Garuda - Garba Rujukan Digital

Sosialisasi Penegakan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kecamatan Medan Belawan dan Medan Marelan MYF Hafidz Nasution; Dwi Sartika Paramyta; Neri Arisuma; Salman Alfarisi; Maya Puspita Ningrum
Jurnal Abdi Mas Adzkia Vol 2, No 2 (2022): Januari - Juli 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/adzkia.v2i2.11087

AbstractThe activity of PKM is continued from project collaboration of environmental education for water environment improvement in the deli river basin north Sumatra province since 2015 between the University of North Sumatra, University Kitakyushu Japan, and Institute of Graha Kirana. In 2021, this project involves a public in two primary schools, a senior high school dan two junior high schools in Deli River path for more active in conservation environment from Environmental Law knowledge and issue of environmental water (UU No.32 Tahun 2009 and PP No. 22 Tahun 2021). It's expected to lectures who directly involved in this workshop can provide education to the public about Protection and Managing Environment (PPLH) based on UU No 32 Tahun 2009 chapter 1 paragraph 2 that systematic and integrated efforts to preserve function and prevent environmental and/or damage include planning, utilization, controlling, maintenance, supervision, and law enforcement

IDENTIFIKASI PENANGANAN UTAMA MENGHADAPI ABRASI PADA EKOWISATA PANTAI ALAM SERDANG BAHARI Dian Inda Sari; Nur Subiantoro; Maya Puspita Ningrum
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Majalengka

Pantai Alam Serdang Bahari adalah ekowisata yang dikelola oleh Kelompok Tani Hutan Magrove (KTHM) “Alam Serdang Bahari. Dasar pembentukan KTHM ini salah satunya adalah telah terjadi abrasi di pantai yang mengakibatkan gundulnya hutan di kawasan pesisir pantai Desa Regemuk Kecamatan Pantai Labu. Penanaman kembali Pohon Manggrove yang tumbang dan mati akibat abrasi tetap tidak bertahan lama, pohon hilang terseret ombak dan abrasi semakin mendekat jalan Dusun 3 Desa Regemuk. Dari asesmen lapangan yang dilakukan oleh Tim STIE dan STIH Graha Kirana Medan, dihasilkan roadmap desa binaan yang berkelanjutan dengan kesimpulan bahwa semua rencana yang ada tidak akan berhasil dilakukan tanpa ada usaha untuk menghalang abrasi yang berkepanjangan dengan jalan membangun tanggul penampang di pinggir pantai sebagai pemecah ombak. Dengan pembangunan tanggul penampang di bibir pantai Ekowisata Alam Serdang Bahari ini diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup KTHM Alam Serdang Bahari,menjadikan mereka entrepreneurial tangguh, memajukan wisata kreatif rakyat kecil.

IDENTIFIKASI PENANGANAN UTAMA MENGHADAPI ABRASI PADA EKOWISATA PANTAI ALAM SERDANG BAHARI Dian Inda Sari; Nur Subiantoro; Maya Puspita Ningrum
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v4i1.4066

Pantai Alam Serdang Bahari adalah ekowisata yang dikelola oleh Kelompok Tani Hutan Magrove (KTHM) “Alam Serdang Bahari. Dasar pembentukan KTHM ini salah satunya adalah telah terjadi abrasi di pantai yang mengakibatkan gundulnya hutan di kawasan pesisir pantai Desa Regemuk Kecamatan Pantai Labu. Penanaman kembali Pohon Manggrove yang tumbang dan mati akibat abrasi tetap tidak bertahan lama, pohon hilang terseret ombak dan abrasi semakin mendekat jalan Dusun 3 Desa Regemuk. Dari asesmen lapangan yang dilakukan oleh Tim STIE dan STIH Graha Kirana Medan, dihasilkan roadmap desa binaan yang berkelanjutan dengan kesimpulan bahwa semua rencana yang ada tidak akan berhasil dilakukan tanpa ada usaha untuk menghalang abrasi yang berkepanjangan dengan jalan membangun tanggul penampang di pinggir pantai sebagai pemecah ombak. Dengan pembangunan tanggul penampang di bibir pantai Ekowisata Alam Serdang Bahari ini diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup KTHM Alam Serdang Bahari,menjadikan mereka entrepreneurial tangguh, memajukan wisata kreatif rakyat kecil.

Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Tembak Ikan di Wilayah Hukum Polrestabes Medan Sembiring, Acong Sembiring Fladoey; Ningrum, Maya Puspita
Lex Lectio Law Journal Vol 1, No 2 (2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jlexlectio.v1i2.22

AbstractDrug abuse is almost evenly distributed throughout Indonesia, starting from the household level, neighborhood units (RT), community units (RW), sub-districts/villages, sub-districts, districts/cities, provinces, to the national level. This condition is reflected in the prevalence rate of drug abuse in the past year in 2019 based on a survey conducted by the National Narcotics Agency (BNN) in collaboration with the Center for Community and Cultural Research (PMB) LIPI in 34 provinces in Indonesia. The prevalence rate of drug abuse at the national level in the last year is 1.80% of the entire Indonesian population aged 15 to 64 years. The equivalent figure for the prevalence rate reflects that there are 3,419,188 drug abusers out of 186,616,874 Indonesian residents aged 15 to 64 years. In the last 5 (five) years, namely 2018-2022, the use of narcotics and illegal drugs (Drugs) by minors in Percut Village has continued to increase based on a survey conducted by the Anti-Drug Task Force of the Percut Village government. The most dominant type used is methamphetamine and users are dominated by children aged 17 (seventeen) years. In 2022 it was recorded that there were 32 (thirty two) children who abused narcotics in Percut Village, this number has increased where in 2021 there were only 27 (twenty seven) people. The purpose of this research is to find out how the crime of minors who abuse drugs with various reasons and factors as well as the protection of minors as perpetrators of drug abuse in Percut Village. These problems will be discussed in this study using empirical legal research methods. Empirical legal research is research that focuses on social facts. This research was conducted directly with the parties involved in cases of Narcotics abuse in Children in Percut Village, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency, by conducting interviews with 40 (forty) sources of minors who abused narcotics in the Village. Percut.. The results of this study can be concluded that the social environment/association factor is at the highest percentage of 72% (seventy two percent) as a cause of drug abuse of minors in Percut Village. Lack of education related to the dangers of narcotics, lack of attention from families and making cases of abuse of narcotics by minors in Percut Village increasingly widespread. Criminal sanctions for crimes involving minors as drug abuse must aim to improve themselves, without feeling themselves punished which can drop their mentality and self-confidence which can harm the child himself. When these minors receive criminal sanctions, it is hoped that there will be a rehabilitation program, coaching both inside and outside the institution, community service programs and supervision in the stages of serving a sentence are also very necessary for minors. AbstrakPenyalahgunaan narkoba hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari tingkat rumah tangga, rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai ke tingkat nasional. Kondisi itu tercermin dari angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dalam satu tahun terakhir pada tahun 2019 berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya (PMB) LIPI pada 34 provinsi di Indonesia. Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tingkat nasional setahun terakhir berada pada angka 1,80% dari seluruh penduduk Indonesia berumur 15 sampai dengan 64 tahun. Angka setara dari angka prevalensi itu mencerminkan bahwa penyalahguna narkoba sebanyak 3.419.188 orang dari 186.616.874 orang penduduk Indonesia yang berumur 15 sampai 64 tahun. Dalam 5 (lima) Tahun terakhir yaitu tahun 2018-2022, pengguna narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) oleh anak di bawah umur di Desa Percut terus mengalami peningkatan berdasarkan survei yang dilakukan Satgas Anti Narkoba pemerintahan Desa Percut. Jenis yang paling dominan digunakan adalah jenis shabu-shabu dan penggunanya didominasi oleh anak yang berusia 17 (tujuhbelas) tahun. Pada tahun 2022 tercatat bahwa anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Desa Percut sebanyak 32 (tigapuluh dua) orang, jumlah tersebut mengalami peningkatan dimana tahun 2021 hanya 27 (duapuluh tujuh) orang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tindak pidana pada Anak di Bawah Umur yang melakukan penyalahgunaan narkoba dengan berbagai alasan dan faktor serta perlindungan Anak di Bawah Umur sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Desa Percut. Permasalahan tersebut akan dibahas dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan pada kasus penyalahgunaan Narkotika pada Anak yang ada di Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan melakukan wawancara kepada 40 (empatpuluh) narasumber anak dibawah umur yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Desa Percut.. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Faktor Pergaulan/lingkungan sosial berada pada persentase tertinggi sebesar 72% (tujuhpuluh dua persen) sebagai penyebab penyalahgunaan narkoba Anak di Bawah Umur di Desa Percut. Kurangnya edukasi terkait bahaya Narkotika, kurangya perhatian keluarga dan membuat semakin meluasnya kasus penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Bawah Umur di Desa Percut. Sanksi pidana untuk kejahatan yang melibatkan Anak di Bawah Umur sebagai penyalahgunaan narkoba harus bertujuan memperbaiki dirinya, tanpa merasa dirinya terhukum yang bisa menjatuhkan mental dan kepercayaan diri yang dapat merugikan anak itu sendiri. Ketika Anak di Bawah Umur tersebut mendapatkan sanksi pidana, diharapkan adanya program rehabilitasi, Pembinaan baik di dalam dan luar Lembaga, progam Pelayanan masyarakat dan Pengawasan dalam tahapan menjalani pidana juga sangat diperlukan bagi Anak di Bawah Umur.

