Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nizham Journal of Islamic Studies QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Kartika: Jurnal Studi Keislaman Madania: Jurnal Kajian Keislaman
Edi Susilo
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
POTRET PENYELESAIAN MASALAH HUKUM ERA SAHABAT MELALUI IJTIHAD Edi Susilo; Yahya Aziz; Sabki Ati Murtafi’ah
Nizham Jurnal Studi Keislaman Vol 11 No 01 (2023): Nizham: Jurnal Studi Keislaman
Publisher : Pascasarjana IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/nizham.v11i01.6951

Abstract

Artikel ini membahasa tentang praktik ijtihad di masa sahabat, di mana pada era tersebut merupakan masa setelah wafatnya Rasulullah saw. problem sosial yang berkaitan dengan huku mulai bermunculan sering dengan perkembangan wilayah Islam diberbagai daerah seperti Mesir, Siria, Irak, dan juga Iran. Sedangkan para sahabat dituntut untuk dapat memberri solusi hukum terhadap masalah hukum yang muncul di masyarakat, ketika jawaban tidak ditemukan di dalam al-Qur’an maupun al-Hadits maka mau tidak mau penyelesaian masalah tersebut harus diselesaikan melalui ijtihad. Peneitian ini merupakan penelitian libraryresearch, di mana pengambilan sumber berrasal dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang berkaitan dengan ijtihad yang dilakukan oleh sahabt nabi. Hasil penelitian ini adalah berbagai penyeesaian masalah hukum melalui Ijtihad diantaranya adalah Abu Bakar memutuskan bagian warisan nenek adalah seperenam, meskipun bagian nenek tidak dijelaskan di dalam al-Qur’an. Umar tidak memberlakukan potong tangan dalam kasus pencurian sebab saat itu musim paceklik dan orang itu mencuri karena kelaparan. Ijtihad juga dilakukan oleh Utsman yakni tentang penambahan adzan salat Jum’at agar masyarakat segera bersiap dan lebih awal hadir di masjid. Ali bin Abi Talib pernah melepaskan seorang perempuan yang telah berada di tangan eksekutor yang akan mengeksekusinya, sebab perempuan tersebut lemah akalnya (gila).
Problems of Mediation by Religious Court Judges in Lampung Province A. Kumedi Ja’far; Erik Rahman Gumiri; Edi Susilo
Madania: Jurnal Kajian Keislaman Vol 28, No 2 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/madania.v28i2.6591

Abstract

This article discusses the problems surrounding mediation by Religious Court judges in Lampung Province. Mediation can help simplify a dispute so that it can be resolved more cheaply and quickly. Interestingly, mediation allows litigants to find their solutions or settlements, expecting each party to be satisfied and fairly treated. However, this is not the case in real life. Mediation implementation falls short for a variety of reasons. The results of this study show that the mediation carried out by judges at the Religious Court of Lampung has several problems. Judges are unable to provide optimal mediation in divorce cases because mediation is frequently carried out in their respective homes by religious or traditional leaders. As a result, when mediation takes place in court, the mediation is less than optimal, and the divorce process is thought to be complicated or prolonged. Because not all judges hold mediator certificates, their ability to conduct mediation remains limited. When acting as mediators, some judges appear to be trial judges instead of judges who have received mediator training. Policies such as 'one-day minutes, one-day publish' indirectly impact the performance of judge mediators, despite some Religious Courts setting aside special time for mediation. Artikel ini membahas tentang permasalahan mediasi yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama di Provinsi Lampung. Mediasi dapat membantu menyederhanakan suatu sengketa sehingga dapat diselesaikan dengan lebih murah dan cepat. Menariknya, mediasi memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi atau penyelesaiannya, dengan harapan masing-masing pihak merasa puas dan diperlakukan secara adil. Namun, kenyataan di lapangan tidak demikian. Pelaksanaan mediasi tidak berjalan dengan baik dengan berbagai penyebab.. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Lampung memiliki beberapa permasalahan. Hakim tidak dapat memberikan mediasi yang optimal dalam perkara perceraian karena mediasi sering kali dilakukan di rumah masing-masing oleh tokoh agama atau adat. Akibatnya, ketika mediasi dilakukan di pengadilan, mediasi menjadi kurang optimal, dan proses perceraian dianggap rumit atau berlarut-larut. Karena tidak semua hakim memiliki sertifikat mediator, maka kemampuan mereka dalam melakukan mediasi pun menjadi terbatas. Ketika bertindak sebagai mediator, beberapa hakim tampak seperti hakim pengadilan, bukan hakim yang telah mendapatkan pelatihan mediator. Kebijakan seperti 'one-day minutes, one-day publish' secara tidak langsung berdampak pada kinerja mediator hakim, meskipun beberapa Pengadilan Agama menyediakan waktu khusus untuk mediasi.
PEMIKIRAN QASIM AMIN TERHADAP EMANSIPASI PEREMPUAN DALAM HAK MENENTUKAN PASANGAN PERKAWINAN DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA Rahma Nufiza Amalia Putri; Jayusman Jayusman; Edi Susilo
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1404

