Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan dan Konseling Jurnal Darma Agung Jurnal Hukum Lex Generalis
Cholidi Zainuddin
Universitas Muhammadiyah Palembang
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Peran Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Sumatera Selatan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Osye Mavhilida Anggandarri; Cholidi Zainuddin; Sri Sulastri
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 6 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i6.8539

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana peran LBH APIK Sumsel dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan untuk mengetahui dan memahami faktor kendala yang dihadapi LBH APIK Sumsel dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT. Dalam penulisan Tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut; peran yang dilakukan LBH APIK Sumsel dalam memberikan perlindungan hukum bagi para istri korban KDRT dilakukan dengan peranan advokasi pendampingan kasus baik melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi dari awal konsultasi hingga dijatuhkannya putusan pengadilan. Kendala yang dihadapi oleh LBH APIK Sumsel meliputi minimnya sumber daya manusia dan dana, advokat dan paralegal kesulitan mencari informasi, proses litigasi yang sangat panjang, stigma masyarakat terhadap korban KDRT dapat membuat korban merasa malu karena kasus KDRT dinilai sebagai aib jika sampai terdengar masyarakat sehingga korban lebih memilih tidak mau melanjutkan kasus yang menimpanya.
UPAYA DINAS KESEHATAN TERHADAP PRAKTEK PENGOBATAN TRADISIONAL ILLEGAL DI KABUPATEN BANYUASIN Devi Iriansyah; Cholidi Zainuddin; Arief Wisnu Wardhana; Abdul Latif Mahfuz
JURNAL DARMA AGUNG Vol 30 No 1 (2022): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v30i1.3505

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apa upaya Dinas Kesehatan terhadap praktek pengobatan tradisional illegal di Kabupaten Banyuasin?; 2) Faktor apa saja yang menjadi kendala Dinas Kesehatan terhadap praktek pengobatan tradisional illegal di Kabupaten Banyuasin?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Upaya Dinas Kesehatan terhadap praktek pengobatan tradisional illegal di Kabupaten Banyuasin yaitu dengan mengadakan program sosialisasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pentingnya perizinan bagi praktek pengobatan tradisional dan 2) Faktor yang menjadi kendala Dinas Kesehatan terhadap praktek pengobatan tradisional illegal di Kabupaten Banyuasin yaitu Pertama kedala dari Struktur Hukum. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin hanya melakukan penegakkan hukum administrasi, belum ada penegakkan hukum pidana karena sanksi tidak tegas. Kedua, kendala Substansi Hukum, adanya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional banyak yang mengabaikan aturannya dan banyak yang tidak mengajukan keahliannya atau mendaftarkan keahliannya pada Dinas Kesehatan, meski Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin sudah koordinasi dengan asosiasi terkait melalui ketuanya. Namun, belum ada sanksi pidana. Ketiga, kendala dari adanya budaya hukum masyarakat yaitu rendahnya adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum dimana tingkat pemahaman para penyehat tradisional tentang pentingnya mempunyai izin upaya kesehatan tradisional juga masih rendah.
Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Penggelapan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (Polres Oku) Rinaldy Anugrah Akbar; Ruben Achmad; Cholidi Zainuddin
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 7 (2024): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i7.828

Abstract

The case of embezzlement or human crime is a very serious case and the perpetrators should be punished as severely as possible. There are inhibiting factors such as laws and regulations, law enforcement officers and public awareness. This type of research is empirical juridical supported by library data and related laws and regulations. The specification of this research is descriptive analytical, the data used is primary data and secondary data sourced from primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the results of the study, it was found that law enforcement in cases of embezzlement in the jurisdiction of the OKU Police was carried out through prevention efforts with non-penal means with a restorative justice (RJ) approach and crime prevention with penal means or using criminal law means.
Pelaksanaan Penerapan Diversi pada Kasus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Kepolisian Sektor (Polsek) Pemulutan Ogan Ilir Hernawan Hurairo; Hambali Yusuf; Cholidi Zainuddin
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 7 (2025): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i7.884

Abstract

The handling of child abuse cases often presents new challenges. To address this, the government has issued regulations concerning children in conflict with the law. This study examines the implementation of diversion in child abuse cases at the Pemulutan Ogan Ilir Sector Police and the obstacles investigators face. Using an empirical and descriptive-analytical approach, the study finds that while diversion efforts align with Law No. 11 of 2012 and Law No. 17 of 2016, they remain ineffective due to difficulties in reaching agreements. Additional challenges include investigator professionalism, limited resources, and societal perceptions favoring imprisonment as the best punishment.
Co-Authors Arief Wisnu Wardhana , Irwanto Devi Iriansyah Hambali Yusuf Hernawan Hurairo Mahfuz, Abdul Latif Osye Mavhilida Anggandarri Rinaldy Anugrah Akbar Ruben Achmad Sri Sulastri