This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM
Etty Susilowati
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ARTI PENTING PERJANJIAN TERTULIS ANTARA PEMILIK DAN PENGGUNA KARYA SENI FOTOGRAFI UNTUK KEPENTINGAN PROMOSI KOMERSIAL Sujana Donandi; Etty Susilowati
LAW REFORM Vol 11, No 1 (2015)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (75.21 KB) | DOI: 10.14710/lr.v11i1.15753

Abstract

Hasil karya seni fotografi merupakan salah satu ciptaan yang sering digunakan pada promosi komersial. Perjanjian berbentuk tertulis pada penggunaan hasil karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum dalam hubungan hukum antara pemilik dan pengguna hasil karya seni fotografi. Perlindungan hukum juga diperlukan dalam penggunaan hasil karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial tanpa izin guna mengembalikan hak-hak yang seharusnya dinikmati oleh pemilik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui arti penting perjanjian tertulis pada penggunaan hasil karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial dan mendalami mengenai penyelesaian penggunaan hasil karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial tanpa izin dari pemilik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Simpulan Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan hasil karya seni untuk kepentingan promosi komersial perlu diperjanjikan secara tertulis karena beberapa alasan berikut: (a) Perjanjian tertulis dapat menjadi bukti untuk melaksanakan prestasi (b) Perjanjian tertulis dapat menjadi alat bukti yang kuat (c) Untuk menentukan siapa Pencipta karya seni fotografi dalam suatu hubungan kerja (d) Sebagai dasar untuk menentukan siapa Pemegang Cipta karya seni fotogtrafi (e) Perjanjian tertulis dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga. Penyelesaian penggunaan hasilĀ  karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial tanpa izin dapat ditempuh melalui beberapa cara sebagai berikut: (a) melalui alternatif penyelesaian perkara di luar persidangan, seperti konsultasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli (b) Arbitrase (c) melalui mekanisme pengadilan.
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP SALAK SIDIMPUAN SEBAGAI KEKAYAAN ALAM TAPANULI SELATAN Dara Quthni Effida; Etty Susilowati; Kholis Roisah
LAW REFORM Vol 11, No 2 (2015)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (101.003 KB) | DOI: 10.14710/lr.v11i2.15765

Abstract

Salak Sidimpuan yang berasal Tapanuli Selatan memiliki potensi untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai indikasi geografis. Penelitian ini menganalisis perlunya Salak Sidimpuan mendapatkan perlindungan hukum sebagai Indikasi Geografis Tapanuli Selatan dan upaya Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Salak Sidimpuan sebagai kekayaan alam Tapanuli Selatan. Metode pendekatan penelitian yuridis empiris. Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi lokasi penelitian dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data melalui studi penelitian kepustakaan serta studi lapangan. Metode analisis dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Urgensi Salak Sidimpuan mendapatkan perlindungan hukum sebagai Indikasi Geografis Tapanuli Selatan karena secara ekonomis, salak sidimpuan memiliki pengaruh yang besar karena sebagian besar masyarakat Tapanuli Selatan perekonomiannya ditopang oleh buah Salak Sidimpuan. Secara Yuridis, Salak Sidimpuan yang memiliki karakteristik berbeda dengan salak daerah lain, memiliki reputasi yang baik, dan masih terjaga Eksistensinya sampai saat ini memerlukan perlindungan hukum sebagai Indikasi Geografis dan dapat dimiliki komunal bagi masyarakat Tapanuli Selatan. Upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Salak Sidimpuan hanya diberikan Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemerintah Daerah memberikan bimbingan, advokasi dan pembinaan terhadap Koperasi yang didirikan petani Salak Sidimpuan.