ASAS KEPASTIAN HUKUM ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 91/PUU-XVIII/2020 Ningrum, Maya Puspita; Roza, Ahmad Fadly; Sari, Komala; Hariani, Riri Rezeki
Lex Lectio Law Journal Vol 2, No 1 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jlexlectio.v2i1.28

AbstractThe Constitutional Court is an important institution in the Indonesian state administration. The Constitutional Court acts as a balanced institution according to the principle of mutual control, because the 1945 Constitution provides the authority to resolve power disputes between state institutions. In addition, through its authority to review laws that violate the 1945 Constitution, the Constitutional Court guarantees the fulfillment of citizens' constitutional rights and protects them from laws that may cause constitutional harm. Several community groups and individuals submitted judicial reviews to the Constitutional Court regarding the constitutional losses caused by the Job Creation Law Number 11 of 2020. the problem that will be discussed is the legal considerations of the Constitutional Court Decision Number: 91/PUU-XVIII/2020. It is hoped that this research will be useful as a reference in the advancement of legal science in Indonesia, especially in the field of Constitutional Law related to the legal analysis of the Constitutional Court Decision Number: 91/PUU-XVIII/2020 in the Case of the Formil Test of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation against the 1945 Constitution in Review of the Principles of Legal Certainty in Indonesia. It is hoped that this writing will also be useful for the community and legal practitioners and theorists.This research uses normative juridical, or library law research, as a methodology. Normative legal research is based on primary and secondary legal materials, namely research that refers to the norms found in laws and regulations, or the law is considered as what is written in law books. Constitutional Court Decision No. 91 / PUU-XVIII / 2020 is a decision that granted the formal examiner's request for Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation with the verdict that Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation does not have conditionally binding legal force and is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia because it is not intended not to be revised within 2 (two) years from the date of this decision. In terms of the legal certainty of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation after Constitutional Court Decision Number 91 / PUU-XVIII / 2020, this decision is the current law (ius constitutum). This is because the decision of the Constitutional Court cannot be compared or complained about. AbstrakMahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga penting dalam ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga yang berimbang menurut asas saling mengontrol, karena UUD 1945 memberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kekuasaan antar lembaga negara. Selain itu, melalui kewenangannya untuk menguji undang-undang yang melanggar UUD 1945, MK menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara dan melindunginya dari undang-undang yang dapat menimbulkan kerugian konstitusional. Beberapa kelompok masyarakat dan individu mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait kerugian konstitusional yang ditimbulkan oleh UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. permasalahan yang akan dibahas mengenai pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020. Diharapkan penelitian ini bermanfaat menjadi rujukan dalam kemajuan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara terkait dengan analisis hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 Dalam Perkara Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Terhadap UUD 1945 Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum di Indonesia. Diharapkan penulisan ini juga akan bermanfaat bagi masyarakat dan praktisi dan teoritisi hukum.Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, atau penelitian hukum kepustakaan, sebagai metodologi. Penelitian hukum normatif didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, atau hukum dianggap sebagai apa yang tertulis dalam buku hukum. Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 merupakan putusan yang mengabulkan permohonan pengujin formil atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan amar putusan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena tidak dimaksudkan untuk tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkandalam hal kepastian hukum dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, putusan ini merupakan hukum yang berlaku saat ini (ius constitutum). Ini karena putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dibandingkan atau dimintai komplain atasnya.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Studi Kasus Putusan Nomor 2207/PID.SUS/2022/PN.MDN Zulwanda, Defri Tri; Ningrum, Maya Puspita
Lex Lectio Law Journal Vol 1, No 2 (2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jll.v1i2.79

