Julius Caesar Transon Simorangkir, Julius Caesar Transon
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

TANGGUNG JAWAB SEKUTU MAATSCHAP TERHADAP PIHAK KE 3 DALAM SUATU PERJANJIAN KONSORSIUM TERKAIT BUBARNYA MAATSCHAP ATAS KEHENDAK PARA SEKUTU (Kasus Perjanjian Konsorsium antara PT Agro Bintang Dharma Nusantara dengan Pemerintah Daerah Balikpapan, Bontang, K Simorangkir, Julius Caesar Transon
FIAT JUSTISIA Vol 9, No 2 (2015)
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of society in the field of economy requires laws to regulate economic problems. Scientific developments in the field of economy should be accompanied by regulations that govern them. Dynamic human life resulted in a pattern of life that compound so that the interests of each individual is different, if not set or laid out by the law, there will be cheating in any transaction or trade activity. In the case of procurement of ferry quickly conducted a consortium of several regions in Borneo as Balikpapan, Bontang, Paser, and east Kutai PT Argo Stars Darma Nusantara in terms of cooperation agreements number 021/ABDN-Dir/SPK/X/01 dated October 4th, 2001, for the provision of services fast boats "water jet ferry" Trans East Kalimantan. Based on the above cases occur inequality allies in terms of responsibility to third parties, due to the dissolution of the consortium agreement by the will of some allies. Section 1646, Book IV of the Civil Code to determine the various ways the end of an alliance, one of which is the fellowship ended due to the will of one or several parties. The termination agreement also automatically terminates the agreement made by the parties. However, responsibility for third party does not necessarily come to an end. Responsibility towards third parties stipulated in Article 1642-1645.Keywords: Responsibility Allies, to third parties, the Consortium Agreement
Perlindungan Hukum Atas Hak Kompensasi Karyawan PKWT Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Sitorus, Stevanus Roy; Simorangkir, Julius Caesar Transon; Malau, Nicholas; Putri, Cantika Widya; Syahrani, Syifa
Journal of Industrial Relations Studies Vol. 1 No. 3 (2025): Journal of Industrial Relations Studies Juli 2025
Publisher : DPPM Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jirs.v1i3.5738

Abstract

This research discusses the legal protection of pkwt workers regarding compensation rights after unilateral termination of employment using normative juridical methods. This research aims to analyze how compensation payment arrangements are implemented at PT Fuji Prospek Indonesia based on PP No. 35 of 2021. Based on PP no. 35 of 2021, companies are obliged to provide compensation money to employees after the end of the employment relationship, but in fact there is a lack of clarity regarding compensation payments made by PT Fuji Prospek Indonesia, the employee's rights regarding compensation payments are not fulfilled, which is contrary to the provisions of the applicable laws and regulations
Aspek Hukum Bisnis Online Shop Pada Media Sosial Terhadap Keberlangsungan Usaha Pasar Tradisional Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Radian, Muhammad Luthfi; Simorangkir, Julius Caesar Transon; Saluran, Saluran
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Pelita November 2024
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v5i2.5199

Abstract

Penutupan TikTok Shop, sebuah platform perdagangan sosial, di Indonesia telah memicu kekhawatiran hukum dan mengganggu lanskap e-commerce. Penelitian ini mengeksplorasi implikasi hukum dari penutupan TikTok Shop terhadap regulasi hukum bisnis di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis normatif (legal research), pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini mengidentifikasi isu-isu hukum utama yang berkontribusi terhadap penutupan platform tersebut, perlindungan hukum terhadap pelanggar di Tiktok Shop dan predatory pricing atau kegiatan perdagangan yang berorientasi untuk menjual barang dengan harga yang lebih murah daripada harga pasar. Dampak penutupan terhadap bisnis, yang ditandai dengan konsekuensi keuangan dan sengketa hukum, terungkap keluhan penjual dipasar tradisional melalui media sosial. Studi ini menggarisbawahi ketidakcukupan kerangka kerja regulasi yang ada dalam menangani sifat dinamis platform perdagangan sosial. Seruan untuk reformasi regulasi, terutama di bidang perdagangan dengan harga yang lebih murah dan perlindungan konsumen, muncul ketika para pemangku kepentingan menyadari perlunya regulasi yang dapat beradaptasi di era digital. Implikasi hukum dari penutupan TikTok Shop menjadi studi kasus yang signifikan, yang menjadi bahan diskusi mengenai bagaimana peraturan hukum bisnis dapat berkembang untuk menjawab tantangan-tantangan dalam perdagangan elektronik di Indonesia.Kata Kunci : Online Shop, Pasar Tradisional, Persaingan Usaha