Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Perlindungan Hukum Bagi Anggota dan Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Harry A Tuhumury; Farida Tuharea; Anwar M Roem; Irsan Irsan; Anita Latuheru
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 6 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i6.9476

Abstract

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan perlindungan hukum bagi anggota dan nasabah koperasi simpan pinjam. Metodologi yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif, yang mengkaji ketentuan hukum, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Perlindungan hukum bagi anggota koperasi merupakan hal yang sangat penting, karena perlindungan hukum itu merupakan jaminan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pengurus koperasi di luar kewenangannya. Perlindungan hukum juga dapat diberikan bagi nasabah koperasi simpan pinjam apabila dia diangkat menjadi anggota koperasi, karena nasabah koperasi merupakan calon anggota Koperasi simpan pinjam.
Perlindungan Hukum Bagi Anggota Dan Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Harry A Tuhumury; Farida Tuharea; Anwar M Roem; Irsan; Anita Latuheru
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan perlindungan hukum bagi anggota dan nasabah koperasi simpan pinjam. Metodologi yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif, yang mengkaji ketentuan hukum, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Perlindungan hukum bagi anggota koperasi merupakan hal yang sangat penting, karena perlindungan hukum itu merupakan jaminan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pengurus koperasi di luar kewenangannya. Perlindungan hukum juga dapat diberikan bagi nasabah koperasi simpan pinjam apabila dia diangkat menjadi anggota koperasi, karena nasabah koperasi merupakan calon anggota Koperasi simpan pinjam.
Consumer Protection in Digital Transactions: An Evaluation of Regulation and the Effectiveness of Law Enforcement Anwar Anwar; Samsudin Arifin Dabamona; Harry A Tuhumury
Leges Privatae Vol. 1 No. 6 (2025): APRIL-JOY
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/9x7nf695

Abstract

This study examines the protection of consumers in digital transactions in Indonesia by evaluating existing regulations and the effectiveness of law enforcement. With the rapid expansion of Indonesia’s digital economy, consumer rights face increasing challenges due to gaps in legal frameworks and enforcement mechanisms. Key laws analysed include the Consumer Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law, and the Personal Data Protection Law. While these regulations lay foundational protections, they often lack specificity and adaptability to the dynamic digital marketplace. The enforcement landscape is constrained by limited resources, fragmented institutional coordination, and insufficient judicial expertise, which hamper effective resolution of consumer disputes. A comparative analysis with jurisdictions such as the European Union and Singapore reveals best practices in regulatory clarity, empowered supervisory bodies, and consumer education that Indonesia could adopt. Empirical data highlights the urgency of reform as digital transactions and related consumer complaints grow rapidly. The study recommends legislative updates tailored to digital commerce, enhanced enforcement capacity through specialised authorities, and strengthened consumer awareness initiatives. These measures aim to establish a more robust and responsive consumer protection system, fostering trust and fairness in Indonesia’s digital economy. The findings contribute to ongoing discourse on balancing innovation and consumer rights in the digital age.