Claim Missing Document
Check
Articles

KETERTARIKAN POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM KONTEKS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 DI KABUPATEN PURBALINGGA Budi, Agung Setia; Sardini, Nur Hidayat
Journal of Politic and Government Studies Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.173 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi political efficacy Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini ingin menjelaskan rendahnya partisipasi politik pemilih disabilitas melalui persepektif political efficacy. Peneliti berusaha mengkaji studi kasus tersebut dan mengangkatnya dengan judul Ketertarikan Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 Di Kabupaten Purbalingga.Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan tipe penelitian adalah studi dokumen (study of document). Sumber data yang digunakan berupa data primer yang berasal dari wawancara responden, serta data sekunder dari arsip dan dokumen.Penelitian ini menemukan bahwa pemilih disabilitas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Purbalingga, memiliki makna penting sebagai perwujudan dari demokrasi, serta sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat penyandang disabilitas. Kemudian untuk tingkat partisipasi pemilih disabilitas masih cukup rendah, faktor yang mendasarinya adalah kurangnya pemahaman mereka terkait Pilgub tersebut, dan termasuk kurangnya ketertarikan politik mereka terhadap Pilgub Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Purbalingga.Hasil penelitian ini merekomendasikan kepada partai politik untuk memberikan pendidikan politik terhadap pemilih disabilitas supaya partisipasinya dapat ditingkatkan, serta untuk KPU Kabupaten Purbalingga agar memberikan sosialisasi secara mendalam dan mudah dipahami bagi pemilih disabilitas, supaya target tingkat partisipasi memilih dapat tercapai. Selain itu, pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya harus memberikan kemudahan akses bagi para penyandang disabilitas, agar dapat mengakomodasi hak-hak dan kepentingan mereka.
Partisipasi Politik Anggota Syarikat Islam Banjarnegara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Prabowo, Syafrizal; Sardini, Nur Hidayat; Astrika, Lusia
Journal of Politic and Government Studies Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.211 KB)

Abstract

AbstrakDewasa ini, dinamika politik di Indonesia semakin umum menjadi konsumsi masyarakat. Ormas terbentuk bukan semata untuk menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi dan ideologi politik, juga karena fitrah dan tugasnya berbeda. Namun, ormas memiliki peran yang cukup besar sebagai pemersatu para aktor atau pelaku politik. Di Kabupaten Banjarnegara, ormas Syarikat Islam (SI) berperan besar dalam proses atau aktivitas politik.Anggota SI Banjarnegara tercatat sebagai anggota beberapa Partai Politik yang berbeda. Sebagian menduduki jabatan di lembaga legislatif daerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017, beberapa anggota SI tergabung dalam Tim Sukses setiap pasangan calon mewakili Partai Politik yang berbeda.Partisipasi Politik anggota SI dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara tergolong tinggi. Mulai dari partisipasi politik yang terendah sampai Partisipasi Politik yang aktif yaitu sebagai Tim Sukses dalam Pilkada. Sebelumnya, pihak SI telah menghimbau kepada seluruh anggotanya dengan sebuah Maklumat untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilu tersebut. Namun, dengan catatan harus menjaga jarak yang sama terhadap semua Pasangan Calon.Warga SI diperbolehkan berpolitik dengan ideologinya masing-masing namun tidak membawa nama besar Syarikat Islam. Partisipasi Politik yang tertinggi terbukti dengan adanya anggota SI yang tergabung dalam Tim Sukses pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara.Pendahuluan
Konflik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010-2012 Nugraha, Angga Aditya; Sardini, Nur Hidayat; Adulrahman, Wachid
Journal of Politic and Government Studies Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (154.049 KB)