Abstract Women have the same rights as men to obtain guarantees for fulfilling the right to live a decent, healthy and dignified life. Therefore, the state, especially the government, is responsible for the promotion, protection and fulfillment (to promote, to protect, to fulfill) these rights, as an integral part of fulfilling human rights. A number of laws and regulations have been created by the Indonesian government related to labor migration, human trafficking and HIV/AIDS. The hope is that this legislation will be able to provide protection for the Indonesian state, both men and women. However, two facts show that these laws and regulations are not very effective in protecting the community, especially women. One form of crime of trafficking in persons, especially women and children, which is widely practiced as a crime with a cross-regional dimension within countries and across countries (transnational organization crime) is trafficking in persons for the purpose of sexual exploitation or prostitution. The mode of operation of the crime of trafficking in persons for the purpose of sexual exploitation has become increasingly complex over time and increasingly difficult to prosecute. The victims are also increasing in terms of number and situation of victims, namely from adult women to girls, even children under the age of 10 are trapped in the ijok system carried out by criminals who traffic in people with their parents. The aim of this research is to answer problems related to the application of material criminal law to criminal acts of human trafficking (Human Trafficking) case study number 2207/pid.sus/2022/PN.Mdn and to find out the legal considerations of judges in imposing criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of trafficking people (Human Trafficking) in decision 2207/pid.sus/2022/PN. Mdn The research used to answer the two things above is library research and taking data obtained from court decisions at the Medan District Court. The results of this research indicate that the application of material criminal law to the criminal act of human trafficking in the judge's decision in case no. 2207/PID.SUS/2022/PN.MDN. In accordance with the law, in this case it is regulated in Law number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking. In handing down criminal sentences, the judge has given considerations in accordance with the facts and those revealed in court, both in terms of material criminal and formal criminal considerations.Key words: Crime, crime, human traffickingAbstrak Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh jaminan atas pemenuhan hak untuk hidup layak, sehat dan bermartabat. Oleh sebab itu, negara, terutama pemerintah bertanggung jawab atas promosi, perlindungan dan pemenuhan (to promte, to protect,to fulfill) hak-hak tersebut, sebagai bagian yang terpisahkan dari pemenuhan hak asasi manusia. Sejumlah peraturan perundangan telah di ciptakan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan migrasi tenaga kerja, perdagangan orang dan hiv/aids. Harapannya, peraturan Perundangan ini mampu memberikan perlindungan bagi negara Indonesia, laki-laki maupun perempuan. Namun dua kenyataan menunjukkan bahwa peraturan perundangan tersebut tidak terlalu efektif melindungi masyarakat, terutama perempuan. Salah satu bentuk kejahatan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak yang banyak di praktikkan sebagai kejahatan berdimensi lintas wilayah dalam negara maupun lintas negara (transnational organise crime) adalah perdagangan orang untuk tujuan exploitasi seksual atau pelacuran. Modus operasi kejahatan perdagangan orang untuk tujuan exploitasi seksual ini dari waktu ke waktu semakin komplek dan semakin sulit dijerat hukum. Korbannya pun semakin meningkat dari sisi jumlah maupun situasi korban, yaitu dari perempuan usia dewasa hingga anak perempuan, bahkan anak anak masih di bawah usia 10 tahun terjebak sistem ijok yang di lakukan oleh para penjahat perdagangan orang dengan orang tua mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan terkait penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking) studi kasus nomor 2207/pid.sus/2022/PN.Mdn dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking) dalam putusan 2207/pid.sus/2022/PN. Mdn Penelitian yang digunakan untuk menjawab dua hal diatas adalah penelitian kepustakaan dan mengambil data yang diperoleh dari putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Medan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking) dalam putusan hakim dalam perkara No. 2207/PID.SUS/2022/PN.MDN. Telah sesuai dengan perundangundangan dalam hal ini diatur dalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam menjatuhkan vonis pidana hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan fakta dan terungkap dipersidangan baik itu dari pertimbangan segi pidana materil maupun dari pidana formil

