Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang) Ahmad Najib Akmal; Gun Gun Gumilar; Made Panji Teguh Santoso; Evi Priyanti
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v5i1.10934

Abstract

Pada sistem keuangan pemerintah yang berlaku di Indonesia, menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yakni Pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas dengan wilayah yang berwenang guna mengatur serta mengurus urusan kepemerintahan dan kepentingan masyarakat. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Juli Tahun 2015 meluncurkan salah satu aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang bermanfaat guna meningkatkan mutu dari kualitas tata kelola keuangan desa agar lebih baik lagi kedepannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana komunikasi (Communications), sumber daya (resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureucratic structure) dalam mengimplementasikan kebijakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III. Metode Penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: (1). Menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Siskeudes di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang kurang efektif, karena masih terdapat beberapa permasalahan sumberdaya yang ada serta belum efektifnya kinerja aparatur dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes karena minimnya pengetahuan dan kemampuan di bidang teknologi Informasi dan komputer. (2). Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada pelaksanaanya masih memprioritaskan Bantuan Langsung Tunai (BLT) karena dampak dari pandemi Covid- 19 dibandingkan pembangunan infrastruktur.
Peran Lurah Dalam Mengurangi Patologi Birokrasi (Studi Peningkatan Kualitas Kinerja Pegawai Di Kantor Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi) Ahmad Najib Akmal; Gun Gun Gumilar; Made Panji Teguh Santoso
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.842

Abstract

Dalam sebuah organisasi tentunya dibutuhkan peran pemimpin sebagai pemberi arahan untuk para bawahannya demi tercapainya tujuan bersama. Begitu pula pada kepemimpinan di sebuah Birokrasi pemerintahan, peran kepemimpinan sangat diperlukan sebagai penunjang keberhasilan birokrasi dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Kelurahan sebagai tingkat pemerintahan daerah menjadi ujung tombak keberhasilan dalam pembangunan dan pelayanan, karena kelurahan merupakan organisasi pemerintah daerah yang paling dekat dengan masyarakat. Maka dari itu sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, kelurahan harus memiliki kualitas kinerja pegawai-pegawainya dan pemimpinnya (Lurah) yang berkompeten. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bentuk-bentuk patologi birokrasi yang ada di Kantor Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi serta untuk mengetahui peran Lurah dalam mengurangi patologi birokrasi yang ada di Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan teori peran menurut Horoepoetri, Arimbi dan Santoso (2003). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Birokrasi di kantor kelurahan bahagia masih ditemukan patologi yang berasal dari kurangnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana dalam berbagai kegiatan operasionalnya, masih ditemukan pegawai yang kurang produktif seperti malas dalam bekerja, jarang masuk, dan melimpahkan tupoksi tersebut kepada pegawai lain akibat dari tindakan seperti ini menghambat produktivitas karena menitikberatkan tupoksi kepada satu pegawai lainnya. (2) Peran Lurah Bahagia untuk mengurangi patologi tersebut dengan menerapkan beberapa kebijakan seperti penempatan pegawai sesuai dengan tupoksi, piket untuk sukarelawan dan perbaikan sarana dan prasarana. Diharapkan kualitas kinerja pegawai di Kantor Kelurahan Bahagia dapat bekerja dengan optimal, mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tupoksi serta paham mengenai disiplin kerja terutama dalam menaati ketentuan kehadiran dalam bekerja.