Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Privat Law
_ Pujiyono
Universitas Sebelas Maret
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Privat Law

 1 
TUMPANG TINDIH PERATURAN PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI Gumilang Adhi Tommy; _ Pujiyono
Jurnal Privat Law Vol 10, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v10i3.42899

Abstract

AbstractThis articles aims to assess the factors that cause the overlap of regulations in the ratification of cooperative legal entities. This type of research is using normative law which is descriptive with a statutory approach. Legal research materials used are primary and secondary legal materials. The data collection techniques used are literature studies/document studies. Analysis of data carried out using legal materials with silogism deductive logic. The results explained that the factors that caused the overlap of regulations in the ratification of the Cooperative law body is a bureaucratic problem in Indonesia that is convoluted and sluggish. Coordination issues between institutions/ministries are demonstrated by the overlap of authority and still weak coordination among State institutions. The weak coordination between the Board/Ministry makes the ministry/government agencies compete to make regulations to ensure legal certainty. The weakness of legal politics occurring in Indonesia can be demonstrated by a delay in ratification of the Indonesian national law draft which was subsequently delegated to the DPR RI in the period 2019-2024, the reason for the postponement due to a number of chapters in the Indonesian law draft is still problematic.  Keywords: Legality of legal entities, overlapping rules, cooperatives. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji faktor yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih peraturan dalam pengesahan badan hukum koperasi. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan penelitian hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan/studi dokumen. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan bahan hukum dengan logika deduktif silogisme. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih peraturan dalam pengesahan badan hukum koperasi adalah permasalahan birokrasi di Indonesia yang berbelit-belit dan lamban. Permasalahan koordinasi antar Lembaga/Kementerian ditunjukkan dengan terjadinya tumpang tindih kewenangan dan masih lemahnya koordinasi antar lembaga negara. Lemahnya koordinasi antar Lembaga/Kementerian membuat Kementerian/Lembaga Pemerintah berlomba membuat regulasi-regulasi untuk menjamin kepastian hukum. Lemahnya politik hukum yang terjadi di Indonesia dapat ditunjukkan dengan penundaan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perkoperasian yang selanjutnya dilimpahkan ke anggota DPR RI periode 2019-2024, alasan penundaan tersebut karena sejumlah pasal di dalam Rancangan Undang-Undang Perkoperasian dianggap masih bermasalah.  Kata Kunci: Pengesahan Badan Hukum, Tumpang Tindih Aturan, Koperasi
PROBLEMATIKA HUKUM ARBITRASE ONLINE MENURUT UU NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Ilham Bagaskara Aji; _ Pujiyono
Jurnal Privat Law Vol 10, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v10i3.43042

Abstract

Artikel ini ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama, kedudukan hukum Arbitrase Online menurut UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kedua, problem hukum apabila arbitrase online dilaksanakan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data dan sumber bahan penelitian meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan melalui Cyber media, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase online sebenarnya sudah dapat di laksanakan di Indonesia. Melalui Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik yang dirubah menggunakan Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 serta Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Sistem dan Transaksi Elektronik pemerintah telah memberikan sarana dan landasan untuk melaksanakan arbitrase online. Arbitrase online memiliki kelebihan dalam kecepatan dan efisiensi waktu penyelesaian sengketa. Akan tetapi arbitrase online juga memiliki beberapa kekurangan seperti bagaimana pendaftaran putusan di pengadilan, kehadiran para saksi dalam persidangan, pembajakan dan peretasan, dan sarana elektronik yang kurang merata.
Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah yang Mengalami Kerugian Akibat Skimming Meilan Evelin Cantika; _ Pujiyono
Jurnal Privat Law Vol 10, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v10i3.42593

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban dan upaya bank terhadap kerugian yang dialami oleh nasabah akibat tindak kejahatan skimming pada mesin ATM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan bersifat bentuk penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu dengan data tertulis atau lisan juga tingkah laku yang nyata, teliti dan dipelajari sesuatu yang utuh melalui wawancara dengan narasumber PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bank bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh nasabah apabila kejadian tersebut dapat dibuktikan sebagai kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh bank yaitu berdasarkan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur, serta penerapan bentuk pertanggungjawaban bank sebagai korporasi dalam bentuk sanksi-sanksi yang berlaku. Maka dari itu, upaya bank dalam mencegah tindakan skimming dapat dilakukan dengan cara melakukan upaya pencegahan bank secara normatif serta secara teknis.Kata Kunci: Bank; Nasabah; Kerugian; Pertanggungjawaban; Skimming
Co-Authors Gumilang Adhi Tommy Ilham Bagaskara Aji Meilan Evelin Cantika