Abstract

The election is important instrument in establishing the democracy, for general election and election in indonesian has been executed with principle luber and jurdil. Nevertheless, the success of the would not rule out reality that they are breaking the, cheating, and conflicts that have occurred. The conflict in the election in district west kotawaringin is an example of a conflict election inIndonesian. The conflict between candidates and society. Research objectives is reconstruction conflicts that have occurred in the field into the form of scientific work with explain the dynamics of conflict and the factors that for conflict election. Methods used in research this is the method qualitative descriptive with the collection primary and secondary data. Informants selected socialite is a political role in conflict and the community of district west kotawaringin and the support by candidates.The results show that the conflict in election in district west kotawaringin prolonged. Steps precondition conflict, practices money politics, election day, a lawsuit to the constitutional court, the actors play, tensions decisions by constitutional court and burning facilities the government. Conflict caused by decision electoral commission, the award constitutional court and the inauguration in central.Recommendations that may be given constitutional court decision better do a re-election and decisions ministries in the country better involving local government and appoint regent and vice-regent in district west kotawaringin and involving local communities.Keyword: Conflict, election, community 
PENGARUH NILAI ADAT BATAK DALIHAN NA TOLU TERHADAP PREFERENSI MEMILIH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TAPANULI UTARA DI KECAMATAN TARUTUNG TAHUN 2018 Panjaitan, Nancy Lady; Sardini, Nur Hidayat
Journal of Politic and Government Studies Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.857 KB)

Abstract

This research was conducted to see the effect of Dalihan Na Tolu Batak customary values on the Regional Head Election by taking the location in Tarutung District, North Tapanuli Regency. The kinship system in Batak people is still very strong with Dalihan Na Tolu which includes Hula-Hula, Dongan Tubu, and Boru. The research method used is a quantitative method with an explanatory descriptive approach that explains the relationship between independent and bound variables from the research theme, namely explaining the position of the variables Hula-Hula, Dongan Tubu, Boru, and preference choosing and the relationship between variables one with other variables. The data is then processed using regression analysis techniques. To obtain data, the authors conducted data collection through a questionnaire where the population was 42.125 people in Tarutung Subdistrict. Questionnaires were distributed to the community through the determination of samples carried out by a simple random sampling method of 400 people. The results of the study can be concluded that there is a significant influence between Hula-Hula (X1) and preference choosing (Y), then there is the influence of Dongan Tubu (X2) with preference choosing (Y) and the influence of Boru (X3) on preference choosing (Y). The magnitude of the influence given by the variables Hula-Hula, Dongan Tubu, and Boru simultaneously on preference to choose is 35,3%. This means that 35,5% of the preference factors for choosing people in Tarutung Subdistrict in the Election of Regent and Deputy Regent of North Tapanuli Regency in 2018 were due to contributions from the variables Hula-Hula, Dongan Tubu, and Boru. Keywords : Influence, Dalihan Na Tolu, Choosing Preferences
STRATEGI PEMENANGAN PASANGAN CALON ANIES BASWEDAN DAN SANDIAGA UNO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA TAHUN 2017 Widya, Arya Parama; Sardini, Nur Hidayat
Journal of Politic and Government Studies Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (52.845 KB)

