Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Binjai Male Participation In KB Program In The Postmodern Era Neri Arisuma; Komala Sari; Refida Evi Purba
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v11i2.63

Abstract

Abstrak Partisipasi pasangan dengan angka Keluarga Berencana (KB) yang rendah di Kota Binjai tentunya tidak lepas dari peran laki-laki sebagai kepala keluarga dalam suatu pasangan. Selama ini Pembina Keluarga Berencana (PLK) Kota Binjai dalam melakukan penyuluhan selalu dihadiri oleh perempuan saja. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab rendahnya partisipasi pria dalam program KB, baik secara langsung maupun tidak langsung. Urgensi penelitian ini sangat penting untuk dapat membuat rumusan dalam mendidik pasangan usia subur (PUS) di Kota Binjai khususnya laki-laki dalam mengimplementasikan PP No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, studi literatur, Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam dengan para motivator KB pria sebagai agen yang telah melaksanakan program KB dan mengikuti penyuluhan pria. Data juga diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai dan Petugas Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB) Kota Binjai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap masalah kependudukan masih rendah, pelaksanaan program sosialisasi dan penyuluhan sering tidak dihadiri laki-laki, alasan mereka tidak pernah dan jarang mengikuti penyuluhan karena sibuk bekerja dan menganggap penyuluhan KB sebagai bisnis wanita. Analisis yuridis terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan terkait laju pertumbuhan penduduk dinilai masih belum terlalu mengikat karena secara harfiah partisipasi laki-laki hanya bersifat himbauan dan memerlukan kesadaran penuh dari masyarakat. Tidak ada aturan yang benar-benar mengikat dan mengharuskan laki-laki juga wajib mengikuti berbagai penyuluhan terkait keikutsertaannya dalam pelaksanaan program KB.
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN Sari, Komala
Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/jgsims.v4i2.19432

Abstract

AbstrakPernikahan memiliki dampak pada kehidupan pasangan itu sendiri serta kehidupan keluarga dan masyarakat luas. Perkawinan campuran menjadi semakin lazim di indonesia, seiring dengan semakin majunya komunikasi global, pergerakan lintas batas, dan kontak antar budaya.pernikahan campuran juga menghadirkan kesulitan hukum yang membutuhkan kerja sama, rasa hormat, dan pengertian dari kedua belah pihak. Menurut hukum, anak-anak yang lahir dari pernikahan campuran memiliki hak kewarganegaraan yang harus dijunjung tinggi.status kewarganegaraan seorang anak dari pernikahan yang sah ditentukan oleh akta kelahirannya, yang merupakan dokumen pentingmetode penelitian yang dapat digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian literatur dan bahan hukum yang berlaku untuk memahami undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan terkait fenomena perkawinan campuran serta implikasi hukumnya terhadap penerbitan akta kelahiran anak.studi pustaka akan digunakan untuk mengumpulkan berbagai peraturan hukum terkait perkawinan campuran, pengaturan kewarganegaraan anak, dan ketentuan penerbitan akta kelahiran. Kedudukan hukum pernikahan orang tua seorang anak terkait erat dengan kedudukan hukum anak itu sendiri jika sebuah pernikahan dianggap sah oleh hukum, maka hal itu juga berlaku untuk anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Dalam kamus politik dan kamus umum, kata "status" menunjukkan kedudukan sosial seseorang secara keseluruhan. Karena status hukum seorang anak bergantung pada keabsahan pernikahan orang tua mereka, status hukum anak dapat merujuk pada posisi anak di hadapan hukum atau keduanya. Setiap anak memiliki hak dasar untuk mendapatkan kewarganegaraan dan identitas.akta kelahiran berfungsi sebagai dokumentasi hukum atas identitas anak, sedangkan kewarganegaraan berfungsi sebagai bukti status, hak, dan tanggung jawab anak. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran dianggap memiliki kewarganegaraan ganda. Anak memiliki hak atas status hukum kewarganegaraan yang terkait dengan perkawinan orang tuanya. AbstractMarriage has an impact on the couple's own life as well as the life of the family and society at large. Mixed marriages are becoming increasingly common in Indonesia, as global communication, cross-border movement and intercultural contact advance. Mixed marriages also present legal difficulties that require cooperation, respect and understanding from both parties. According to law, children born from mixed marriages have citizenship rights that must be upheld. The citizenship status of a child from a valid marriage is determined by his or her birth certificate, which is an important document. The research method that can be used is a normative legal research method that focuses on literature review and applicable legal materials to understand the laws, regulations, and court decisions related to the phenomenon of mixed marriages and their legal implications for the issuance of child birth certificates. Literature studies will be used to collect various legal regulations related to mixed marriages, child citizenship regulations, and provisions for issuing certificates. birth. The legal status of the marriage of a child's parents is closely related to the legal position of the child himself. If a marriage is considered valid by law, then this also applies to children born from that marriage. In political dictionaries and general dictionaries, the word "status" indicates a person's overall social position. Since a child's legal status depends on the validity of their parents' marriage, a child's legal status may refer to the child's position before the law or both. Every child has the basic right to obtain citizenship and identity. The birth certificate functions as legal documentation of the child's identity, while citizenship functions as proof of the child's status, rights and responsibilities. Children born from mixed marriages are considered to have dual citizenship. Children have the right to legal citizenship status related to their parents' marriage.  position before the law or both. Every child has the basic right to obtain citizenship and identity. Thebirth certificate functions as legal documentation of the child's identity, while citizenship functions asproof of the child's status, rights and responsibilities. Children born from mixed marriages areconsidered to have dual citizenship. Children have the right to legal citizenship status related to theirparents' marriage
Islamic Legal Philosophy Approach in Preventing the Culture of Bribery in Indonesia Ningrum, Maya Puspita; Roza, Ahmad Fadly; Sari, Komala
Jurnal Penelitian Medan Agama MEDAN AGAMA, VOL. 15, NO. 1, JUNE 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58836/jpma.v15i1.20773