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji gagasan Qasim Amin tentang emansipasi perempuan dalam hak menentukan pasangan perkawinan serta menganalisis relevansinya dengan hukum keluarga di Indonesia dengan menyoroti kesenjangan antara norma dan praktik. Berbeda dari kajian sebelumnya yang bersifat umum, penelitian ini memfokuskan pada hak perempuan dalam memilih pasangan berdasarkan pemikiran Qasim Amin dan keterkaitannya dengan sistem hukum keluarga di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian library research menggunakan metode pengumpulan data studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Qasim Amin menekankan pentingnya kebebasan memilih pasangan secara sadar tanpa paksaan sebagai dasar peningkatan derajat perempuan. Titik relevansi spesifik dengan hukum positif di Indonesia ditemukan pada pengakuan prinsip persetujuan kedua calon mempelai yang diatur dalam Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 16 KHI, serta legitimasi proses saling mengenal (khitbah) sebagai ruang pembentukan kesepakatan yang autentik. Namun, secara empiris masih terdapat kesenjangan akibat tekanan budaya patriarkal dan tingginya angka dispensasi kawin yang sering kali mereduksi persetujuan perempuan menjadi sekadar formalitas. Sebagai rekomendasi praktis, diperlukan penguatan edukasi hukum bagi masyarakat untuk menjamin hak substantif perempuan dalam memilih pasangan serta pembatasan intervensi keluarga yang berlebihan guna mewujudkan stabilitas rumah tangga yang berkeadilan.
PENERAPAN UU NO. 6 TAHUN 2014 PASAL 55 TENTANG FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH DI DESA PENYANDINGAN KECAMATAN BANGKUNAT KABUPATEN PESISIR BARAT Mardiyan Mardiyan; Frenki Frenki; Edi Susilo
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 2 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i2.1658

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Penyandingan, Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Permasalahan akademik penelitian terletak pada adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang menempatkan BPD sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa dengan kondisi empiris yang menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penyaluran BLT Dana Desa belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut tercermin dari belum optimalnya ketepatan sasaran penerima manfaat, rendahnya transparansi, serta lemahnya efektivitas pengawasan dalam setiap tahapan penyaluran bantuan. Rumusan masalah penelitian mencakup pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap BLT Dana Desa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan analisisnya dalam perspektif fiqh siyāsah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan BPD telah dilaksanakan melalui musyawarah desa, pengawasan penetapan penerima manfaat, dan pengawasan penyaluran BLT Dana Desa, namun pelaksanaannya masih bersifat formal dan belum substantif. Hambatan utama meliputi keterbatasan kapasitas kelembagaan, rendahnya pemahaman terhadap regulasi, dan belum optimalnya independensi pengawasan. Dalam perspektif fiqh siyāsah, pelaksanaan fungsi pengawasan BPD sejalan dengan prinsip hisbah, amanah, dan al-'adālah, tetapi implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai tersebut.
Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di pasar bukit kemuning: Analisis Siyasah Tanfidziyah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara Diana Novita Sari; Iskandar Syukur; Edi Susilo
Kartika: Jurnal Studi Keislaman Vol. 6 No. 2 (2026): Kartika: Jurnal Studi Keislaman (May)
Publisher : Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPT NU) PCNU Kabupaten Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59240/kjsk.v6i2.930

Abstract

This study aims to examine the implementation of Article 4 of the North Lampung Regency Regional Regulation Number 02 of 2017 concerning waste management in Bukit Kemuning Market from the perspective of siyasah tanfidziyah. The focus of this research lies in the implementation of policies by the Environmental Agency of North Lampung Regency as the executive institution responsible for realizing public welfare through waste management. This study employs a qualitative approach using field research methods. Data collection techniques were conducted through interviews, observations, and documentation involving informants from the Environmental Agency, the Head of Bukit Kemuning District, Uberli (Environmental Cleanliness Unit) and market traders. The results of the study indicate a gap between the provisions of the regional regulation and its implementation in the field. This is reflected in the accumulation of waste, the low awareness of the community and traders in maintaining cleanliness, and the limited waste management facilities and infrastructure. The main inhibiting factors include insufficient budget allocation, the absence of temporary waste disposal sites (TPS), and the limited number of waste transportation vehicles. From the perspective of siyasah tanfidziyah, this policy implementation has not fully reflected Islamic values because the local government, as ulil amri, has not optimally carried out its mandate to achieve public welfare
Co-Authors A. Kumedi Ja’far Bagus Kusumo Hadi Diana Novita Sari Erik Rahman Gumiri Frenki Frenki Iskandar Syukur Jayawarsa, A.A. Ketut Jayusman Mardiyan Mardiyan Moh. Mukri Rahma Nufiza Amalia Putri Sabki Ati Murtafi’ah