Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan dan Konseling Jurnal Hukum Lex Generalis
Surya Dharma Putra
Universitas Tarumanagara
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pemanjangan Periode Pemerintahan Presiden di Hadapan Hukum Chanandika Dafri Widagdo; Lisa Rahmasari; Surya Dharma Putra
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 6 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i6.8358

Abstract

Dalam artikel ini akan mendiskusikan tentang rencana pemerintah yang ingin memperpanjang masa jabatan Presiden menjadi tiga periode, Indonesia sendiri merupakan negara hukum yang berbentuk republik yang dipimpin oleh seorang Presiden, tugas dari seorang Presiden sendiri adalah untuk memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan isi Undang – Undang Dasar yang berlaku, selain itu adalah memegang kekuasaan atas seluruh Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut TNI) di seluruh angkatanya, dan juga mengajukan rancangan Undang – Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), selain dari semua yang disebutkan tentu saja Presiden harus memperhatikan seluruh hak dan kewajiban masyarakatnya demi menjaga kedamaian negara yang dipimpinnya, tetapi tidak selamanya seseorang dapat menjadi Presiden, ada masa jabatan atau periode untuk seorang berkuasa sebagai Seorang presiden, dan belakangan ini banyak sekali perbincangan mengenai perpanjangan masa jabatan atau periode kekuasaan presiden dikarenakan masih tingginya angka korban pandemi yang beberapa tahun ini terjadi, walau begitu, perpanjangan masa jabatan seorang Presiden merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang – Undang yang telah digunakan sejak Undang – Undang Dasar 1945 Selanjutnya disebut UUD 1945) disahkan.
Reformasi Kebijakan dan Pola Pikir Masyarakat Sebagai Upaya dalam Menegakkan Hak Asasi Manusia untuk Mencegah dan Menanggulangi Konflik Antar Agama Surya Dharma Putra; Hery Firmansyah
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 12 (2024): Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The world is inhabited by people of various and diverse religious beliefs. Indonesia, in particular, embodies this diversity in terms of religion, ethnicity, and culture, which is manifested in the concept of Bhinneka Tunggal Ika (Unity in Diversity). However, this diversity also heightens the intensity of disputes and social conflicts among different elements of society, often resulting in discrimination and societal disintegration. One prevalent occurrence is inter-religious conflict, driven by differing perspectives and teachings, as well as religion-based discrimination, which causes both material and immaterial harm. This research employs a normative juridical method and relies on secondary data. The findings reveal that one of the consequences of such conflicts includes loss of life, destruction of places of worship, and the emergence of social stigma. Therefore, further study is necessary to assess the effectiveness and efficiency of legislation and government institutions or agencies related to the protection and enforcement of human rights.
Co-Authors Chanandika Dafri Widagdo Hery Firmansyah Lisa Rahmasari