Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.204
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris
Mohd. Yusuf D.M.
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
FUNGSI HUKUM SEBAGAI PENGENDALIAN SOSIAL DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM Mohd. Yusuf D.M.; Ermanto; Cecep Sujapar
The Juris Vol. 6 No. 2 (2022): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v6i2.633

Abstract

Society or social life is actually a collection of various kinds of relationships between its members. This relationship ultimately forms social life. Thus it can be said, that social life is the fabric of the various relationships that are carried out between members of society with one another. Everyone in association in society must pay attention to and implement (obey) legal regulations, in order to create an orderly and peaceful life. If there is a violation of the law against the applicable legal regulations, the violated regulations must be upheld, implementing the rule of law in a country is very difficult to separate from the political aspects of the country. It is the political situation that gives the style and form of implementing law enforcement. The formulation of the problem in this research is the function of law as social control from the perspective of legal sociology. The method used in this research is normative law. Based on the research results, it is known that the function of law as social control from the perspective of legal sociology is that in order for the function of law to work properly, there needs to be socialization of the law and it must be enforced fairly because this causes people to often take the law into their own hands in resolving the cases they face.
PEMBERIAN PIDANA TAMBAHAN TERHADAP PENCABUTAN HAK-HAK POLITIK TERPIDANA KASUS KORUPSI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Mohd. Yusuf D.M.; Elvi Sukesih; Devi Susanti; Hifni Soba
The Juris Vol. 6 No. 2 (2022): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v6i2.634

Abstract

Where the meaning of equal opportunity in government is inseparable from political rights which implies political rights or political rights is a right which is to take part and play a role in a form of government that exists in a country. So that in terms of civil and political rights for every Indonesian citizen, the implementation is very clearly regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Chapter XA of Human Rights Articles 28A to Article 28J, while the explanation of political rights for citizens is regulated in Article 26D paragraph (3) states that every citizen has the right to obtain equal opportunities in government. The formulation of the problem in this study is how to revoke the political rights of convicts of corruption cases based on laws and regulations, how to grant additional criminal rights to the revocation of political rights of convicts of corruption cases based on laws and regulations. The method used is normative legal research. Based on the results of the study it is known that the Revocation of the Political Rights of Convicted Corruption Cases Based on Legislation that Based on these provisions the additional criminal imposition of revocation of political rights against convicts is not contrary to the Criminal Code as long as the revocation of rights is accompanied by a period of application. The right to vote and be elected to public office can be classified as the right to freedom of thought and conscience. Human rights are rooted in the human person because of their humanity, if they are revoked then their humanity will also be lost.
KEJAHATAN ANAK DIBAWAH UMUR DARI ASPEK SOSIOLOGI HUKUM Mohd. Yusuf D.M.; Raja Ferza Fakhlevi; Tengku Apriyanita; Vriandri Bachtiar; Syafruddin
The Juris Vol. 6 No. 1 (2022): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v6i1.646

Abstract

Dalam perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang biasa dikenal dengan sebutan “anak” ini tetap diproses secara hukum. Di sisi lain penegakan hukum terhadap kejahatan anak menimbulkan masalah karena pelaku kejahatan itu adalah anak yang secara hukum belum cakap hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengertian Anak Di Bawah Umur Secara Hukum, Bagaimana Kejahatan Anak Dibawah Umur Dari Aspek Sosiologi Hukum. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengertian Anak Di Bawah Umur Secara Hukum bahwa dalam Pasal UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 memberikan batasan usia anak yakni seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Isi Pasal itu menyatakan; “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kejahatan Anak Dibawah Umur Dari Aspek Sosiologi Hukum bahwa berkaitan dengan kejahatan anak dibawah umur ini biasanya terjadi tindak pidana pemerkosaan, pencurian, pembegalan, dan lain sebagainya. Namun, apabila dilihat dari aspek sosiologi hukum, hal ini tentu menjadi moril dan tanggungjawab orang tua untuk mengawasi anaknya. Konteks anak yang berkonflik dengan hukum sangat penting mengkualifikasikan antara pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang dibedakan dengan orang dewasa, hal ini dikarenakan semua perbuatan yang dari orang dewasa merupakan suatu kejahatan, namun bagi anak-anak merupakan delinquency. Delinquency merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan dan norma yang dilakukan oleh anak apabila dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan.
PERANAN BUDAYA DAN KEBUDAYAAN DI INDONESIA DARI ASPEK SOSIOLOGI HUKUM Mohd. Yusuf D.M.; Asep Haris; Faizal Indra; Heri Yanto; Sugiharto
The Juris Vol. 6 No. 1 (2022): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v6i1.647

