Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Analisis Pola Interaksi pada Layanan Informasi Online (Whatsapp) dalam Menyusun Q&A Yeski Putri Utami; Izhatullaili Izhatullaili; Jarot Marsono
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 6 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling: Special Issue (General)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i6.9955

Abstract

Penelitian ini merupakan sebuah implementasi yang dilakukan terhadap pola interaksi layanan informasi online – WhatsApp, yang dilaksanakan pada proses Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Politeknik Tenaga Kerja tahun 2021. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi dan pengaruh pandemi covid-19 terhadap cara manusia berkomunikasi di dunia yang dikenal dengan Communication Mediated Computer (CMC). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung dan menentukan tuturan dalam berkomunikasi secara virtual sehingga pola interaksi yang ditemukan dapat digunakan untuk Menyusun Question and Answer (Q&A) pada kegiatan PMB selanjutnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan visual etnografi. Sampelnya adalah 10% dari total data, yaitu 240 obrolan dari proses penerimaan mahasiswa baru mulai dari pengumuman, pendaftaran, perpanjangan waktu pendaftaran, pengumuman kelulusan administrasi, pelaksanaan tes online, dan pengumuman kelulusan calon mahasiswa di Polteknaker. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan WhatsApp sebagai layanan informasi online dapat membantu mempercepat pemahaman informasi, memecahkan masalah dengan tetap menjaga jarak fisik - tanpa harus bertatap muka. Selain itu, berdasarkan frekuensi terjadinya pola interaksi dalam percakapan, dapat disimpulkan bahwa generasi muda atau calon mahasiswa Politeknik Tenaga Kerja lebih memilih untuk tidak membaca informasi detail dan lebih mengandalkan informasi (Q&A) langsung sehingga pola interaksi percakapan yang dikumpulkan dapat digunakan untuk menyiapkan jawaban cepat dan otomatis untuk Q&A.
Konstruksi Wacana Media Sosial Terhadap Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) Mudiana Permata Sari; Yeski Putri Utami; Jarot Marsono
Cakrawala Repositori IMWI Vol. 6 No. 4 (2023): Cakrawala Repositori IMWI
Publisher : Institut Manajemen Wiyata Indonesia & Asosiasi Peneliti Manajemen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52851/cakrawala.v6i4.157

Abstract

Salah satu program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah program jaminan hari tua yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Permenaker ini menuai berbagai polemik di masyarakat, terutama adanya penolakan dari kalangan pekerja. Terjadinya kontroversi terhadap keputusan pemerintah untuk mengembalikan JHT kepada fungsi awalnya, tidak lepas dari pengaruh media sosial, berupa penyampaian wacana dalam berita riil maupun hoaks dalam menggiring opini masyarakat. Oleh karena itu, Analisis Wacana Kritis (AWK) menjadi salah satu cara untuk mengetahui strategi dan konstruksi wacana yang ditimbulkan oleh media sosial mulai dari awal sosialisasi JHT pada awal tahun 2022 hingga akhirnya direvisi menjadi Permenaker No.4 tahun 2022. Penelitian ini bertujuan mengetahui pewacanaan dibangun oleh BPJS-TK dan Kementerian Ketenagakerjaan mengenai tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT melalui media sosial resmi mereka. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis isi (konten) dengan model analisis Teun A. Van Dijk dan ciri-ciri wacana oleh Eriyanto dengan menggunakan aplikasi software NVIVO. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah unggahan yang berkaitan dengan JHT pada media sosial resmi BPJS-TK dan Kementerian Ketenagakerjaan tidak memperhatikan dimensi struktur makro, struktur mikro dan suprastruktur dalam wacana ditampilkan. Selain itu, informasi yang terpusat pada media sosial menggunakan bahasa yang misleading dan bukan untuk pekerja usia pensiun. Hal inilah yang menyebabkan pekerja pada usia produktif yang salah paham, dan menolak kebijakan pemerintah untuk mengembalikan fungsi JHT sehingga terbitlah Permenaker No. 4 Tahun 2022 untuk meredakan kontroversial yang terjadi di masyarakat terhadap pemerintah.
Konstruksi Wacana Media Sosial Terhadap Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) Mudiana Permata Sari; Yeski Putri Utami; Jarot Marsono
Cakrawala Repositori IMWI Vol. 6 No. 4 (2023): Cakrawala Repositori IMWI
Publisher : Institut Manajemen Wiyata Indonesia & Asosiasi Peneliti Manajemen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52851/cakrawala.v6i4.157

Abstract

Salah satu program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah program jaminan hari tua yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Permenaker ini menuai berbagai polemik di masyarakat, terutama adanya penolakan dari kalangan pekerja. Terjadinya kontroversi terhadap keputusan pemerintah untuk mengembalikan JHT kepada fungsi awalnya, tidak lepas dari pengaruh media sosial, berupa penyampaian wacana dalam berita riil maupun hoaks dalam menggiring opini masyarakat. Oleh karena itu, Analisis Wacana Kritis (AWK) menjadi salah satu cara untuk mengetahui strategi dan konstruksi wacana yang ditimbulkan oleh media sosial mulai dari awal sosialisasi JHT pada awal tahun 2022 hingga akhirnya direvisi menjadi Permenaker No.4 tahun 2022. Penelitian ini bertujuan mengetahui pewacanaan dibangun oleh BPJS-TK dan Kementerian Ketenagakerjaan mengenai tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT melalui media sosial resmi mereka. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis isi (konten) dengan model analisis Teun A. Van Dijk dan ciri-ciri wacana oleh Eriyanto dengan menggunakan aplikasi software NVIVO. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah unggahan yang berkaitan dengan JHT pada media sosial resmi BPJS-TK dan Kementerian Ketenagakerjaan tidak memperhatikan dimensi struktur makro, struktur mikro dan suprastruktur dalam wacana ditampilkan. Selain itu, informasi yang terpusat pada media sosial menggunakan bahasa yang misleading dan bukan untuk pekerja usia pensiun. Hal inilah yang menyebabkan pekerja pada usia produktif yang salah paham, dan menolak kebijakan pemerintah untuk mengembalikan fungsi JHT sehingga terbitlah Permenaker No. 4 Tahun 2022 untuk meredakan kontroversial yang terjadi di masyarakat terhadap pemerintah.
Keterbatasan vs Kesempatan: Analisis Akses dan Stigma Penyandang Disabilitas pada Pasar Kerja Formal Yeski Putri Utami; Winda Afriyanti; Aliyyah Najmah Kamiilah
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2208

Abstract

Lack of access to formal labor market and social stigma towards people with disabilities often create negative stereotypes regarding their employability. This article aims to analyze the factors influencing the accessibility of formal sector employment for people with disabilities and to identify the impact of social stigma on their employment opportunities. The research method used is qualitative research through  Systematic Literature Review (SLR) by reviewing various related studies from 2016-2024. The findings indicate that factors affecting access to formal employment for people with disabilities can be categorized into internal factors (including educational qualifications, skills, and self-confidence). Social stigma significantly affects employment opportunities, limiting the chances of people with disabilities in the formal labor market. Therefore, inclusive policies and shifts in societal perspective are needed to create a more disability-friendly labor market.