<![CDATA[Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menekankan semakin kuatnya kedudukan, kewenangan, dan keuangan Desa. Terbitnya Undang – Undang ini merupakan perhatian besar pemerintah pusat terhadap desa untuk mengejar ketertinggalan desa. Pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Desa yang dulunya hanya menjadi objek pembangunan kini menjadi subjek pembangunan. Alhasil desa harus dapat menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat sendiri. PP No 8 Thn 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP No 60 Thn 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN Pasal berbunyi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa yang diberikan kewenangan berhak menggunakan dana desa tersebut untuk kepentingan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu memaparkan masalah secara sistematis, cermat, rinci, dan mendalam untuk mengungkapkan fakta dari suatu permasalahan. Penelitian ini dibuat dengan melakukan wawancara, observasi, dan telaah dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat enam indikator penunjang implementasi dana desa yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan lingkungan ekonomi, sosial, serta politik. Seluruh indikator tersebut sudah berjalan baik dan dapat menunjang implementasi dana desa di Desa Lemahireng. Akan tetapi, dalam hal komunikasi antar organisasi terdapat beberapa hal yang belum optimal.]]>