Abstract

Sosiologi hukum menekankan objek pembahasan tentang efektivitas hukum/undang-undang. Dari paparan tersebut, nampak jelas bahwa antara kebudayaan, budaya hukum, antropologi hukum dan sosiologi hukum mempunyai kaitan yang erat, yaitu ingin melihat hukum dari segi manusia atau masyarakat. Adapun maksud dan tujuan pembahasan budaya hukum, adalah untuk dapat mengenal ciri-ciri (atribut) yang asasi, guna mengkaji proses yang berlanjut maupun yang berubah atau yang seirama dengan perkembangan karena sifat kontrososial itu tidak selamanya tetap. Perubahan budaya hukum itu tidak saja berlaku dikalangan masyarakat yang modern tetapi juga dikalangan masyarakat sederhana atau masya-rakat pedesaan, walaupun terjadinya perubahan itu tidak sama cepat, tergantung pada keadaan, waktu dan tempat Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peranan Budaya Dan Kebudayaan di Indonesia Dari Aspek Sosiologi Hukum. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peranan budaya dan kebudayaan di indonesia dari aspek sosiologi hukum bahwa dalam dunia pragmatis sedikit-dikitnya ada dua sistem norma atau dua sistem aturan terwujud didalam interaksi sosial, sedangkan pada lain pihak, pandangan itu bertolak dari: “pluralisme budaya”, dan mengkaji bagaimana hukum itu berperan dan menyesuaikan diri di dalam kondisi seperti itu. Ada kalanya tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat tinggi karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat (public participation) yang sangat tinggi pula dalam usaha melakukan pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas terjadinya kejahatan di lingkungannya dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur dan substansinya tidak begitu baik dan bahkan masyarakat tidak menginginkan prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya.
POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP GAGALNYA MENDAFTAR CALON DPR/DPRD DALAM PEMILIHAN UMUM Mohd. Yusuf D.M.; Fadhli Auliyah Muin; Hardiman Nainggolan; Roy Hakim Lubis; Muhammad Salim
The Juris Vol. 6 No. 1 (2022): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v6i2.649

Abstract

Legal politics, namely as an effort to realize good regulations in accordance with the circumstances and situations at a time. As well as a policy from the state through the authorized bodies to establish the desired regulations, which are expected to be used to express, what is contained in society, and to achieve what is aspired. Diplomas are included in the part of educational instruments; therefore, the national education law also regulates the crime so that it can be charged with two articles (articles listed in the Criminal Code and articles listed in the National Education System Law). So, if the forged is a school diploma, it is more appropriate that what is imposed is an article in the National Education System Law. Indeed, in general it has been regulated in the Criminal Code, but for example the use of fake diplomas is not regulated in the National Education System Law by the Criminal Code with the term authentic letters/deeds being accommodated. The formulation of the problem in this study is how the politics of criminal law against the failure to register candidates for DPR/DPRD in the General Election. The method used is normative legal research. Based on the research results, it is known that the Politics of Criminal Law Against the Failure to Register Candidates for DPR/DPRD in the General Election that law is a political product that views law as a formalization or crystallization of interacting political wills.
PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG DIRUGIKAN OLEH PELAKU USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Mohd. Yusuf D.M.; Dedy Siswanto; Alam Karta
The Juris Vol. 6 No. 1 (2022): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v6i1.671