Abstract

Election of Regional Heads or Pilkada is a manifestation of popular sovereignty to elect local leaders in the region. DKI Jakarta Province has become one of the regions that held the 2017 simultaneous regional election. Its status as the national capital has made the results of the DKI Jakarta Pilkada a barometer of national politics. In the 2017 DKI Jakarta Pilkada, Anies Baswedan and Sandiaga Uno won the contest and defeated the incumbent with a big voice. In fact, the Anies and Sandi couples managed to wipe out 5 administrative regions and 1 district throughout the DKI Jakarta Province. Interestingly, Anies and Sandi managed to defeat the incumbent with a high level of public satisfaction supported by the government party.The results of the study show that the factors that influence the victory of Anies and Passwords are several things. These factors are grouped into general factors and special factors. The general factor in Anies and Sandi's victory was the existence of resistance to incumbents, the emergence of money politics, and the cooperation of volunteers and cadres of good political parties. Whereas the special factor that underlies the victory is the emergence of identity politics in the campaign period and the issue of reclamation which is opposed by couples Anies and Sandi.Keywords: local election, identity politics, marketing politics
GAGASAN NASIONALISME PRAMOEDYA ANANTA TOER DALAM KARYA “TETRALOGI BURU” Sari, Angie Permata; ., Yuwanto; Sardini, Nur Hidayat
Journal of Politic and Government Studies Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Melalui sebuah karya Pramoedya Ananta Toer berusaha untuk menanamkan gagasannya dari jalinan cerita. Novel sebagai sebuah karya fiksi memberikan gambaran kehidupan tokoh-tokoh di dalamnya. Sebagai hasil kerja kreatif novel tidak hanya menyampaikan tetapi juga menampung ide, teori, dan sistem berpikir manusia. Tetralogi Buru yang terdiri dari Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca mengungkapkan nasionalisme.Untuk melihat gagasan nasionalisme dalam Tetralogi Buru maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, studi kepustakaan, hermeunetika dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah adik kandung Pramoedya Ananta Toer yaitu Soesilo Toer .Hasil dari penelitian gagasan nasionalisme Pramoedya Ananta Toer dalam karya “Tetralogi Buru” adalah perjuangan pribumi melawan ketidakadilan yang dilakukan kolonialisme terhadap bangsa Indonesia. Perlawanan pribumi semakin terorganisir dengan terbentuknya perserikat.Kata Kunci: Pramoedya Ananta Toer, Nasionalisme, dan Kolonialisme.
PERBANDINGAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH (PILKADA) KABUPATEN PEKALONGAN DAN KEBUMEN TAHUN 2015: STUDI KASUS TPS 1 DAN TPS 2 TIMBANGSARI LEBAKBARANG PEKALONGAN DAN TPS 10 GEMEKSEKTI KEBUMEN Setya Perdana, Putra Adi; Sardini, Nur Hidayat
Journal of Politic and Government Studies Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.373 KB)

Abstract

Concurrent elections in Central Java in 2015 are held in as many as 25 (twenty five) Regencies / Municipalities of 35 (thirty five) autonomous regions. In this Regional Election there are a number of problems, one of the interesting issues is the re-election. Regions implementing re-election in the elections of Central Java in 2015 wich is Pekalongan and Kebumen districts, to be exact in voting place 1 and 2 in Timbangsari Village Lebakbarang District Pekalongan Regency and voting place 10 Gemeksekti Village Kebumen. The implementation of the re-election in these two regions has different backgrounds and results so that they have different causal factors. The purpose of this study was to compare the implementation of the re-electon in the two regions to determine the level of voter participation, the shift in the acquisition of voice support before and after the implementation of the re-electionThe method used in this study is qualitative technique with the method of collecting observation data either through interviews or document studies. The selected informants were General Election Commissions of Pekalongan and Kebumen, the district supervisory committee of Pekalongan and Kebumen, executive Committee of Lebarakbarang and Kebumen Subdistricts, Community Leaders of Timbangsari and Gemeksekti Villages.The result of comparison of research shows that there is a shift in the number of votes acquisition and political participation level before and after the implementation of PSU in two different regions. Timbangsari has a high participation rate compared to the implementation of Gemeksekti. The shift of voice occurred only in Timbangsari, with Gemeksekti only a shift in the winner of the ballot recapitulation. Factors causing the implementation of PSU due to violations committed by voters on the basis of ignorance about the form of violations in the election and the negligence of election organizers in performing their duties.Keywords: Regional Election, Re-election, Comparison of Implementation
KONFLIK ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DAN PEMERINTAH KOTA BEKASI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BANTAR GEBANG TAHUN 2015-2016 Aninda Ishar, Dheevanadea Primantariputri; Sardini, Nur Hidayat; Astrika, Lusia
Journal of Politic and Government Studies Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.376 KB)

