Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu
Mriya Afifah Furqania
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI Mriya Afifah Furqania; Ahmad Sholikhin Ruslie
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 3 No. 1 (2023): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v3i1.195

Abstract

This research is meant to find out and explain whether a country or government is sued if it fails to provide protection for personal data. This research uses normative juridical research methods with a statutory approach method and a conceptual approach equipped with two legal materials, namely primary legal materials in the form of laws and regulations and secondary legal materials in the form of books and journal articles. The novelty of this research is the existence of new laws and regulations on personal data protection, namely by using Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. The results obtained from this study are that the state / government is able to be held accountable if it fails to provide protection for personal data.  This can be seen from Article 12 of the Personal Data Protection Law which states the rights of personal data subjects, one of which has the right to sue and receive compensation for violations in the processing of personal data. However, the provisions regarding compensation procedures have not been further regulated in the implementing government regulations of the Personal Data Protection Law. The conclusion of this study found that there is a right of citizens to sue and receive compensation other than the Civil Code, the Population Administration Law and the Electronic Information and Transactions Law. This right is born from the fault of the government in the form of unlawful acts by the government or onrechtmatige overheisdaad.
KEBOCORAN DATA PRIBADI MELALUI FITUR STICKER DI DALAM PLATFORM INSTAGRAM Adetya Firnanda; Revita Pirena Putri; Mriya Afifah Furqania
Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU) Vol 1 No 1 (2021): SEMNASTEKMU
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/semnastekmu.v1i1.98

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan sistem elektronik serta mencari tahu mengenai upaya-upaya penyelenggara sosial media sebagai penyelenggara sistem elektronik untuk melindungi data pribadi penggunanya. Kebaruan yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah pencarian upaya penyelenggara sosial media untuk memberikan perlindungan data pribadi terhadap fitur-fitur yang disediakan dengan menggunakan metode studi kepustakaan dengan meneliti beberapa peraturan perundang-undangan dan didukung dengan bahan sekunder dari banyak referensi. Penelitian ini beranjak dari adanya kasus penyalahgunaan data pribadi melalui fitur yang disediakan di salah satu media sosial yaitu Instagram. Fitur tersebut digunakan untuk mencari data pribadi penggunanya seperti gambar diri, nama panggilan, dan data penting lainnya yang kemudian dicuri dan disalahgunakan oleh pihak ketiga. Terlihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan salah seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan pelaksananya mengisyaratkan adanya perlindungan data pribadi baik dari pencurian maupun penyalahgunaan serta kewajiban baik penyelenggara maupun pengguna sistem elektronik. Berdasarkan hal tersebut maka dibutuhkan sebuah upaya khususnya dari penyelenggara media sosial sebagai penyelenggara sistem elektronik untuk mengaktifkan fitur-fitur tertentu yang dapat melindungi para penggunanya seperti pengaktifan fitur anti cuplikan layar hingga verifikasi data.
Co-Authors Adetya Firnanda Ahmad Sholikhin Ruslie Revita Pirena Putri