Revisiting People’s Involvement in Environmental Impact Analysis Process: A Constitutional Review Towards Sustainable Development Rasjidi, Ira Thania; Nasution, M. Y. F. Hafidz; Ningrum, Maya Puspita
JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES) Vol 3, No 1 (2019): Journal of Humanities and Social Studies
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jhss.v8i1.9462

The protection of environmental and economic rights has been part of the human rights as well as one of the main purposes of sustainable development. However, the drive caused by rapid economic growth have caused the effort in environmental protection to be neglected in the past decades, including in Indonesia. Since 1982, Indonesia has enacted environmental protection regulatory framework, including by adopting the Environmental Impact Analysis (EIA) as the legal instrument in the environmental decision-making process. One of the main characteristics in the EIA process is the people’s involvement as regulated under Law No. 32 of 2009 and its implementing regulations. However, the enforcement of this mandatory obligation only remains as a formal compliance rather than serving the actual purpose. Even worse, the recently enacted Job Creation Law have immensely severed the environmental protection effort by amending the people’s involvement principle into a more restrictive regulatory framework. Therefore, this article is aimed to revisit the current Job Creation Law on the people’s involvement in the EIA Process from a constitutional perspective towards sustainable development.

Islamic Legal Philosophy Approach in Preventing the Culture of Bribery in Indonesia Ningrum, Maya Puspita; Roza, Ahmad Fadly; Sari, Komala
Jurnal Penelitian Medan Agama MEDAN AGAMA, VOL. 15, NO. 1, JUNE 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58836/jpma.v15i1.20773