Abstract

The problem of waste is endless and has become a serious problem especially in big cities. With greater conditions and increased demand for waste collection on one side, and the limited land for waste management on the other, it requires the DKI Jakarta Government to cooperate with other areas in the vicinity. Therefore the Provincial Government of DKI Jakarta in cooperation with the City Government of Bekasi work together for waste management, the Provincial Government of DKI Jakarta bought land in the Bekasi City to be a Final Disposal Place, and over time turned into Integrated Waste Disposal Sites. In cooperation, there is a conflict between the Provincial Government of DKI Jakarta with the Bekasi City Government related to waste management, and conflict occurred in 2015 to 2016.The research method used in this research is qualitative research method with data collection technique that is interview, literature study, and documentation. The informants in this study were Chairman of DPRD Commission A of Bekasi City, Head of DKI Jakarta Environment Agency, Head of Integrated Waste Management Unit of DKI Jakarta Environment Agency and residents around Bantar Gebang.The result of this research is found the cause of conflict happened, there are 4 causes and there is: 1) Bekasi City Government feels the Jakarta Government has committed a breach of cooperation agreement, which becomes the main trigger issue is a violation of the garbage truck route that eventually open the other violations. 2) The reaction of Jakarta Governor Basuki T. Purnama who seemed arrogant to the Bekasi DPRD made the conflict heated up. 3) DKI Jakarta Provincial Government feel the cause of all this because of the default done by a third party that is PT. Godang Tua Jaya. 4) Residents who feel disadvantaged starting to close the road to Bantar Gebang and ultimately the citizens shut Bantar Gebang in June 2017, the citizens reject self-managed Bantar Gebang because they are afraid of the future of waste management is not going wellIn the settlement of the conflict, a meeting between the Provincial Government of DKI Jakarta and the City Government of Bekasi discussed the proposed amendment. Jakarta Goverment needs to deal with the waste problem from the root ranging from waste reduction were transported to Bantar Gebang and realization of the ITF, which is planned to be built to process the waste in Jakarta, because the waste problem is not going to stop because waste disposal is done in other cities although the land is owned by DKI Jakarta.Keywords: Inter-regional Conflict, Waste Management
Badan Pengawas Pemilihan Umum: Peluang dan Tantangan Menciptakan Integritas Pemilu Tahun 2019 Sardini, Nur Hidayat
Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Analisis Sosial Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jasp.v3i1.32

Abstract

This article will explore the position of the Election Supervisory Body (Bawaslu), which is now very strong according to Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. This condition is inversely proportional to the position of Bawaslu before. With strong duties, authorities and obligations, and supported by an organizational structure that is as strong as the main administrator of the General Election, namely the General Election Commission, it is a challenge for the Bawaslu to create elections with integrity. This article succeeded in identifying the opportunities and constraints of Bawaslu in creating elections with integrity, especially in the implementation of the 2019 Election. Artikel ini hendak mengeksplorasi kedudukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang dewasa ini memiliki kedudukan kuat menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kedudukan Bawaslu sebelum-sebelumnya. Dengan tugas, wewenang, dan kewajiban yang kuat, dan yang ditunjang oleh struktur organisasi yang sama kuatnya dengan administrator utama Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum, maka menjadi tantangan tersendiri bagi jajaran Bawaslu untuk menciptakan Pemilu yang berintegritas. Artikel ini juga berhasil mengidentifikasi peluang dan hambatan Bawaslu dalam menciptakan integritas Pemilu, terutama dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019.
Menciptakan Ruang Siber yang Kondusif bagi Pegiat Anti-Korupsi Wijayanto, Wijayanto; Sardini, Nur Hidayat; N. Elsitra, Gita
Integritas : Jurnal Antikorupsi Vol. 7 No. 1 (2021): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32697/integritas.v7i1.732

