Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan dan Konseling QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia
Pricillia Angellina
Universitas Tarumanagara
Religion Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Idealita dan Realita Proteksi Human Rights Defender pada Tataran Kenegaraan Karen Eklesia Gabriella Kaendo; Pricillia Angellina; Sintia Maryam
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 6 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i6.9563

Abstract

Kompleksitas pelanggaran terhadap para pembela hak asasi manusia merupakan tantangan nyata bagi Komnas HAM sebagai organ pelengkap negara dalam merespon dan mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis cita-cita dan realitas perlindungan hak konstitusional para pembela HAM sebagai warga negara Indonesia dan implementasi peran Komnas HAM sebagai lembaga negara pendamping bagi para pembela HAM di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersumber dari data sekunder berupa penelusuran berbagai laporan resmi Komnas HAM, buku-buku hukum, jurnal dan karya ilmiah lainnya. Data diolah dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Jaminan Perlindungan Pembela HAM telah diatur dalam UUD 1945, UU HAM, Deklarasi Universal HAM, UU Pers, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang intinya adalah bahwa Pembela HAM memiliki hak atas jaminan perlindungan yang lebih khusus dan khusus dari masyarakat pada umumnya, karena potensi resiko ancaman dan/atau penyerangan yang mereka dapatkan tidak sedikit. Namun pada kenyataannya, ancaman dan/atau penyerangan masih sering diterima oleh para pembela HAM, terutama pelanggaran HAM yang melibatkan aktor-aktor kuat dari oligarki kekuasaan. Komnas HAM telah melakukan upaya pencegahan dan perlindungan dengan membentuk Tim Pembela HAM, merevisi Perkom No. 5 Tahun 2015, dan menyusun ‘Norma dan Pengaturan Standar’ (SNP) Pembela HAM.
Legal Protection for Workers Who Do Not Receive Safety and Health Guarantees at Work Pricillia Angellina
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 2, No 1 (2023): June 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v2i1.479

Abstract

The purpose of this writing is to find out how legal protection is for workers who do not get safety and health guarantees at work. This type of written research method is qualitative depending on the type of document. Qualitative research is a type of research whose results are not based on statistics or other calculations. The government and legal entities that employ workers must guarantee workers' rights in accordance with their dignity as workers, especially as human beings whose human rights are protected under Article 28 (D) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and protect their interests. It establishes the right to legal protection for the welfare of workers and their health and safety. In fact, there are still many workers who have not received job security and BPJS Employment. Employment security and Employment BPJS are mandatory for workers if they work for the company or legal entity where they work. The government, especially companies and legal entities that employ workers, must consider the need to legally protect workers' rights in order to obtain workers' safety and social security.
Co-Authors Karen Eklesia Gabriella Kaendo Sintia Maryam