Rizal Pauzi
Universitas Hasanuddin

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Stakeholder Analysis dalam Pengelolaan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Alfius Way; Mohammad Thahir Haning; Muh. Akmal Ibrahim; Rizal Pauzi
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 7 No. 2 (2026): Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v7i2.1297

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis stakeholder analysis dalam pengelolaan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada wilayah berbasis sumber daya alam. Persoalan utama yang dikaji meliputi ketepatan identifikasi pemangku kepentingan, ketimpangan kekuatan dan legitimasi antaraktor, lemahnya relasi antarpemangku kepentingan, keterbatasan keterlibatan masyarakat, serta munculnya resistensi terhadap kebijakan perusahaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap informan dari pemerintah daerah, perusahaan, lembaga adat, DPRD, Majelis Rakyat Papua, media, dan masyarakat adat. Analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan TJSL belum dilakukan secara inklusif dan partisipatif. Perusahaan cenderung dominan dalam pengambilan keputusan, sementara keterlibatan masyarakat adat, sub-suku, tokoh perempuan, dan kelompok terdampak belum representatif. Relasi antarpemangku kepentingan belum terbangun melalui forum komunikasi terstruktur dan berkelanjutan sehingga memicu konflik, rendahnya transparansi, dan resistensi masyarakat. Identifikasi pemangku kepentingan belum komprehensif, distribusi kekuatan timpang, dan sikap dukungan bersifat dinamis bergantung pada pemenuhan hak masyarakat.
Governance Failure in Village-Owned Enterprises: Formal–Informal Institutional Dynamics and Village Business Performance Muh Tang Abdullah; Ralaivao Hanginiaina Emynorane; Much Faisal Syaputra; Rizal Pauzi
Journal Public Policy Vol 12, No 3 (2026): July
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jpp.v12i3.14538

Abstract

This study aims to analyze how interactions between formal and informal institutions generate governance failure in the management of Village-Owned Enterprises (BUM Desa) and explain variations in village business performance. Employing a qualitative multiple-case study design, the research was conducted in five villages in Mamuju Tengah Regency, Indonesia. Data were collected through in-depth interviews, document analysis, non-participant observation, and process tracing, and analyzed using thematic coding, process tracing, and cross-case comparison. The findings show that although formal governance instruments such as village regulations, bylaws, standard operating procedures, and accountability mechanisms are formally established, they are systematically undermined by dominant informal institutions, including patronage networks, kinship relations, elite control, and norms discouraging criticism. This institutional misalignment distorts decision-making, weakens accountability, and limits transparency, resulting in poor business planning and stagnation of BUM Desa business units. Cross-case analysis further reveals that governance outcomes are contingent rather than uniform, mediated by leadership style, administrative capacity, legal readiness, and social capital, which shape the balance between formal and informal institutions. The study concludes that governance failure in BUM Desa is driven less by technical or managerial deficiencies than by the dominance of informal institutions over weakly enforced formal rules. These findings underscore the importance of institutional reforms that address informal power relations and leadership accountability to strengthen village economic governance.