Abstract

This research aims to reflect cyber-terror cases in the anti-corruption movement by Indonesian scholars in protest against the revision of the KPK Law in September 2019 and formulates the alternative solutions for anti-corruption activists’ cyber safety in the digital era. Based on focus group discussion with anti-corruption scholar activists and digital ethnography, this research found that, in general, anti-corruption activist prone to cyber-terror, and it weakened their movement. For strengthening the anti-corruption movement in the digital era, this research formulated three alternative solutions, which are: 1) strengthening consolidation of civil society organizations; 2) supporting the formulation of comprehensive cyber regulations; and 3) implementing campus mitigation. Those solutions could be the foundation for fulfilling and guaranteeing anti-corruption activists’ digital rights, especially for the freedom of expression and right to be protected in cyber-space, which is crucial for digital democracy in Indonesia.
Co-Authors Abednego - Briantama Abimanyu Imam Sandhy Baskara Achmad Gufron Kharima Adulrahman, Wachid Agung Setia Budi, Agung Setia AGUS AGUS Agus Susanta Aldiano Hadi Nugroho Alief Khahfi Fhatoni Aluisia Prita Parahita Angger Ari Praditya Angie Permata Sari Aninda Ishar, Dheevanadea Primantariputri Anisa Destyana Sasabilla annisa rezayana Ari Pradhanawati Arif Dwi Cahyono Arinta - Nuriyah Arioseno - Dwi Pradana Azzahra Hasna Naila Beny Utama Putra Sihite Boneta Indriana Budi Setiyono Budi Setiyono Dahlil Imran Daniel Partahi Oloan Panggabean Devi Harahap Deviria Arofatul Khusni Dewi Erowati Dewi Erowati, Dewi Dewi Kurnia Putri Diah Wijayana Dian Fitriyani Dian Fitriyani dyah ayu dewanti Elsitra, Gita Nindya enggal chesar ayoganata Evva - Rohhayati Fadhilah Nur Endah Fania Aisyah Puteri Fariz Mahadika Fida Fitria Sekar Sari Fitriyah - - Fitriyah - - Fitriyah . Fitriyah Fitriyah Fitriyah Fitriyah Fitriyah Fitriyah Fitriyah undip Galih Satria Pangayom Gesmy Anita Sitanggang Hafifah Bella Nugraheni Hanifa Maylasari Hasna Nur Rachmawati Hayatullah, Hengki Hendra Try Ardianto Hengki Hayatullah Holyness Nurdin Singadimedja Irma Aulia Tamara Fransisca Jejen Fauzi Ridwan Kushandajani . Kushandayani - Laila Kholid Alfirdaus Leny Dwi Purnama Sari Lubis Lubis, Lubis Lusia Astrika Melly Rahmadan Ningsih Muh Haris Muhammad - Adnan Muhammad Adnan Muhammad Akbar Rafsanjani Muhammad Andika Bahari Muhammad Gayuh Gumelar Muhtar Muhtar Muhtar Muhtar N. Elsitra, Gita Nadya Firyal Labiba Nawangsih Sekarwidhi Nenny Marlina Neny - Marlina novia kristanti Nugraha, Angga Aditya odi - atmajati Panjaitan, Nancy Lady Patricia Sartika . Piqri - Rahmadan Prabowo, Syafrizal Priyatno Harsasto Puji - Astuti Puji Astuti Purwoko . Rashida Indira Prasanti Rengga Nurrasyid Retno Sunu Astuti Rina - Martini Rizky Reynaldy Chaniago ROSO PRAJOKO Salmadianka - Kusnadi Sari, Angie Permata Setya Perdana, Putra Adi Shabrina Hana Mutiara Negara Stefanus Triadmaja Supratiwi . Susilo Utomo Syafrizal Prabowo Teguh Yuwono Theresia Bayu Ester K Turtiantoro Turtiantoro Wanda Sigit Setiawan Widya, Arya Parama Wijayanto - - WIJAYANTO WIJAYANTO Wulandari . Yofi Arista Yovi Arista Yuwanto . Yuwanto Yuwanto