Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pelaksanaan Pengadaan Benih Jagung Di Dinas Per-Tanian Dan Perkebunan Ntb Tahun Anggaran 2017 Menurut Perpres No 16 Tahun 2018 Dwinda Parianti Hapsari; Ari Rahmad Hakim Budiawan Firdaus
Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2084

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara para pihak dan kesesuaian pengadaan barang dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini pengadaan benih jagung. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dimana penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) hubungan hukum antara para pihak yaitu Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran sedangkan PT Sinta Agro Mandiri sebagai Penyedia Barang. (2) pelaksanaan pengadaan benih jagung hibrida di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2017 bertentangan dengan etika dan prinsip pengadaan barang dan jasa yang tercantum dalam Perpres No 16 Tahun 2018 karena terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu penyedia barang yaitu PT Sinta Agro Mandiri. Penyimpangan tersebut antara lain barang yang diadakan yaitu benih jagung tidak sesuai spesifikasi dengan apa yang telah diperjanjikan dalam kontrak.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK PRIVASI KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN PAYMENT-ID SEBAGAI ALAT TRANSAKSI DIGITAL Hilmianti Isnaini; Djumardin Djumardin; Ari Rahmad Hakim Budiawan Firdaus
Jurnal Education and Development Vol 14 No 2 (2026): Vol 14 No 2 Mei 2026
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v14i2.8219

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak privasi konsumen dalam penerapan Payment ID dalam hukum positif Indonesia, dan untuk menganalisis standar perlindungan yang harus di penuhi terkait hak privasi dalam penerapan Payment ID dalam taransaksi digital. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan Komparatif (Comparative Approach). Payment ID sebagai inovasi Bank Indonesia dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 yang dirancang untuk mengintegrasikan transaksi keuangan melalui identitas pembayaran tunggal berbasis NIK. Meskipun menawarkan efisiensi dan kemudahan dalam sistem pembayaran digital, penerapannya berpotensi menimbulkan risiko terhadap privasi konsumen melalui pemusatan dan pemrosesan data pribadi secara luas. Penerapan Payment ID dalam transaksi digital harus dibangun di atas standar perlindungan privasi yang kuat melalui pembentukan norma yang berlandaskan nilai keadilan dan kepastian hukum, serta prinsip transparansi, pembatasan tujuan, akuntabilitas, non-diskriminasi, dan keadilan digital. Dalam praktiknya, standar yang harus dipenuhi meliputi legalitas yang jelas, minimalisasi data, keamanan data, perlindungan hak subjek data, pembatasan potensi penyalahgunaan data, serta mekanisme pengaduan dan pemulihan hak yang efektif.