Abstract

This law on consumer protection has indeed been issued but in the process of implementation or application of the law itself it has not been maximized or in other words the existing regulations in the law are not in accordance with reality. In several cases, violations were found which were detrimental to consumers, which of course were related to the responsibility of producers (business actors) at levels that were considered to endanger the health and even the lives of consumers. The condition of consumers who suffer a lot of losses requires increased efforts to protect them, so that their rights can be upheld. But on the other hand, this protection must also protect the existence of producers who are very essential in the country's economy. Therefore, we need legislation that can protect both parties. This consumer protection issue will never run out and will always be the subject of discussion in society. As long as there are still many consumers who are harmed, the problem will never be resolved. Therefore, it is necessary to pay attention to the issue of consumer protection. The formulation of the problem in this study is the protection of consumers who are harmed by business actors based on Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection. The method used is normative legal research. Based on the results of the study it is known that consumer protection is harmed by business actors based on Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection that consumers are all users of goods and/or services available in society, both for their own interests, family, other people, and other living things and not for trade.
PENYELESAIAN HUKUM MELALUI RESTORATIF JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA DARI ASPEK SOSIOLOGI HUKUM Mohd. Yusuf D.M.; Fernando Manurung; Rubenjos Soros Sipayung; Muhammad Adri
The Juris Vol. 6 No. 1 (2022): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Restorative justice can be interpreted as the restoration of justice for victims and perpetrators of crimes. This definition developed after being included in the criminal justice system, so that its meaning becomes a systematic settlement process for criminal acts that emphasizes recovery for losses to victims and or society as a result of the perpetrator's actions. In this settlement process involving victims and perpetrators directly and actively. The formulation of the problem in this study is Legal Settlement Through Restorative Justice Against Criminal Acts from the Aspect of Legal Sociology. The method used is normative legal research. Based on the results of the study it is known that legal settlement through restorative justice for criminal acts from the sociological aspect of law that the principle of restorative justice is an alternative settlement of criminal cases, which in the mechanism (criminal justice procedures) the focus of the crime is changed to a process of dialogue and mediation. Dialogue and mediation in restorative justice involve several parties including perpetrators, victims, families of perpetrators or victims, and other related parties. In general, the purpose of the legal settlement is to create an agreement on the settlement of criminal cases. In addition, another goal of restorative justice is to obtain a fair and balanced legal decision for both victims and perpetrators. The main principle in restorative justice is law enforcement which always prioritizes restoration to its original state, and restores patterns of good relations in society. Sociology of law is a branch of science that analytically and empirically analyzes or studies the interrelationships between law and other social phenomena. By studying legal sociology, there are at least three uses or benefits that can be obtained, namely providing the ability to understand law in a social context; provide the ability to analyze the effectiveness of law in society and provide the ability to conduct an evaluation (assessment) of the law in society.
PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK Mohd. Yusuf D.M.; Ermanto; Cecep Sujapar
The Juris Vol. 6 No. 1 (2022): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Defamation can also be interpreted as the act of someone who intentionally makes the person's good name or reputation become tarnished or bad, causing a bad view of other people towards that person who was originally good and already known by many people to be damaged or not good. again in the public eye. Defamation is included in the complaint offense case. Because a person who feels his reputation has been tarnished or tarnished because of the negative treatment of another person can file a lawsuit in a civil court and if the reporting party wins, he can ask for compensation and get it, imprisonment can also be applied to the party who committed the defamation. The formulation of the problem in this study is the Legal Settlement of Defamation Through Social Media Based on the Electronic Transaction Information Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Transaction Information. The method used is normative legal research. Based on the results of the study it is known that the legal settlement of defamation through social media is based on the Electronic Transaction Information Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Transaction Information that defamation is an act of cyber crime or cybercrime which is regulated in the Criminal Code, articles 310 to 321 and also regulated in Article 27 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008. Defamation is an act of spreading information that is not true and is usually in the form of slander against someone who has a bad impact on that person, the person whose name is defamed can complain about this for defamation and the person who committed the defamation can be punished by imprisonment and paying a fine. Defamation is a complaint offense, because it can only be said to be defamation if someone who feels his name has been defamed reports it to the authorities.
Co-Authors Alam Karta Asep Haris Cecep Sujapar Dedy Siswanto Devi Susanti Elvi Sukesih Ermanto Fadhli Auliyah Muin Faizal Indra Fernando Manurung Hardiman Nainggolan Heri Yanto Hifni Soba Muhammad Adri Muhammad Salim Raja Ferza Fakhlevi Roy Hakim Lubis Rubenjos Soros Sipayung Sugiharto Syafruddin Tengku Apriyanita Vriandri Bachtiar