Muhammad Amar Adly
UIN Sumatera Utara

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

HUKUM KEWARISAN KAKEK MENURUT MAZHAB SYAFII DAN KHI Delti Hidayati; Muhammad Amar Adly; Imam Yazid
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam (Special Issue 2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i001.3423

Abstract

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk Mendeskripsikan pandangan mazhab Syafii tentang kewarisan kakek kandung; untuk Mendeskripsikan interpretasi dan analisis terhadap norma Kompilasi Hukum Islam tentang kewarisan yang mengatur perihal kewarisan kakek; untuk Menemukan preskripsi yang relevan dan tepat sebagai usulan norma hukum yang mengatur kewarisan kakek dalam Kompilasi Hukum Islam. Jenis Penelitian ini ialah penelitian normatif atau doktrinal, bersifat eksplanatif analisis dengan tujuan menemukan norma hukum. Sumber-Sumber penelitian ini ialah sumber-sumber hukum primer, sumber-sumber hukum skunder dan sumber-sumber hukum tersier langkah-langkah penelitian yaitu(1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum primer dan sekunder, dan bahan-bahan non hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukun; dan (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan. Hasil penelitian ini pendapat Imam Syafi’I sejalan dengan  Zaid bin Ṡābit, Ali bin Abi Ṭālib, dan Abdullah bin Mas‘ūḍ  bahwa Kakek tetap diakui keberadaannya dan dapat memperoleh warisan; Kewarisan kakek tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.
Efektivitas Peraturan Tidak Menikah Selama Masa Studi di STAI As-Sunnah Deli Serdang Muhammad Amar Adly; Imam Yazid; Nur Halimah Assa’diah
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 02 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i02.2596

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peraturan tidak menikah selama masa studi bagi mahasiswa/i STAI Assunnah, Untuk mengetahui bagaimana efektivitas peraturan tidak menikah selama masa studi bagi mahasiswa/i STAI Assunnah, dan untuk mengetahui bagaimana analisis normatif peraturan tidak menikah selama masa studi bagi mahasiswa/i STAI Assunnah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (field Research). Penelitian ini akan dilakukan di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Assunnah pada bulan November 2021. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), wawancara, angket, dokumentasi dan gabungan keempatnya. Penulis akan menggunakan tahapan analisis berupa, membaca/mengamati data, menandai kata kunci dan gagasan yang ada dalam data, mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, membuat ikhtisar, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data, berfikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan serta membuat temuan-temuan umum. Hasil penelitian ini ialah ditemukan bahwa salah satu syarat mahasiswa/I mendapatkan beasiswa di STAI Assunah yaitu belum menikah, dan ketika sudah mengikuti perkuliahan berlaku peraturan tidak menikah selama masa studi, maka beasiswanya akan dicabut dan mendapatkan denda, dan mengembalikan nilai beasiswa yang telah diberikan. Peraturan tidak menikah selama masa kuliah sangat efektiv disebabkan denda yang tak main-main dan untuk tujuan yang bagus. Secara normatif peraturan telah dibuat sebelum mahasiswa masuk dan wajib membaca dan memahaminya, maka itu sah dimata hukum