Articles
<![CDATA[Faktor Yang Mempengaruhi Politik Hukum Dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang ]]>
<![CDATA[Mahfuz, Abdul Latif]]>
<![CDATA[ Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 1, No 1 (2019): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32502/khdk.v1i1.2442
<![CDATA[AbstraksiHukum adalah seperangkat peraturan tingkah laku yang berisi perintah/anjuran, larangan, dan ada sanksi (upaya pemaksa) bagi para pelanggarnya.Berbagai faktor memengaruhi produk hukum di Indonesia dianggap lebih bersifat represif (menindas) dibandingkan responsif.Hukum adalah sebuah entitas yang sangat kompleks, meliputi kenyataan kemasyarakatan yang majemuk, mempunyai banyak aspek, dimensi, dan fase.Hukum merupakan produk politik sehingga karakter setiap produk hukum akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh pertimbangan kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya.Alam paradigma baru, hukum tidak lagi dilihat sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan harus mampu berinteraksi dengan entitas lain dengan tujuan pokok untuk mengadopsi kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Untuk itu, tidaklah heran jika hukum bisa berinteraksi dengan politik.Kata Kunci:Hukum, Politik, Masyarakat]]>
<![CDATA[Problematik Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia ]]>
<![CDATA[Mahfuz, Abdul Latif]]>
<![CDATA[ Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 1, No 2 (2020): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32502/khdk.v1i2.2592
<![CDATA[AbstrakPerkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa dilepaskan pada masalah Hak Atas Kekayaan Intelektual. Contohnya perkembangan teknologi informasi dengan teknologi komunikasi. menyebabkan lahirnya kebutuhan untuk melindungi hasil rekayasa di bidang tersebut. Di negara maju Hak atas Kekayaan Intelektual telah menjadi bagian dari masyarakat sehari-hari, sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi pembangunan di negeri ini selalu berorientasi pada perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Keunggulan dalam aspek perdagangan dapat dimiliki oleh negara maju karena salah satunya ditentukan oleh keunggulan komparatif dari kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan bidang hak kekayaan intelektual.Kata kunci : Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Plg) ]]>
<![CDATA[Agum Marenra]]>;
<![CDATA[Abdul Latif Mahfuz]]>;
<![CDATA[Muhammad Yahya Selma]]>;
<![CDATA[Erli Salia]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3036
<![CDATA[Kasus pembunuhan berencana merupakan kasus yang sangat serius yang seharusnya pelaku dihukum seberat-beratnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Penegakan Hukum oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Plg)? dan 2) Apa saja faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Plg)?. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penegakan Hukum oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Plg) dilakukan secara penal yaitu dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polri termasuk di dalamnya pemeriksaan tambahan atas dasar pentujuk-pentujuk dari jaksa penuntut umum dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikan selnjutnya di pengadilan, hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun. dan 2) Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh penyidik kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN.Plg) penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana adalah Pertama, Faktor Aparat Penegak Hukum, secara kuantitas masih kurangnya personil penyidik kepolisian. Kedua, Faktor sarana atau fasilitas, kurang memadai sarana yaitu minimnya alat bukti di TKP (Tempat Kejadian Perkara), sehingga para penyidik harus lebih bekerja ekstra untuk menemukan alat bukti. Ketiga, masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan jika terjadi tindak pidana pembunuhan dan ketidakmauan masyarakat yang mengetahui kejadian untuk menjadi sanksi dalam kasus tersebut]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Atas PHK Sepihak Pekerja Yang Bekerja Di Dua Perusahaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 969 K/Pdt.Sus-PHI/2021) ]]>
<![CDATA[Mursyid Mursyid]]>;
<![CDATA[Abdul Latif Mahfuz]]>;
<![CDATA[Khalisah Hayatuddin]]>;
<![CDATA[Hambali Yusuf]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i2.608
<![CDATA[Pekerja atau buruh merupakan salah satu aset penting untuk kelangsungan hidup perusahaan. Dalam hubungan industrial terdapat adanya hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan perusahaan. PT Musi Hutan Persada (PT MHP) menemukan pekerja atau buruh yang bernama Ir. Chandralika, telah melakukan tindakan sebagai Manager HRD pada PT Koperasi Wana Lestari (PT KWL) tanpa sepengetahuan atau ijin dari pimpinan perusahaan. Sehingga yang bersangkutan diberikan sanksi SP III sampai dengan proses PHK, karena dianggap telah bekerja di dua perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka dan berfokus pada semua peraturan perundang-undangan, doktrin dari para pakar hukum, maupun putusan pengadilan. Hasil penelitian ini menjelaskan perlu adanya dasar pertimbangan hakim kasasi atau legal reasoning terhadap kepastian hukum atas status hukum dan legalitas hubungan kerja antara pekerja atau buruh atas nama Ir. Chandralika dengan PT KWL. Implikasi hukum yang timbul akibat putusan hakim kasasi yaitu proses PHK dan kompensasi PHK, dimana kompensasi PHK yang diberikan kepada pekerja atau buruh telah tepat dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan diatas dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA PANGKALPINANG NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG ]]>
