Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Good Governance Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Sukalaksana Kecamatan Samarang Kabupaten Garut. Ayi Yayan Sofyan; Ipah Ema Jumiati; Delly Maulana
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Sawala Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/sawala.v10i2.5723

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi good governance Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sukalaksana Kecamatan Samarang Kabupaten Garut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah prinsip-prinsip good governance dari United Nation Development Programme (UNDP, 1997), yaitu; Partisipasi, Kepastian Hukum, Transparansi, Tanggung Jawab, Orientasi Pada Kesepakatan, Keadilan, Efektifitas dan Efisiensi, Akuntabilitas dan Visi StrategikMetode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. (Jelaskan Teknik pengumpulan dan analisis data) Hasil penelitian ini adalah implementasi good governance Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sukalaksana Kecamatan Samarang Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat dilaksanakan dengan baik, Indikator dilaksanakan tercermin dari keberadaan BUMDes yang dirasakan oleh masyarakat sebagai badan usaha yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan sebagai Badan Usaha yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Sukalaksana. Saran peneliti adalah: Meningkatkan kerjasama dengan mitra usaha BUMDes, meningkatkan pelaksanaan peraturan hukum, membuat website BUMDes Bina Laksana, meningkatkan tanggung jawab kerja, membuka layanan kotak surat, pelatihan UKM di gedung pertemuan BUMDes, peraturan penggunaan dana operasional, penerimaan pegawai di bidang akuntansi dan diperlukan strategi baru pengembangan BUMDes.
Implementation of the Integrity Zone Development Policy toward a Corruption-Free Area at Statistics Indonesia (BPS) Cianjur Regency Ani Saebani; Aos Kuswandi; Ipah Ema Jumiati
International Journal of Economics, Management and Accounting (IJEMA) Vol. 3 No. 9 (2026)
Publisher : Lafadz Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/ijema.v3i9.400

Abstract

Bureaucratic reform is an internal improvement process intended to address problems within public organizations. Statistics Indonesia (BPS) of Cianjur Regency has implemented bureaucratic reform through an Integrity Zone development policy aimed at achieving Corruption-Free Area (WBK) status. This study analyzes the implementation of the policy. A descriptive qualitative approach was employed. The analysis used George C. Edwards III’s implementation model, comprising communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings show that the four variables have been implemented by employees, but implementation has not yet been fully effective. Communication is generally clear and appropriately conveyed by leadership, while information resources and physical facilities are adequate and the bureaucratic structure is adaptive. However, several obstacles remain, including limited external dissemination concerning corruption and gratuity controls, insufficient staff in both quantity and competence, and weaknesses in the bureaucratic structure related to Standard Operating Procedures (SOPs) for work rules and Integrity Zone innovations. Strengthening external communication, human-resource capacity, and innovation-related SOPs is therefore essential to support the achievement of WBK status.