<![CDATA[Kompleksitas pelanggaran terhadap para pembela hak asasi manusia merupakan tantangan nyata bagi Komnas HAM sebagai organ pelengkap negara dalam merespon dan mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis cita-cita dan realitas perlindungan hak konstitusional para pembela HAM sebagai warga negara Indonesia dan implementasi peran Komnas HAM sebagai lembaga negara pendamping bagi para pembela HAM di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersumber dari data sekunder berupa penelusuran berbagai laporan resmi Komnas HAM, buku-buku hukum, jurnal dan karya ilmiah lainnya. Data diolah dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Jaminan Perlindungan Pembela HAM telah diatur dalam UUD 1945, UU HAM, Deklarasi Universal HAM, UU Pers, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang intinya adalah bahwa Pembela HAM memiliki hak atas jaminan perlindungan yang lebih khusus dan khusus dari masyarakat pada umumnya, karena potensi resiko ancaman dan/atau penyerangan yang mereka dapatkan tidak sedikit. Namun pada kenyataannya, ancaman dan/atau penyerangan masih sering diterima oleh para pembela HAM, terutama pelanggaran HAM yang melibatkan aktor-aktor kuat dari oligarki kekuasaan. Komnas HAM telah melakukan upaya pencegahan dan perlindungan dengan membentuk Tim Pembela HAM, merevisi Perkom No. 5 Tahun 2015, dan menyusun ‘Norma dan Pengaturan Standar’ (SNP) Pembela HAM.]]>
Copyrights © 2022