<![CDATA[Khalisah Hayatuddin]]>;
<![CDATA[Febri Yanto]]>;
<![CDATA[Ardiyan Saptawan]]>;
<![CDATA[Abdul Latif Mahfuz]]>
<![CDATA[ JURNAL DARMA AGUNG Vol 30 No 3 (2022): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/ojsuda.v30i3.3237
<![CDATA[Diera reformasi, informasi publik menjadi salah satu bagian terpenting yang didahulukan sebagai bentuk keterbukaan publik. Keterbukaan informasi publik menjadi peluang masyarakat untuk meningkatkan peran serta dalam penyelenggaraan Negara, mendorong untuk pengolahan pelayanan informasi semakin lebih baik. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi peraturan ini dengan adanya jumlah permohonan yang tidak terselesaikan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yang bersifat deskriptif yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat, atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang mengambil dari peraturan-peraturan yang ada dan contoh kasus pada objek penelitian. Dalam hal kewajiban mengumumkan informasi publik, PPID Utama bertugas untuk mengkoordinasikan pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan, dan penyampaian informasi publik dalam bahasa Indonesia yang sederhana dan mudah di pahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa lokal yang di pakai oleh masyarakat. PPID hanya merupakan aksesoris birokrasi, berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 45 Tahun 2017 dan diisi oleh 21 SKPD yang ada di Kota Pangkalpinang. Seyogianya keberadaan PPID secara substansial adalah tercapainya hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik secara berkualitas dapat terwujud.]]>
<![CDATA[Investigation On The Crime Of Violent Theft In The Criminal Justice System In The Resort Police Of The Big City Of Palembang ]]>
<![CDATA[Albert Agus Topan]]>;
<![CDATA[Abdul Latif Mahfuz]]>
<![CDATA[ DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 8, No 2 (2023): July-December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30596/dll.v8i2.15250
<![CDATA[The current phenomenon is the crime of theft with violence or often known as robbery which is no less lively than other criminal acts. The formulation of the problems in this study are 1) How is the investigation of the crime of theft with violence in the criminal justice system at the Palembang City Police?; 2) What are the obstacles encountered in the process of investigating the crime of theft with violence in the criminal justice system at the Palembang City Police? The research method used is empirical juridical research. Sources of data used in this study consist of primary data and secondary data. Based on the results of the study, it shows that 1) Investigations into criminal acts of theft with violence in the criminal justice system at the Palembang City Police Resort have been carried out in accordance with the Criminal Procedure Code and the Law on the Indonesian National Police No. 2 of 2002, but not quite optimal. 2) Obstacles faced in Investigating the crime of theft with violence in the criminal justice system at the Palembang City Police, namely a) Obstacles to law enforcement officers. The lack of investigators makes it difficult to quickly find the identity of the suspect and the evidence used to commit theft by force or evidence of stolen objects; b) Constraints are low in public awareness. The unwillingness of the community as a witness so that the testimony of the witnesses, and c) Constraints, lack of advice and infrastructure]]>
<![CDATA[KONSTRUKSI PUTUSAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DENGAN KEKUATAN ALAT BUKTI DAN SAKSI PADA PUTUSAN NOMOR 1247/PID.B/2022/PN PLG ]]>
<![CDATA[Dimas Arbianto Ardinur]]>;
<![CDATA[Joni Emirzon]]>;
<![CDATA[Abdul Latif Mahfuz]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3476
<![CDATA[Latar Belakang adalah tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana penggelapan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dengan kekuatan alat bukti dan saksi pada Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Plg? 2) Apa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dengan kekuatan alat bukti dan saksi pada Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Plg?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dengan Kekuatan Alat Bukti dan Saksi pada Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Plg telah ditegakan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;sesuai dengan bunyi Pasal 183 dan 188 Ayat (3) KUHAP walaupun alat bukti petunjuk hanyalah merupakan alat bukti tidak langsung, namun dapat menguatkan hakim dalam mengambil keputusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan; 2) Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dengan kekuatan alat bukti dan saksi pada Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Plg yaitu 1) Kendala faktor penegak hukum yaitu salah satunya Hakim tidak kompak dan Kurangnya pemikiran kritis dalam melihat alat bukti dan saksi tentang putusan yang di tanganinya dan terdapat bukti-bukti yang tidak sah ataupun tidak layak di tampilkan dalam sidang pengadilan; 2) Kendala selanjutnya kurangnya sarana dan prasaran yang optimal, anggaran yang terbatas atau kurangnya daya manusia dan Kurangnya bukti yang sebanyak dan seakurat mungkin dari keterangan saksi menyebabkan hakim kesulitan dalam mempertimbangkan hukum untuk memutus perkara yang bersangkutan; 3) Kendala selanjutnya dari masyarakat terletak pada masalah kurangnya kedisiplinan dan kesadaran hukum dan saksi Yang Tidak Konsisten]]>