Indonesia a state of law based on Pancasila and the 1945 Constitution, upholds human rights and equality before the law. Corruption damages development, with eradication that is not optimal. Professional and transparent law enforcement is needed. The approach of Islamic law philosophy in preventing corruption needs to be explored further. This research is important in enriching the discourse on corruption prevention, providing a foundation for policymakers, religious institutions, and the community. This research uses a normative law approach with literature study, exploring written law, including legal theory, history, and philosophy. Data was obtained from legal regulations, Islamic legal philosophy literature, and legal encyclopedias. Qualitative analysis was carried out using a deductive method, linking the principles of Islamic law to the reality of bribery culture in Indonesia. The perspective of legal sociology is also used to understand the interaction between law and society. The goal is to provide a comprehensive understanding of the prevention of bribery culture. Corruption, including bribery, is considered to violate the principles of Islamic law, such as justice and prevention of damage. Islamic legal philosophy emphasizes individual integrity and public participation in the prevention of corruption. This approach, together with legal sociology, can form a comprehensive strategy to address corruption in Indonesia. Changes in the substance of the law, law enforcement institutions, and an anti-corruption culture are needed to achieve these goals. The philosophical approach of Islamic law in the prevention of bribery emphasizes the improvement of individual morals and the principle of monotheism. The prohibition of bribery is based on justice and prevention of damage. Integration with legal sociology is necessary to formulate effective prevention strategies. Community stability can be improved through strengthening morals and integrity as well as public participation in overcoming the culture of bribery. With this approach, the hope of eradicating bribery in Indonesia becomes more realistic.

Rekayasa Teknik Guludan sebagai Upaya Rehabilitasi Ekosistem Mangrove di Ekowisata Pantai Alam Serdang Bahari, Pantai Labu, Sumatera Utara Dian Inda Sari; Nur Subiantoro; Riri Rezeki Hariani; Maya Puspita Ningrum; Abu Salim
Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 10 No. 3 (2024): Agrokreatif Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Institut Pertanian Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agrokreatif.10.3.372-378

Abrasion at Alam Serdang Bahari Beach (ASB) is increasingly worrying, causing the reduction of mangrove forests on the coast. ASB Beach is located in Regemuk Village, Labu Beach. The ASB Mangrove Forest Farmers Group (KTHM) has made many efforts to continue to exist morally and materially to survive in the ecotourism industry and is trying to re-green the beaches to minimize the impact of abrasion. The results of a field assessment involving lecturers, village officials, and KTHM ASB obtained a roadmap for a sustainable development village with a solution to prevent prolonged abrasion using the simplest and most economical way through engineered bund techniques to protect mangrove plants and also act as a wave breaker. Implementing this PKM aims to make new efforts to plant mangrove trees as coastal abrasion protection. Implementing activities uses a participatory action research (PAR) approach. KTHM, as the partner, carried out the construction of the bund enclosure, and the PKM team was the drafter and supervisor. The results of the PKM implementation are three plots of bunds in the shape of a ship's bow as an effort to break the beach waves using the Rhizopora sp. propagules collected from mangrove seeds by KTHM ASB. This innovation is still early to assess because it requires ongoing monitoring. It is hoped that this effort will better protect newly planted mangrove plants from fierce waves and abrasion as a joint effort to prevent abrasion on ASB Beach.

Legal Analysis of Errors in Environmental Crime Decisions Ningrum, Maya Puspita
International Journal of Cultural and Social Science Vol. 3 No. 2 (2022): June
Publisher : Pena Cendekia Insani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53806/ijcss.v3i2.532

This research is motivated by the right that we as living beings who participate in living on earth are obliged to protect and preserve the environment for a long, healthy and prosperous life. Referring to this, if we observe further, the mistakes or actions committed by humans with the capacity to damage or pollute the environment are usually more to cover up what they have done, even though it is clear that actions that are categorized as destructive must be very dangerous and risky for themselves to human beings. another life. The research method used is a normative juridical and sociological juridical research method. normative juridical law research is aimed at written documents sourced from legislation such as: the Criminal Code, Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, and the Qur'an, and the Legal Dictionary. While sociological juridical see the law appears in the reality in society, see the effectiveness of the law that is currently in effect providing protection against environmental destruction. The purpose of this research is to find out and analyze the legal arrangements for the elements of error in environmental crimes. To find out and analyze the factors that cause environmental destruction. The results of this study can be used as material for further studies to contribute ideas for the development of criminal law, especially on the element of error in environmental crimes. As for the practical benefits of this research, namely for law enforcement officers in the criminal justice system, this research is expected to provide input for policy makers in the formulation and legislation related to criminal law, especially in the environmental field.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search