Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu
Revita Pirena Putri
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
URGENSI PENGATURAN PRINSIP MINIMAL UTANG SEBAGAI SYARAT KEPAILIATAN BAGI DEBITOR Revita Pirena Putri; Endang Prasetyawati
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 3 No. 1 (2023): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v3i1.197

Abstract

Bankruptcy is an example of a form of effort that can be taken by the parties as an effort to ask for accountability. In Article 2 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Payment of Debt, it regulates the requirements for a debtor to be declared bankrupt by the Court. There are at least 3 requirements, namely, the debtor has 2 or more creditors, there is at least one debt that has not been paid in full and there is debt that is due and collectible. However, in relation to these requirements, Indonesia has not regulated the provisions for the amount of debt borne by the debtor so that the debtor can be declared bankrupt. Problems will arise, if the debtor who is bankrupt is a debtor who has a greater amount of wealth compared to the debt he has. This study aims to find out, understand and explain the urgency of minimum debt arrangements as a condition for debtors to be bankrupt. The research method used is normative juridical with statutory law approach, approach and comparative approach through sources of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials which are collected using collection techniques in the form of inventorying and categorizing legal materials which are then analyzed using prescriptive analysis techniques. The results of this study are that the minimum debt principal arrangement is a condition that must be regulated in bankruptcy arrangements in Indonesia. The existence of minimum debt requirements for filing for bankruptcy against debtors can provide legal protection for debtors
KEBOCORAN DATA PRIBADI MELALUI FITUR STICKER DI DALAM PLATFORM INSTAGRAM Adetya Firnanda; Revita Pirena Putri; Mriya Afifah Furqania
Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU) Vol 1 No 1 (2021): SEMNASTEKMU
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/semnastekmu.v1i1.98

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan sistem elektronik serta mencari tahu mengenai upaya-upaya penyelenggara sosial media sebagai penyelenggara sistem elektronik untuk melindungi data pribadi penggunanya. Kebaruan yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah pencarian upaya penyelenggara sosial media untuk memberikan perlindungan data pribadi terhadap fitur-fitur yang disediakan dengan menggunakan metode studi kepustakaan dengan meneliti beberapa peraturan perundang-undangan dan didukung dengan bahan sekunder dari banyak referensi. Penelitian ini beranjak dari adanya kasus penyalahgunaan data pribadi melalui fitur yang disediakan di salah satu media sosial yaitu Instagram. Fitur tersebut digunakan untuk mencari data pribadi penggunanya seperti gambar diri, nama panggilan, dan data penting lainnya yang kemudian dicuri dan disalahgunakan oleh pihak ketiga. Terlihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan salah seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan pelaksananya mengisyaratkan adanya perlindungan data pribadi baik dari pencurian maupun penyalahgunaan serta kewajiban baik penyelenggara maupun pengguna sistem elektronik. Berdasarkan hal tersebut maka dibutuhkan sebuah upaya khususnya dari penyelenggara media sosial sebagai penyelenggara sistem elektronik untuk mengaktifkan fitur-fitur tertentu yang dapat melindungi para penggunanya seperti pengaktifan fitur anti cuplikan layar hingga verifikasi data.
Co-Authors Adetya Firnanda Mriya Afifah Furqania Prasetyawati, Endang