<![CDATA[Criminal law policy: Environmental pollution at Palembang port ]]>
<![CDATA[Muhammad Zulchoir Rangkuti]]>;
<![CDATA[Khalisah Hayatuddin]]>;
<![CDATA[Erli Salia]]>;
<![CDATA[Abdul Latif Mahfuz]]>
<![CDATA[ The International Journal of Politics and Sociology Research Vol. 11 No. 1 (2023): June: Law, Politic and Sosiology ]]>
Publisher : <![CDATA[Trigin Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35335/ijopsor.v11i1.117
<![CDATA[This research examines the criminal law policy towards environmental pollution cases in Boom Baru Harbor and its surroundings in Palembang City, with a focus on Annex 5 Marine Pollution 73/78. This research aims to answer two main questions: 1) How is the criminal law policy towards environmental pollution cases based on Annex 5 Marine Pollution 73/78 at the Port of Boom Baru and its surroundings in Palembang City? 2) What are the factors that influence the application of the criminal law policy? The research method used is normative juridical research method using primary data and secondary data. The results showed that the current criminal law policy, such as UUPPLH No. 5 of 1978, has not been effective in handling cases of environmental pollution in the port. The relationship between UUPPLH No. 5 of 1978 and the provisions of UUPPLH No. 32 of 2009 Article 63 paragraph (2) letter a is still unclear. Some of the factors affecting the implementation of criminal law policy include problems in the law that are not clear enough, higher priority of law enforcers on other cases such as theft and murder, limited facilities including laboratory facilities and costs for involving expert witnesses, as well as a lack of legal awareness and public concern for the environment. This research provides an understanding of the challenges in implementing criminal law policies to protect the environment in the New Boom Port and its surroundings in Palembang City. Recommendations include expanding legal explanations, increasing public awareness, improving facilities, and expanding repressive measures in handling environmental pollution cases.]]>
<![CDATA[UPAYA DINAS KESEHATAN TERHADAP PRAKTEK PENGOBATAN TRADISIONAL ILLEGAL DI KABUPATEN BANYUASIN ]]>
<![CDATA[Devi Iriansyah]]>;
<![CDATA[Cholidi Zainuddin]]>;
<![CDATA[Arief Wisnu Wardhana]]>;
<![CDATA[Abdul Latif Mahfuz]]>
<![CDATA[ JURNAL DARMA AGUNG Vol 30 No 1 (2022): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/ojsuda.v30i1.3505
<![CDATA[Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apa upaya Dinas Kesehatan terhadap praktek pengobatan tradisional illegal di Kabupaten Banyuasin?; 2) Faktor apa saja yang menjadi kendala Dinas Kesehatan terhadap praktek pengobatan tradisional illegal di Kabupaten Banyuasin?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Upaya Dinas Kesehatan terhadap praktek pengobatan tradisional illegal di Kabupaten Banyuasin yaitu dengan mengadakan program sosialisasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pentingnya perizinan bagi praktek pengobatan tradisional dan 2) Faktor yang menjadi kendala Dinas Kesehatan terhadap praktek pengobatan tradisional illegal di Kabupaten Banyuasin yaitu Pertama kedala dari Struktur Hukum. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin hanya melakukan penegakkan hukum administrasi, belum ada penegakkan hukum pidana karena sanksi tidak tegas. Kedua, kendala Substansi Hukum, adanya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional banyak yang mengabaikan aturannya dan banyak yang tidak mengajukan keahliannya atau mendaftarkan keahliannya pada Dinas Kesehatan, meski Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin sudah koordinasi dengan asosiasi terkait melalui ketuanya. Namun, belum ada sanksi pidana. Ketiga, kendala dari adanya budaya hukum masyarakat yaitu rendahnya adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum dimana tingkat pemahaman para penyehat tradisional tentang pentingnya mempunyai izin upaya kesehatan tradisional juga masih rendah.]]>
<![CDATA[Analisis Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia Menurut UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Di Bangka Belitung) ]]>
<![CDATA[Erli Salia]]>;
<![CDATA[Abdul Latif Mahfuz]]>;
<![CDATA[Ari Juliansyah]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i3.3025
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung sebagai sarana kedaulatan rakyat dan penghasil pemerintahan daerah yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dibandingkan sistem tidak langsung melalui DPRD, Pemilukada langsung menawarkan manfaat. Namun, studi kasus di Kepulauan Bangka Belitung memperlihatkan dampak politik serius, termasuk terbentuknya klan-klan kekuasaan pasca Pemilukada. Pendekatan penelitian ini adalah Yuridis Empiris, memeriksa hukum berlaku dan realitas di masyarakat. Dalam konteks demokrasi modern, yang ditegaskan oleh William Andrews, kesepakatan mayoritas rakyat adalah fondasi negara, dan organisasi negara dibutuhkan untuk melindungi dan mempromosikan kepentingan mereka. Dengan diberlakukannya UU No.23 Tahun 2014 jo. UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku, dan pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi perubahan signifikan. Pemilukada langsung di Bangka Belitung telah memicu tensi politik, merujuk pada rivalitas antar kekuatan politik. Aspek sosial juga terkena dampak, dengan terjadi intervensi dari pihak tertentu, diskriminasi, dan lainnya. Penelitian ini mencoba untuk memahami dampak-dampak tersebut dalam rangka mengevaluasi kebijakan pemilihan langsung.]]>