Abstract

Indonesia a state of law based on Pancasila and the 1945 Constitution, upholds human rights and equality before the law. Corruption damages development, with eradication that is not optimal. Professional and transparent law enforcement is needed. The approach of Islamic law philosophy in preventing corruption needs to be explored further. This research is important in enriching the discourse on corruption prevention, providing a foundation for policymakers, religious institutions, and the community. This research uses a normative law approach with literature study, exploring written law, including legal theory, history, and philosophy. Data was obtained from legal regulations, Islamic legal philosophy literature, and legal encyclopedias. Qualitative analysis was carried out using a deductive method, linking the principles of Islamic law to the reality of bribery culture in Indonesia. The perspective of legal sociology is also used to understand the interaction between law and society. The goal is to provide a comprehensive understanding of the prevention of bribery culture. Corruption, including bribery, is considered to violate the principles of Islamic law, such as justice and prevention of damage. Islamic legal philosophy emphasizes individual integrity and public participation in the prevention of corruption. This approach, together with legal sociology, can form a comprehensive strategy to address corruption in Indonesia. Changes in the substance of the law, law enforcement institutions, and an anti-corruption culture are needed to achieve these goals. The philosophical approach of Islamic law in the prevention of bribery emphasizes the improvement of individual morals and the principle of monotheism. The prohibition of bribery is based on justice and prevention of damage. Integration with legal sociology is necessary to formulate effective prevention strategies. Community stability can be improved through strengthening morals and integrity as well as public participation in overcoming the culture of bribery. With this approach, the hope of eradicating bribery in Indonesia becomes more realistic.
Legal Analysis of Green Victimology in Environmental and Forestry Crimes Ningrum, Maya Puspita; Roza, Ahmad Fadhly; Komalasari, Komalasari; Nadapdap, Gindo
Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam Vol 6, No 1 (2025): Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58836/al-qanun.v6i1.24183

Abstract

Environmental and forestry crimes are serious violations that not only damage ecosystems but also threaten human sustainability. This study aims to examine the criminal law policy in addressing environmental crimes based on Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, and to evaluate the application of criminal liability through in absentia procedures in illegal logging cases, as exemplified by the District Court Decision No. 954/Pid.Sus/2022/PN Mks. This research adopts a normative juridical approach with a descriptive-qualitative analysis of primary and secondary legal materials. The findings reveal that while the criminal law policy on environmental protection is normatively robust, its implementation faces challenges such as weak supervision and low public legal awareness. Furthermore, the in absentia mechanism has proven effective in ensuring justice when perpetrators evade legal proceedings, though it raises legal debates concerning the defendant’s right to a fair trial. This study underscores the need to strengthen regulations and procedural safeguards to enhance the effectiveness of environmental criminal law enforcement in Indonesia.