaksanaan muamalah yang ada di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Mekar Jaya dalam akad Mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola modal). Dalam menentukan penetapan nisbah bagi hasil sudah disesuaikan dengan sistem dan ketentuan SOP dalam setiap kantor. Tetapi apakah implementasi akad simpanan Mudharabah di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Mekar Jaya sudah sesuai menurut hukum Islam atau tidak.Maka dari itu rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu bagaimana implementasi akad simpanan Mudharabah di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Mekar Jaya dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi akad simpanan Mudharabah di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Mekar Jaya.Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab kedua pertanyaan sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang peneliti peroleh kemudian direduksi, disajikan dan disimpulkan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi akad simpanan Mudharabah di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Mekar Jaya telah memenuhi rukun dari akad Mudharabah tetapi ada syarat dari akad Mudharabah yang belum terpenuhi, maka implementasi akad simpanan Mudharabah di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Mekar Jaya belum sepenuhnya sesuai dengan syariat hukum Islam.
Tradisi Titip sebagai Praktik Utang-Piutang pada Acara Walimatul 'Ursy dalam Perspektif Hukum Islam Elis Muhlisoh; Mualim Mualim; Yayat Hidayat
AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law) Vol. 7 No. 1 (2026): AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59270/mashalih.v7i1.415

Abstract

The titip tradition in walimatul 'ursy (wedding feast) ceremonies has long been practiced by the community of Sembawa Village, Jalaksana District, Kuningan Regency. In this tradition, individuals provide money or goods to those organizing a walimatul 'ursy with the expectation of receiving a similar return when they hold a comparable event in the future. This practice essentially creates an unwritten debt relationship based on mutual trust and local customs. This study aims to analyze the implementation of the titip tradition in walimatul 'ursy ceremonies in Sembawa Village and to examine its conformity with Islamic law. This research employs a qualitative approach and is categorized as field research. Data were collected through semi-structured interviews and documentation, utilizing both primary and secondary data sources. The findings reveal that the titip tradition practiced by the people of Sembawa Village can be classified as a qardh (loan) contract that is permissible under Islamic law, as it fulfills the pillars and conditions of qardh and is supported by the concept of 'urf (custom) that does not contradict Islamic principles. In practice, there are two forms of repayment: repayment with similar objects and repayment with dissimilar objects. Repayment with similar objects is consistent with the provisions of qardh in Islamic law. Meanwhile, repayment with dissimilar objects does not fully comply with one of the requirements of qardh, namely the obligation to return an equivalent object. However, such a practice may still be accepted as long as it is carried out based on mutual agreement and willingness (taradhin) between both parties, without any element of coercion or injustice.