Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nizham Journal of Islamic Studies QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Edi Susilo
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Indonesia
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
POTRET PENYELESAIAN MASALAH HUKUM ERA SAHABAT MELALUI IJTIHAD Edi Susilo; Yahya Aziz; Sabki Ati Murtafi’ah
Nizham Jurnal Studi Keislaman Vol 11 No 01 (2023): Nizham: Jurnal Studi Keislaman
Publisher : Pascasarjana IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/nizham.v11i01.6951

Abstract

Artikel ini membahasa tentang praktik ijtihad di masa sahabat, di mana pada era tersebut merupakan masa setelah wafatnya Rasulullah saw. problem sosial yang berkaitan dengan huku mulai bermunculan sering dengan perkembangan wilayah Islam diberbagai daerah seperti Mesir, Siria, Irak, dan juga Iran. Sedangkan para sahabat dituntut untuk dapat memberri solusi hukum terhadap masalah hukum yang muncul di masyarakat, ketika jawaban tidak ditemukan di dalam al-Qur’an maupun al-Hadits maka mau tidak mau penyelesaian masalah tersebut harus diselesaikan melalui ijtihad. Peneitian ini merupakan penelitian libraryresearch, di mana pengambilan sumber berrasal dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang berkaitan dengan ijtihad yang dilakukan oleh sahabt nabi. Hasil penelitian ini adalah berbagai penyeesaian masalah hukum melalui Ijtihad diantaranya adalah Abu Bakar memutuskan bagian warisan nenek adalah seperenam, meskipun bagian nenek tidak dijelaskan di dalam al-Qur’an. Umar tidak memberlakukan potong tangan dalam kasus pencurian sebab saat itu musim paceklik dan orang itu mencuri karena kelaparan. Ijtihad juga dilakukan oleh Utsman yakni tentang penambahan adzan salat Jum’at agar masyarakat segera bersiap dan lebih awal hadir di masjid. Ali bin Abi Talib pernah melepaskan seorang perempuan yang telah berada di tangan eksekutor yang akan mengeksekusinya, sebab perempuan tersebut lemah akalnya (gila).
PEMIKIRAN QASIM AMIN TERHADAP EMANSIPASI PEREMPUAN DALAM HAK MENENTUKAN PASANGAN PERKAWINAN DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA Rahma Nufiza Amalia Putri; Jayusman Jayusman; Edi Susilo
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1404

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji gagasan Qasim Amin tentang emansipasi perempuan dalam hak menentukan pasangan perkawinan serta menganalisis relevansinya dengan hukum keluarga di Indonesia dengan menyoroti kesenjangan antara norma dan praktik. Berbeda dari kajian sebelumnya yang bersifat umum, penelitian ini memfokuskan pada hak perempuan dalam memilih pasangan berdasarkan pemikiran Qasim Amin dan keterkaitannya dengan sistem hukum keluarga di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian library research menggunakan metode pengumpulan data studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Qasim Amin menekankan pentingnya kebebasan memilih pasangan secara sadar tanpa paksaan sebagai dasar peningkatan derajat perempuan. Titik relevansi spesifik dengan hukum positif di Indonesia ditemukan pada pengakuan prinsip persetujuan kedua calon mempelai yang diatur dalam Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 16 KHI, serta legitimasi proses saling mengenal (khitbah) sebagai ruang pembentukan kesepakatan yang autentik. Namun, secara empiris masih terdapat kesenjangan akibat tekanan budaya patriarkal dan tingginya angka dispensasi kawin yang sering kali mereduksi persetujuan perempuan menjadi sekadar formalitas. Sebagai rekomendasi praktis, diperlukan penguatan edukasi hukum bagi masyarakat untuk menjamin hak substantif perempuan dalam memilih pasangan serta pembatasan intervensi keluarga yang berlebihan guna mewujudkan stabilitas rumah tangga yang berkeadilan.
PENERAPAN UU NO. 6 TAHUN 2014 PASAL 55 TENTANG FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH DI DESA PENYANDINGAN KECAMATAN BANGKUNAT KABUPATEN PESISIR BARAT Mardiyan Mardiyan; Frenki Frenki; Edi Susilo
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 2 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i2.1658

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Penyandingan, Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Permasalahan akademik penelitian terletak pada adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang menempatkan BPD sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa dengan kondisi empiris yang menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penyaluran BLT Dana Desa belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut tercermin dari belum optimalnya ketepatan sasaran penerima manfaat, rendahnya transparansi, serta lemahnya efektivitas pengawasan dalam setiap tahapan penyaluran bantuan. Rumusan masalah penelitian mencakup pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap BLT Dana Desa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan analisisnya dalam perspektif fiqh siyāsah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan BPD telah dilaksanakan melalui musyawarah desa, pengawasan penetapan penerima manfaat, dan pengawasan penyaluran BLT Dana Desa, namun pelaksanaannya masih bersifat formal dan belum substantif. Hambatan utama meliputi keterbatasan kapasitas kelembagaan, rendahnya pemahaman terhadap regulasi, dan belum optimalnya independensi pengawasan. Dalam perspektif fiqh siyāsah, pelaksanaan fungsi pengawasan BPD sejalan dengan prinsip hisbah, amanah, dan al-'adālah, tetapi implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai tersebut.
Co-Authors Bagus Kusumo Hadi Frenki Frenki Jayawarsa, A.A. Ketut Jayusman Mardiyan Mardiyan Moh. Mukri Rahma Nufiza Amalia Putri Sabki Ati Murtafi’ah