<![CDATA[Penyelenggaraan Pilkada yang terjadi di Indonesia terdapat beberapa tantangan yang terjadi dalam pelaksanaanya. Salah satu problematika tersebut yaitu penyelenggaraan Pilkada dengan calon tunggal. Fenomena calon tunggal bermula pada tahun 2015, dengan terdapatnya tiga daerah hanya terdapat satu pasangan calon yang mengikuti penyelenggaraan Pilkada. Atas dasar problematika tersebut, terdapat landasan hukum yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 yang berisi tentang penyelenggaraan Pilkada calon Tunggal. Pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020, Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali juga menyelenggarakan Pilkada dengan calon tunggal. Peneliti memilih kedua daerah tersebut, untuk dijadikan studi perbandingan terkait penyebab terjadinya Pilkada dengan calon tunggal melihat dari segi perspektif hegemoni politik. Metode penelitian yang digunakan dalam peneliian ini yaitu kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap masalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan model studi perbandingan, dimana dalam hal ini peneliti ingin melakukan penelitian calon tunggal pada penyelenggaraan Pilkada pada tahun 2020 yang terjadi di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali berlandaskan dengan metode ilmiah. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terdapatnya suatu kajian mengenai perbedaan dan persamaan dari penyebab terjadinya Pilkada calon tunggal di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali ditinjau dari segi perspektif hegemoni politik]]>
